KOMISIONER

PERIODE 2014 -2017

1. Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA sebagai Ketua

pak niam2Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua KPAI periode 2014-2017 ini lahir di Nganjuk 31 Mei 1976. Ia sudah lama memiliki konsens terhadap isu-isu anak. Niam, demikian ia biasa disapa, saat ini sebagai Staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai praktisi perlindungan anak, khususnya terkait dengan isu-isu pendidikan, agama dan budaya. Pada periode sebelumnya, Niam menjabat sebagai Wakil Ketua KPAI dan Ketua Divisi Sosialisasi.

Mantan aktivis 1998 ini aktif di dunia pergerakan sejak zaman mahasiswa. Pada tahun 1998 hingga 1999 ia menjabat sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta yang menjadi bagian dari sejarah perubahan dan peralihan rezim kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Di saat rekan-rekan seangkatannya banyak aktif di dunia politik, Niam kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan pascasarjana, dan pada 1999 ia studi ke al-Azhar Mesir.

Saat masih mahasiswa, ia bersama rekan-rekannya memprakarsai berdirinya forum kajian Lembaga Studi Agama dan Sosial (eLSAS), yang bergerak di bidang pengkajian dan penelitian yang bertujuan mengembangkan dan menggalakkan kreativitas berpikir generasi bangsa di bidang agama, sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Lembaga ini dirawat sampai kini dan ia menjabat sebagai direkturnya. Program utama eLSAS adalah meliputi; diskusi rutin, workshop, dan seminar nasional/internasional, penelitian, kajian dan analisa, penerbitan majalah, jurnal, buku, dan pendidikan.

Mantan Ketua PP IPNU ini bersama rekan-rekannya di eLSAS Foundation pada pertengahan 2005 memelopori pendirian lembaga pendidikan bagi anak-anak yang secara akademik potensial, dengan nama Al-Nahdlah Islamic Boarding School yang berlokasi di Depok. Lembaga pendidikan ini didedikasikan untuk memberikan kesempatan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak di pedesaan. Hingga kini, Niam bertindak sebagai Direkturnya.

Sejak 2005 sampai dengan Februari 2010, suami dari Hj. Lia Zahiroh, SQ., MA. ini terlibat di dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak, dalam kapasitasnya sebagai Tenaga Ahli di Komisi X DPR RI, komisi yang membidangi masalah pendidikan, olah raga dan kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata, serta perpustakaan. Pada kesempatan tersebut, ia terlibat langsung dengan menjadi Koordinator Tim Ahli untuk pengawasan pelaksanaan UU Sisdiknas, Koordinator Tim Ahli untuk penyusunan UU Perpustakaan, serta UU Perfilman. Salah satu hal nyata, dalam subtansi UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman muncul secara eksplisit norma tentang perlindungan hak-hak anak, khususnya Pasal 20 ayat (5) yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur yang harus memenuhi hak-hak anak, terutama perlindungan mengenai hak belajar dan hak bermain.

Sebagai akademisi, penulis sering melakukan diskusi terkait dengan perlindungan anak Indonesia, baik pada aspek regulasi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan juga aspek hukum. Penulis pernah menjalin kerja sama dengan BKKBN untuk kampanye kesehatan reproduksi perempuan dalam rangka mencegah kelahiran anak cacat, penggunaan alat kontrasepsi yang aman untuk menghindari terjadinya baby booming yang berdampak pada lahirnya genarasi anak-anak yang lemah. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui talk show radio. Kerja sama juga pernah terjalin dengan Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak (MPKS) Departemen Kesehatan, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Doktor dibidang hukum Islam ini sejak 2003 aktif sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai akademisi ia sering melakukan diskusi terkait perlindungan anak Indonesia, baik pada aspek pendidikan, kesehatan, agama, dan hukum. Di samping sebagai praktisi, Niam juga dikenal sebagai penulis produktif. Lebih dari dua puluh lima judul buku yang telah diterbitkan, mayoritas terkait dengan masalah hukum, pendidikan dan perlindungan anak. Di antaranya adalah “Fikih Anak, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” “Jejak-jejak Peradaban”, “Sadd al-Dzari’ah, Pendekatan Preventif dalam Penetapan hukum”, “Islam Jalan Tengah”, “Fikih Haji”, “Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga”,”Fatwa dalam Sistem hukum Islam”, “Perpustakaan Jendela Peradaban”, “Membumikan Islam Rahmatan lil Alamin”, dan “Detik-detik Perlindungan Anak”, dan masih banyak yang lainnya.

