KOMISIONER

PERIODE 2017 -2022

1. Dr. Susanto, MA sebagai Ketua

Susanto lahir di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, 5 Mei 1978. Kabupaten ini dikenal dengan kota seribu goa. Saat ini mendapat amanah sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Komisi Negara Independen yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003. Amanah tersebut disematkan setelah melalui fit and proper test di Komisi VIII DPR RI dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Komisioner KPAI. Sejak mahasiswa, selalu lekat dengan dunia aktifis, mulai komisariat hingga pengurus besar. Jiwa sebagai aktifis tersebut hingga kini selalu mewarnai. Saat ini mendedikasikan diri sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat Periode 2015-2020 dan sebagai Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2020.
Menempuh SD di Temon II Arjosari Pacitan, selanjutnya MTs dan MA di Pondok Pesantren al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Kemudian melanjutkan S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Jawa Timur, Lulus sebagai Wisudawan Terbaik, melanjutkan S2 Konsentrasi Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 sebagai Wisudawan Terbaik serta menyelesaikan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Sejak mahasiswa ia aktif menulis dan riset terkait pengarusutamaan hak anak dan pengarusutamaan gender. Tingginya konsenitas tersebut, ia aktif menjadi kontributor artikel di berbagai media dan Majalah Media Perempuan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sering mendapatkan program riset dari kementerian tersebut.
Sebelum mengemban amanah sebagai Komisioner KPAI, ia telah malang melintang di dunia anak, sebagai aktifis konsorsium pencegahan eksloitasi anak, Anggota Kelompok Kerja KPAI, sebagai tim khusus di berbagai lembaga internasional, terutama terkait perlindungan anak, gender dan MDGs serta sebagai konsultan Pengkajian dan Penyusunan Pedoman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, isu-isu perlindungan anak sudah tidak asing lagi bagi Susanto, yang kini aktif menulis isu-isu perlindungan anak dengan berbagai topik aktual dan fenomenal di sejumlah media nasional, baik cetak maupun online.
Saat ini Susanto aktif menjalankan amanah sebagai Komisioner KPAI sebagaimana mandat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Amanah yang ia emban tak semata-mata dimaknai sebagai panggilan tugas, namun sebagai panggilan jiwa. Inilah yang menjadi energi besar dalam setiap langkah menunaikan tugas. Ia tak kenal lelah, tak kenal patah semangat dalam menjalankan tugas advokasi, pengawasan, penanganan pengaduan, memberikan masukan perbaikan kebijakan, mediasi, membangun kemitraan sinergis untuk optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ragam kasus pelanggaran hak anak dalam pendidikan merupakan bagian khusus yang selalu digeluti, terutama dalam kapasitasnya sebagai komisioner bidang pendidikan. Pendek kata, untuk kepentingan terbaik bagi anak, ia selalu mendedikasikan waktu, energi dan jiwa untuk anak Indonesia.

2. Rita Pranawati, MA sebagai Wakil Ketua

Rita Pranawati Lahir di Kebumen, 6 April 1977. Rita telah menjadi komisioner KPAI sejak periode tahun 2014-2017 dan pernah menjabat sebagai komisioner bidang hak sipil (2014-2015) dan sekretaris (2015-2017). Ia tepilih lagi menjadi komisioner KPAI periode 2017-2022. Saat ini Rita diamanati menjadi wakil ketua KPAI sekaligus komisioner bidang Pengasuhan (2015-sekarang).

Master of Arts di bidang Sosiologi dari Monash University dan Magister Agama dari Interdisciplinary Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengajar di FISIP Universitas HAMKA Jakarta dan peneliti di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rita mendalami isu anak sejak menjadi peserta  aktif pada training pengasuhan efektif di Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA Yogyakarta) tahun 1999. Ia juga berpengalaman dalam penanganan bencana berperspektif perlindungan anak yang ia dalami ketika tsunami Aceh terjadi dengan bergabung di tim Children Center Muhammadiyah-UNICEF. Ia juga menjadi evaluator untuk pelaksanaan Children Disaster Awareness for School and Community (CDASC) yang merupakan cikal bakal manajemen penanganan bencana berperspektif anak di Muhammadiyah.