Disamping di dalam negeri, ia memiliki jam terbang ke luar negeri cukup banyak, baik untuk kepentingan studi, penelitian, pelatihan maupun seminar. Negara yang pernah dikunjunginya, antara lain New Zealand, Australia, Italia, Jerman, India, Bangladesh, China, Jepang, Mesir, Bahrain, Iran, Arab Saudi, Chili, Brazil, Argentina, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Pada akhir tahun 2010, Niam berkesempatan menjadi Visiting Research Fellow di Nasional University of Singapore. Dan pada 2013, Niam melakukan workshop tentang isu-isu perlindungan anak dan kesehatan reproduksi di Universitas al-Azhar Kairo serta studi banding di Kementerian Kependudukan Mesir.

Dari pernikahannya dengan Lia Zahiroh, telah dikaruniai empat orang anak, Ahmad Raushan Fikr, Ahmad Bahr Mughriq, Ahmad Tajul Ulama, dan Aisha Laali Adzkiya.

2. Putu Elvina, S. Psi., MM. sebagai Wakil Ketua

putu1Lahir di Tarempa, 13 April 1972. Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau (Kepri) ini terpilih sebagai Anggota KPAI periode 2014-2017 dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Putu, demikian ia biasa disapa, saat ini dipercaya menjadi komisioner penanggung jawab bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sarjana Psikologi Universitas Persada Y.A.I menegaskan seharusnya undang-undang SPPA seharusnya sudah diterapkan tahun ini, namun hal itu belum terjadi karena infrastruktur pendukungnya sangat minim. Pada tataran praktis dukungan perangkat teknis terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA masih sangat minim, terlihat dari masih minimnya dukungan struktur dan aparatur terhadap persiapan pemberlakuan undang-undang ini”.

Putu menjelaskan, undang-undang SPPA adalah kebutuhan mendesak Indonesia, mengingat penanganan anak berhadapan dengan hukum belum bisa dilakukan dengan baik, karena masih berideologi memenjarakan anak.
“Harapan tertumpang dalam undang-undang SPPA yang mengusung asas keadilan restoratif dan diversi, yang diharapkan menjadi tiang sistem peradilan yang lebih mengutamakan kepentingan anak” tuturnya.

Istri dari Tjep Sukarsan ini, telah dikaruniai tiga orang anak, Zahra Fitria, Abdullah Sajid, dan Nisrina Tsabitha.

3. Dr. Susanto, MA sebagai Wakil Ketua

susantoSusanto lahir di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, 5 Mei 1978. Kabupaten ini dikenal dengan kota seribu goa. Saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Komisi Negara Independen yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003. Amanah tersebut disematkan setelah melalui fit and proper test di Komisi VIII DPR RI dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Komisioner KPAI. Sejak mahasiswa, selalu lekat dengan dunia aktifis, mulai komisariat hingga pengurus besar. Jiwa sebagai aktifis tersebut hingga kini selalu mewarnai. Saat ini mendedikasikan diri sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat Periode 2015-2020 dan sebagai Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2020.
Menempuh SD di Temon II Arjosari Pacitan, selanjutnya MTs dan MA di Pondok Pesantren al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Kemudian melanjutkan S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Jawa Timur, Lulus sebagai Wisudawan Terbaik, melanjutkan S2 Konsentrasi Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 sebagai Wisudawan Terbaik serta menyelesaikan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Sejak mahasiswa ia aktif menulis dan riset terkait pengarusutamaan hak anak dan pengarusutamaan gender. Tingginya konsenitas tersebut, ia aktif menjadi kontributor artikel di berbagai media dan Majalah Media Perempuan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sering mendapatkan program riset dari kementerian tersebut.
Sebelum mengemban amanah sebagai Komisioner KPAI, ia telah malang melintang di dunia anak, sebagai aktifis konsorsium pencegahan eksloitasi anak, Anggota Kelompok Kerja KPAI, sebagai tim khusus di berbagai lembaga internasional, terutama terkait perlindungan anak, gender dan MDGs serta sebagai konsultan Pengkajian dan Penyusunan Pedoman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, isu-isu perlindungan anak sudah tidak asing lagi bagi Susanto, yang kini aktif menulis isu-isu perlindungan anak dengan berbagai topik aktual dan fenomenal di sejumlah media nasional, baik cetak maupun online.
Saat ini Susanto aktif menjalankan amanah sebagai Komisioner KPAI sebagaimana mandat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Amanah yang ia emban tak semata-mata dimaknai sebagai panggilan tugas, namun sebagai panggilan jiwa. Inilah yang menjadi energi besar dalam setiap langkah menunaikan tugas. Ia tak kenal lelah, tak kenal patah semangat dalam menjalankan tugas advokasi, pengawasan, penanganan pengaduan, memberikan masukan perbaikan kebijakan, mediasi, membangun kemitraan sinergis untuk optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ragam kasus pelanggaran hak anak dalam pendidikan merupakan bagian khusus yang selalu digeluti, terutama dalam kapasitasnya sebagai komisioner bidang pendidikan. Pendek kata, untuk kepentingan terbaik bagi anak, ia selalu mendedikasikan waktu, energi dan jiwa untuk anak Indonesia.

4. Rita Pranawati, MA sebagai Sekretaris

rita2Lahir di Kebumen, 6 April 1977. Rita saat ini sebagai anggota KPAI periode 2014-2017. Ketua Bidang Kemasyarakatan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah ini dipercaya menjadi komisioner penanggung jawab bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak.

Magister Agama dari Interdisciplinary Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Master of Arts bidang sosiologi dari Faculty of Arts Monas University, Australia (2012) ini mengajar di Universitas HAMKA Jakarta. Sebagai akademisi ia sering melakukan dan mereview penelitian, diantara penelitian yang terkait anak yakni menjadi reviewer untuk paparan penelitian Child Marriage in Indonesia, PLAN Indonesia (2011), penelitian tentang “Mediation in Muslim Divorce: A Case Study of Yogyakarta Religious Court. (This Research Contains the Children’s Right in the Divorce Process and After Divorce Process, thesis, 2012), dan pernah magang di PLAN Internasional Melbourne Australia dengan tugas khusus mereview proses dan hasil penelitian tentang Child Marriage yang dilakukan oleh PLAN Indonesia and PSKK UGM (2011). Rita juga berpengalaman dalam penanganan bencana yang memiliki perspektif perlindungan anak yang ia dalami ketika tsunami Aceh terjadi dengan bergabung di tim Children Center Muhammadiyah. Ia juga menjadi pengawas untuk pelaksanaan Children Disaster Awareness for School and Community (CDASC) yang merupakan cikal bakal manajemen penanganan bencana berperspektif anak di Muhammadiyah.

Disamping di dalam negeri, ia juga memiliki jam terbang ke luar negeri cukup banyak, baik untuk kepentingan studi, pelatihan, short course, maupun workshop, antara lain Delegation for Youth and Women Leaders of Muhammadiyah, United Kingdom (2005), workshop on Global Knowledge Exchange Program: Children in Disaster, Global Fund for Children, India (2006), dan peserta Moslem Exchange Program, Australia Indonesia Institute, Australia (2010), Workshop Equal Rights for Women and Children, KAS, Singapura (2013).

Peneliti di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pernah meraih beberapa penghargaan, antara lain menjadi mahasiswa teladan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, (1999), lulusan terbaik kedua di Fakultas Sastra UGM periode Agustus 2000, pemenang riset grant dari CSRC UIN Syarif HIdayatullah untuk penelitian ‘Aisyiyah dan Pengembangan Filantropi untuk Keadilan Sosial (2005), penerima beasiswa Australian Leadership Award (ALA) (2011), dan penerima Allison Sudrajat Award, AUSAID (2011).

Rita juga dikenal sebagai penulis produktif, mayoritas karya tulisnya terkait dengan masalah agama, budaya pemberdayaan, dan Hak Asasi Manusia termasuk anak. Di antaranya HAM, Perempuan dan Anak (Modul untuk Training Agama dan HAM bagi ustadz dan ustadzah pesantren yang sudah dilaksanakan di 22 kota di Indonesia, 2009), Metode Membangun Toleransi untuk Integrasi Sosial di Kalangan Kelompok Keagamaan (2010), “Mediation in Muslim Divorce: A Case Study of Yogyakarta Religious Court (2012)”, dan masih banyak yang lainnya.