Rita banyak mendalami isu anak, perempuan dan keluarga. Ia pernah magang di PLAN Internasional di Melbourne Australia dan mereview penelitian tentang Child Marriage in Indonesia yang dilakukan oleh PLAN Indonesia dan PSKK UGM (2011). Ia juga mendalami tentang mediasi perceraian dan menulis thesis tentang “Mediation in Muslim Divorce: A Case Study of Yogyakarta Religious Court”. (2012). Dari thesis ini, lahirlah tulisan yang berjudul “Changes in Muslim Divorce Mediation in Indonesia: A Case Study of the Yogyakarta Religious Court” (2017) yang terbit di International Journal of Indonesian Studies (IJIS), Monash University. Ia juga menulis artikel di berbagai media nasional diantaranya tentang Keluarga Benteng Perlindungan Anak (2017, Media Indonesia), Membangun Sistem Perlindungan Anak (2017, Koran Sindo), Bencana Kekerasan Seksual (2017, Kedaulatan Rakyat), Panti (Bukan) Pembuangan Anak (2016, JawaPos), Perlindungan Anak Dalam Norma Hukum Keluarga (Majalah Badilag Mahkamah Agung, Edisi 9, 2016), ASI untuk Indonesia Gemilang (Republika, 2016). Sebagian dari tulisannya di media massa dijadikan buku dengan judul Selamatkan Anak Indonesia (Al-Wasath Publishing House: 2017).

Sebagai komisioner KPAI, Rita mendalami isu pengasuhan. Dalam konteks pengasuhan secara umum, ia menggagas penelitian yang diterbitkan menjadi buku dengan judul “Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia” (KPAI, 2015)  yang menghasilkan Indeks Pengasuhan Keluarga Indonesia. Ia juga mendalami isu adopsi, “child abduction”, dan hak anak dalam situasi konflik orang tua. Ia juga menulis “Mengelola Konflik Keluarga” yang meupakan bagian dari bahan bacaan mandiri Kursus Calon Pengantin (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2016). Selain itu, ia juga menjadi bagian dari penulisan buku Hidup Damai di Negeri Multikultur: Pengalaman Peserta Pertukaran Tokoh Muda Muslim Australia-Indonesia (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2017); Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia (Australia Global Alumni-PPIM UIN Jakarta, 2017); HAM, Perempuan dan Anak (Modul untuk Training Agama dan HAM bagi ustadz dan ustadzah pesantren yang sudah dilaksanakan di 22 kota di Indonesia, CSRC UIN Jakarta, 2009); dan Metode Membangun Toleransi untuk Integrasi Sosial di Kalangan Kelompok Keagamaan (CSRC UIN Jakarta-2010).

Ia juga dipercaya menjadi juri di beberapa kesempatan diantaranya Lomba Jurnalistik tentang Keluarga (Kemendikbud, 2017), Anugrah Kebudayaan Kategori Anak dan Remaja (Kemendikbud, 2017) dan Anugrah KPI Tayangan Ramah Anak (KPI, 2017). Ia juga dipercaya menjadi panel reviewer untuk Muslim Exchange Program Australia Indonesia (2016-2017) dan reviewer untuk Alumni Grant Scheme untuk AUSAID (2017). Saat ini Rita menjabat sebagai wakil ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020) dan koordinator Divisi Sosialisasi dan Perundang-Undangan Majelis Hukum dan HAM PimpinanPusat ‘Aisyiyah.

Istri dari Dwi Purnomoini, telah dikaruniai dua orang anak, Fayyadh Pandya Mahardika, dan Dzakiyya Raksi Kayana Putri. Ia pernah meraih beberapa penghargaan, antara lain menjadi mahasiswa teladan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, (1999), lulusan terbaik kedua di Fakultas Sastra UGM periodeAgustus 2000, pemenang riset grant dari CSRC UIN Syarif HIdayatullah untuk penelitian ‘Aisyiyah dan Pengembangan Filantropi untuk Keadilan Sosial (2005), penerima beasiswa Australian Leadership Award (ALA) (2011), dan penerima Allison Sudrajat Award, AUSAID (2011). Ia dapat dihubungi di rita.pranawati@gmail.com atau ritapranawati@kpai.go.id.