Istri dari Dwi Purnomo ini, telah dikaruniai dua orang anak, Fayyadh Pandya Mahardika, dan Dzakiyya Raksi Kayana Putri

5. Dr. Budiharjo, Bsc, M. Si sebagai Anggota

budi1Budiharjo Lahir di Blitar, 29 Mei 1954 (59 tahun lalu). Ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua KPAI periode 2014-2017. Sebelum menjadi anggota KPAI, ia adalah pejabat pemerintah di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta dimulai sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat, Kepala BKKBN, Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan yang terakhir sebagai Kepala Dinas Sosial.

Saat menjabat Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, banyak program yang ia buat terkait dengan masalah anak diantaranya bertekad memberantas sindikat eksploitasi anak. Menurut Doktor Manajemen Pendidikan ini, pihaknya telah menggandeng Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengungkap sindikat ini. Karena eksploitasi anak sudah masuk tindak pidana yang menjadi ranah pidana. Kegiatan razia biasa dilakukan secara intensif untuk memberantas eksploitasi anak-anak terkait seksual, komersial, atau menjadi korban tindak kejahatan lainnya.

Lektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini juga melakukan pendataan anak-anak yang telah dieksploitasi dengan cara wawancara persuasif. Karena ini kesepakatan bersama antara Depkes, Depsos dan polisi dengan pemetaan. Anggota KPAI dari unsur Organisasi Profesi ini mengatakan ada dua sasaran untuk pendataan, ke rumah singgah dan di jalanan. “Di jalanan dengan pendekatan perlindungan sosial,” kata dia. Jika ditemukan masalah kesehatan, maka akan diperiksa kesehatannya di panti sosial terdekat. Dalam pendataan ini, pihaknya tak melibatkan Satpol PP. Namun jika ada pelanggaran ketertiban umum, maka urusannya masuk ranah tindak pidana ringan atau bahkan pidana kriminalitas.

Komisioner KPAI yang bertanggung jawab di bidang Trafficking ini, mengatakan bahwa pembinaan anak jalanan sampai saat ini masih belum optimal, sehingga, perlu juga menggandeng para pengusaha untuk memberikan beasiswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya, serta menampung anak-anak jalanan yang memiliki keterampilan agar saat dewasa nanti mereka dapat hidup mandiri.

Suami dari Citra Iriyani ini, telah dikaruniai tiga orang anak, Dimas Puspojati, Tinggo Wibisono, Widia Pandansari, dan empat cucu, Athala RA, Bagus Puspojati, Naraya A. Natangara, dan Ganesha.

6. Maria Advianti, SP sebagai Anggota

viviMaria Advianti dilahirkan di Surabaya, 1 Oktober 1974. Vivi, demikian ia biasa dipanggil, saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua KPAI periode 2014-2017. Kepedulian terhadap perlindungan anak, Sekretaris KPAI paruh kedua periode 2010-2013 ini telah dimulai sejak remaja. Sambil menyelesaikan studi, ia juga memberikan sumbangsihnya dalam dunia pendidikan dengan mengajar bahasa Inggris dan matematika di berbagai SMP, SMA serta bimbingan belajar.

Gerakan sosial peduli anak seperti bazar baju layak pakai, pengobatan gratis, sunatan masal, taman bacaan anak, pelatihan keterampilan, seni dan budaya, serta berbagai aktivitas sosial peduli anak juga menjadi rutinitas komisioner yang bertanggung jawab di bidang pornografi dan Cyber crime ini, sembari itu ia tetap menggeluti kesibukannya mengembangkan bisnis lansekap, florist dan dekorasi.

Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini kerap menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar, lokakarya, workshop, trauma healing dan advokasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejak tahun 2006. Ia juga aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, ormas perempuan, kelompok kerja perlindungan anak seperti DPP Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (Persaudaraan PENA), DPD IX DKI Jakarta Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI), Pengurus PP Fatayat Nahdlatul Ulama, Pengurus PP Muslimat NU, dan sejumlah aktivitas sosial lainnya.

Fakta bahwa masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak, hak memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi, serta hak atas informasi yang sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak makin meneguhkan komitmen dan semangatnya terhadap perlindungan anak Indonesia.

Istri dari Achmad Suhawi dan ibu dari 2 anak ini meyakini bahwa tugas kenegaraan di KPAI merupakan wahana pengarusutamaan perlindungan anak demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang ceria, cerdas, berakhlak mulia, sejahtera dan terlindungi.

7. Erlinda, M.Pd sebagai Anggota

erlErlinda lahir di Palembang, 11 Maret 1978. Kak Erlin demikian ia disapa, saat ini dipercaya sebagai sekretaris KPAI periode 2014-2017. Manager Officer sekaligus dosen di Smart Investment Institute ini telah lama sudah tergabung dengan beberapa organisasi yang konsen terhadap isu-isu anak, diantaranya di Satuan Tugas Perlindungan Anak, dan Pos Advokasi dan Kepedulian Pada Anak (PAKTA).

Aktivis Wanita Syarikat Islam ini ditunjuk menjadi komisioner KPAI yang bertanggung jawab di bidang pengasuhan mengatakan bahwa masalah pokok perlindungan anak bidang pengasuhan didominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan.

Kiprahnya didunia pendidikan sudah banyak menorehkan prestasi, salah satunya yaitu di bidang penelitian yang mendapatkan 4 penghargaan pada kompetisi “Thinkquest International Competition 2011” pemenang juara ke-4 dan 5 dari 180 negara di seluruh dunia yang diselenggarakan Juli 2011 dengan judul penelitian “Bhioplastic for Building Plastic Waste Community”.

Prestasi yang lainnya yaitu pemenang peringkat ke-3 nasional pada kompetisi “Jakarta of My Dream Contest” yang diselenggarakan pihak Dinas Pendidikan Prov. DKI yang diikuti oleh 857 peserta dari 33 propinsi diseluruh Indonesia dengan judul penelitian “Electronic Gadget, Biggest Friend or Biggest Enemy” yang melibatkan peserta didik dari SMPN 49 Jakarta, penghargaan lainnya yaitu didapattkan dari Oracle Academy sebagai Coach terbaik “Project Learning Institute”.

Magister Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang disematkan sebagai wisudawan terbaik dan mendapat predikat Cumlaude ini menuturkan bahwa keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak, kerapuhan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak. Anak berada di jalanan, anak ditelantarkan dan anak tidak mendapatkan pengasuhan terbaik, terjadi karena rapuhnya pondasi keluarga.

Menurut wanita yang berparas cantik jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan di Jerman ini, “konsep dasar pengasuhan anak menitik beratkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui tiga (3) pendekatan yakni; asah, asih dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (bounding) dan kepercayaan dasar (basic trust) antara anak dan orang tua. Kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak”.

Erlinda sedang mengkampanyekan program Stop Kekerasan Pada Anak dan menyerukan mendidik anak dengan cinta dan kelembutan. Untuk itu diperlukan langkah kongrit berupa kebijakan, strategi, dan program yang terstruktur dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama (masif), terintegrasi, terpadu, intensif dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Dalam menciptakan anak-anak unggul, berkarakter, mandiri dan mempunyai daya juang yang tangguh pada dasarnya tidak akan tumbuh dengan sendirinya, mereka memerlukan lingkungan subur yang diciptakan untuk itu, yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh secara optimal. Dalam hal ini orangtua, guru, pemerintah, masyarakat dan stake holder memainkan peranannya yang sangat penting.

Istri dari Dr. Rer. Nat Bambang Heru Iswanto ini, telah dikaruniai dua orang anak, Herbian Alfarisi Iswanto, dan Diffie Alfierie Iswanto.

8. Dr. Maria Ulfah Anshor, M. Si sebagai Anggota

mariaMaria Ulfah Anshor lahir di Indramayu, 15 Oktober 1960. Maria konsen terhadap masalah-masalah sosial keagamaan, gender, perlindungan anak, dan kesehatan Reproduksi. Ketua KPAI paruh pertama periode 2010-2013 ini terpilih kembali menjadi Anggota KPAI periode 2014-2017 dan dipercaya menjadi komisioner penanggung jawab bidang Sosial dan Darurat Bencana, bidang yang pada periode sebelumnya telah digelutinya.