3. Putu Elvina, S. Psi., MM. sebagai Anggota

putu1Putu ElvinaLahir di Tarempa, 13 April 1972. Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau (Kepri) ini terpilih sebagai Anggota KPAI periode 2014-2017 dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Putu, demikian ia biasa disapa, saat ini dipercaya menjadi komisioner penanggung jawab bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sarjana Psikologi Universitas Persada Y.A.I menegaskan seharusnya undang-undang SPPA seharusnya sudah diterapkan tahun ini, namun hal itu belum terjadi karena infrastruktur pendukungnya sangat minim. Pada tataran praktis dukungan perangkat teknis terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA masih sangat minim, terlihat dari masih minimnya dukungan struktur dan aparatur terhadap persiapan pemberlakuan undang-undang ini”.

Putu menjelaskan, undang-undang SPPA adalah kebutuhan mendesak Indonesia, mengingat penanganan anak berhadapan dengan hukum belum bisa dilakukan dengan baik, karena masih berideologi memenjarakan anak.
“Harapan tertumpang dalam undang-undang SPPA yang mengusung asas keadilan restoratif dan diversi, yang diharapkan menjadi tiang sistem peradilan yang lebih mengutamakan kepentingan anak” tuturnya.

Istri dari Tjep Sukarsan ini, telah dikaruniai tiga orang anak, Zahra Fitria, Abdullah Sajid, dan Nisrina Tsabitha.

4. Ai Maryati Solihah, M. Si sebagai Anggota

Ai Maryati Solihah M.Si, lahir di Cianjur, 17 Desember 1980, dari pasangan Bapak Komarudin Sarif dan Ibu Lilis Rohani. Sejak sekolah Madrasah Aliyah Negeri Cianjur Ia sudah aktif  di OSIS, tertarik pada dunia kepenyiaran, public speaking, kajian keislaman, serta Jurnalistik. Begitu masuk dunia kampus ia memanfaatkannya untuk mengembangkan talenta kepemimpinan yang ia rasakan tersebut.

Hal itu membuka cakrawala berfikir kritis transformatifnya untuk menggeluti dunia Pers dan menjadi aktivis perempuan. Ia terlibat aktif dalam berbagai organisasi pembela hak-hak perempuan, hak anak, dan pegiat demokrasi. Jiwa pergerakan dalam situasi nasional era reformasi mengalir deras sehingga ia memutuskan mengikuti jenjang pengkaderan pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sampai tingkat Pengurus Besar di Jakarta dan terpilih menjadi Ketua Umum Korps PMII Puteri masa khidmat 2005 – 2008.

Selama menjadi pimpinan organisasi perempuan nasional, Ai banyak berkiprah dan membangun aliansi strategis dengan KPAI untuk advokasi Anak dalam gerakan mahasiswa, advokasi UU Pornografi, dan menjabat Presidium Konsorsium nasional dalam Gerakan Perlindungan Perempuan Buruh Migran (GPPBM) dengan Komnas Perempuan. Ia pun membangun gerakan nasional dengan DPR-RI, lintas kementrian terutama Kementrian Pemberdayaan Perempuan, kementrian Agama, lintas organisasi, NGO, Akademisi, dan tokoh-tokoh nasional. Ia sadar betul bahwa langkah utama dalam mempengaruhi sebuah kebijakan haruslah menggunakan jejaring dengan berbagai pihak. Langkah itu menguatkan ia mengenyam pendidikan Pasca sarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta.

  Berkutat dalam dunia aktivis  ia  tetap melanjutkan pilihannya sebagai pendidik  dan diangkat sebagai PNS Guru pada Kementrian Agama di Jakarta Pusat, mengajar di Madrasah Aliyah Al-Muddatsiriyah Jakarta dan pernah diajukan sebagai Guru Berprestasi tahun 2013. Ia telah berkeluarga dengan Muhammad Tarmizi dan memiliki 2 orang anak yang lucu yakni Ahmadi Jihad (10) dan Najira Hamdi Angelia Puteri (6) tahun.

Dedikasi dan integritasnya dalam dunia anak sangat mempengaruhi ghirahnya sebagai Pengurus Pusat Fatayat NU sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama Organisasi masa Islam terbesar  di Indonesia. Ai membangun resources Gelatik (gerakan perlindungan anak dari tindak kekerasan) dalam rangka Advokasi anak di berbagai daerah di Indonesia. Jiwa pendidik dan sosial engineering tersebut memanggil dirinya untuk menguatkan tekad mengikuti seleksi KPAI dari unsur pemerintah. Melalui berbagai tahap perjuangan, Ai Maryati Solihah meraih dukungan 10 Fraksi dari DPR-RI sehingga kini menjadi anggota KPAI bidang Trafficking dan Eksploitasi.            Background tersebut menghantarnya dalam memperkuat Divisi Advokasi KPAI dengan berupaya mengefektifkan pengawasan perlindungan anak pada masalah mutakhir perdagangan orang (anak), eksploitasi seksual dan ekonomi sampai pada pengawasan prostitusi anak melalui media online.  

5. Jasra Putra, S. Fil, M. Pd sebagai Anggota

JASRA PUTRA, lahir di Maligi – Pasaman Barat, 17 Juli 1980. Alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang 2005. Menyelesaikan Megister Menejemen Administrasi Pendidikan Universitas PROF. DR MUHAMMADIYAH HAMKA Jakarta 2013.Sedang Penyelesaian Program Doktoral PPs Universitas Negeri Jakarta dalam program studi Manajemen Pendidikan.Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bogor.

Wakil Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 – 2019. Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat 2014-2018 dengan program “Gerakan Nasional Ayah Hebat” yang mendorong kehadiran ayah dalam melakukan pengasuhan anak bersama istri. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah Sumatera Barat 2000-2002. Sekertaris Pimpinan Dareh Ikatan Remaja Muhammadiyah Padangpanjang Batipuh X Koto 1998-2000. Sekertaris Yayasan Taruna Melati Jakarta dengan mengelola PAUD Mentari dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),  Pegawasan Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas-PA) Indonesia bersama relawan anak  menggagas program Mudik Ramah Anak yang menjadi perhatian serius soal tingginya kematian anak dan keluarga korban kecelakaan,

Sekertaris Jendral Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (FN-LKSA-PSAA 2012-2018 dengan keanggotaan sebanyak 8500 Panti Sosial Asuhan Anak, fokus isu penguatan pengasuhan keluarga dan implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Anggota Dewan Legislatif IAIN “IB” Padang 2002-2003. Sekertaris Umum Ikatan Keluarga Besar Pasaman Barat Jakarta Raya (IKPB-Jaya) dan Pembina Yayasan Pembaharuan Masyarakat Pesisir dengan mengelola PAUD Ceria Maligi Pasaman Barat.

Kaya tulis: Merenda Asa Mencapau Cita–cita: 2013, Pilot Projek Kemitraan/World Bank, Lahirnya Kabupaten Pasaman Barat;Melepas Ketertinggalan Meraih Kemajuan:2014, Modul – Modul Pelatihan Anak yang bekerja dijalanan Jakarta kerjasama dengan Kemitraan/World Bank:2013, Pilot Projek Data Base Anak diluar Asuhan Keluarga kerjasama dengan Save TheChildren didelapan provinsi (NAD, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) 2007–2009 dan artikel lainya di media Nasional. Email:jasra@kpai.go.id Hp. 0813 74382219.

6. Margaret Aliyatul Maimunah, S. S, M. Si sebagai Anggota

Margaret Aliyatul Maimunah adalah putri kedua dari pasangan Bapak H. Mohammad Faruq dan Hj. Lilik Chodijah Aziz Bisri. Sejak kecil, ia menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren Denanyar Jombang (MI-MTs-MAN). Pasca lulus dr MAN, ia kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, lalu menjadi mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI), tepatnya di Program Studi Kajian Wanita.

Putri dari kabupaten Jombang di Jawa Timur ini sejak kecil memang aktif dan senang dengan dunia organisasi. sejak di MI hingga di MAN, ia aktif di OSIS, Pramuka, maupun olahraga. Selanjutnya, pada saat di kampus hingga saat ini, ia memiliki berbagai pengalaman di beberapa organisasi. Antara lain adalah Ketua Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri di Rayon Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya (2000-2001), Ketua PMII Komisariat Adab Cabang Surabaya Selatan (2001-2002), pengurus di Pimpinan Wilayah Ikatan Putri-Putri Provinsi Jawa Timur sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat (1999-2001) dan  Bendahara II (2001-2002), pengurus di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sebagai Sekretaris Umum (2006-2009) dan Ketua Umum (2009-2012), Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai Wakil Koordinator Bidang Ekonomi (2009-2015) dan Sekretaris Umum (2015-2020). Pada saat menjadi Ketua Umum PP IPPNU, ia telah menginisiasi beberapa program, yaitu 1). Laskar Pelajar Putri Anti Narkoba, Anti Pornografi, Anti Radikalisme, dan Anti Kekerasan; 2) Rumah Pelajar; dan 3). Sekolah Kebangsaan Pelajar.