Kandidat Doktor Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia ini, pernah meraih penghargaan Saparinah Sadli untuk penelitian “Fikih Aborsi Alternatif bagi Pengutan Hak Reproduksi Perempuan 2004, penghargaan ANTV 2005 Kategori Sosial.

Aktivitas mantan Ketua Umum PP Fatayat NU 2005-2010 di bidang isu-isu perempuan dan anak tidak diragukan lagi. pada periode 2006-2010, ia menjadi panitia Ahli Bidang Advokasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), di samping juga pernah menjadi Anggota Tim Pengarah World Population Foundation (WPF) Indonesia untuk pembuatan Modul Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Berbasis Teknologi “DAKU” (Dunia Remajaku Seru!).

Disamping aktif di lembaga masyarakat, mantan Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), periode 2009 ini pernah menduduki jabatan politik, sebagai Staf khusus Menteri Koordinator kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2004-2005).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Pengganti Antar Waktu (PAW) 2007-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, telah menghasilkan banyak karya diantaranya Apa Kata Kiyai dan Nyai tentang Aborsi (buku), Pola Pengasuhan Anak dalam Perspektif Gender (buku), Parenting With Love, Panduan Islamic Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang (buku). Fundamentalisme Agama dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (penelitian bersama).

Istri dari Abdullah Ghalib ini, telah dikaruniai dua orang anak, Nida Ul Millah, dan Ahmad Musyahid Husein.

9. DR. Titik Haryati, M.Pd  sebagai Anggota

titikTitik Haryati lahir di Magelang, 22 September 1955. Titik, demikian ia biasa disapa, saat ini sebagai anggota KPAI periode 2014-2017 komisioner penanggung jawab bidang Kesehatan.

Ketua Bidang Kesejahteraan, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) ini mengatakan bahwa hak kesehatan masyarakat Indonesia khususnya anak masih banyak yang terabaikan. Kita melihat hak kesehatan masih sangat-sangat kurang, diantaranya terlihat dari indikator angka kematian bayi Indonesia masih sangat tinggi. Di Asia Tenggara, kita nomor enam tertinggi. Angka kematian bayi di Indonesia sekarang masih 31 per 1.000 kelahiran. Padahal target Millennium Development Goals (MDG’s) kita yang merupakan program kemanusiaan PBB semestinya pada 2015 sudah harus mencapai angka 17 per 1.000 kelahiran. Kalau cara-cara ini tetap dilakukan, paling banter pada 2015 masih 29 per 1.000 kelahiran.

Dosen UHAMKA Jakarta ini, menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan angka kematian bayi tinggi. Pertama, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) belum berjalan. Anak lahir kadang-kadang terlambat memperoleh Air Susu Ibu (ASI) dan anak-anak kurang memperoleh ASI eksklusif. Kedua, perawatan dari aspek medis masih kurang. Belum semua desa memiliki bidan sehingga kadang-kadang kelahiran ditangani dengan syarat-syarat tradisional yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan. Ketiga, mungkin ibu-ibu juga sudah menikah dan melahirkan di usia dini. Perkawinan dini seperti Syeh Pudji itu hanya salah satunya saja. Di Indonesia ada 34,5% perkawinan anak-anak usia 18 tahun ke bawah. Mereka belum siap reproduksi. Nah ini juga faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi. Ini contoh dari aspek kesehatan. Belum lagi perlindungan anak dari rokok, kemudian lingkungan yang kurang terjamin, kebiasaan hidup bersih-sehat yang sangat kurang.

Menurut Doktor Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ini, “perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban narkotika dan zat adiktif termasuk rokok harus diberikan. Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru mengalami pemidanaan dan pemenjarahan. Ia mengingatkan, bahwa hal ini telah dimandatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 67 negara dan pemerintah wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban zat adiktif.”

Komisioner KPAI yang terpilih mewakili unsur Kelompok Peduli Anak ini, telah dikaruniai tiga orang anak, Teguh Haryo Pratomo, Adityo Nugroho, dan Putri Intan Permatasari.