Liya, begitu dia biasa disapa, memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan dan upaya pemberdayaan kaum perempuan dan perlindungan anak. Usai lulus dari UI, ia langsung bergabung dengan lembaga penelitian perempuan, Women Research Institute (WRI). Sejak kuliah di UI, ia aktif melakukan berbagai penelitian mengenai perempuan dan anak, antara lain: Kehidupan Perempuan Pesantren yang Dipoligami serta Dampaknya terhadap Anak-anak; Perempuan yang Bekerja di Salon Spa di Jakarta; Perempuan Penderita HIV; Kebijakan tentang Terminal Tiga (terminal khusus TKI), implementasinya, dan dampaknya terhadap TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Kegiatan penelitian nya tersebut terus berlanjut hingga bekerja di WRI. Selama di WRI, ia melakukan penelitian terkait masalah perempuan dan anak di berbagai provinsi di Indonesia, antara lain: Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Riau, Banten, dan Bali. Berbagai topik penelitian yang dilakukannya yaitu: anggaran berkeadilan gender (gender budgeting), posisi buruh perempuan, pekerja anak perempuan, dan kesehatan perempuan.

Selain melakukan penelitian, Liya juga aktif menjadi Fasilitator dalam pelatihan-pelatihan maupun pembicara dalam seminar, konferensi dan workshop terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai komunitas hingga saat ini. Beberapa topik pembahasannya antara lain Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender, Pengorganisasian Perempuan Korban Kekerasan, Pornografi, kepemimpinan perempuan, kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi remaja, parenting, radikalisme, kaderisasi, aswaja, pemberdayaan ekonomi perempuan, trafficking, pekerja anak, analisas gender, dan lain sebagainya.

Putri kelahiran 11 Mei 1979 ini juga menulis beberapa artikel tentang perempuan dan anak. Antara lain adalah “Analisa Undang-Undang Ketenagakerjaan kaitannya dengan Perlindungan Maternalitas Buruh Perempuan”, di majalah EGALITA, Pusat Studi Gender, UIN Malang. 2012, “Perempuan Muda Menjadi Pemimpin, Siapa Takut?”, di majalah Rekanita, PP IPPNU, Jakarta. Agustus 2008, “Remaja Putri: Awas….. tertular HIV/AIDS”, di Majalah Rekanita, PP IPPNU, Jakarta, Januari 2008, “Haruskan Ujian Nasional Dilanjutkan?”, di Majalah Rekanita, PP IPPNU, Jakarta, Agustus 2007. Ia juga bahkan menulis beberapa buku terkait dengan perempuan, yaitu: “Perempuan Berdaya Nusantara Jaya: Landasan Advokasi Pemberdayaan Perempuan”, Paramuda Cendekia Muda. Jakarta. 2015, “Panduan Amaliah Ramadhan untuk Pelajar Putri”, kolaborasi dengan Latifatus Sun’iyyah, Litbang PP IPPNU. Jakarta. Agustus 2012, dan “Balada Buruh Perempuan: Tahan Hidup di Kota, Tahan Hidup di Desa”, kolaborasi dengan Aris Arif Mundayat, Erni Agustini, dan Keppi Sukesi, Women Research Institute. Jakarta. Juni 2008.

Pasca dari WRI, Liya bergabung menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI (membidangi ketenagakerjaan, kesehatan, BKKBN, Badan POM, BNP2TKI) pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2010-2014, ia bergabung sebagai Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI (membidangi agama, sosial  penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BAZNAS), dan terakhir menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR RI (membidangi pendidikan dan kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata) tahun 2014-2017. Sesekali, ia diminta juga mengajar mahasiswa di Universitas Indonesia pada Program Studi Kajian Wanita mengenai Metodologi Feminis dan Pengalaman Penelitian Perempuan.

Pada saat sebagai Tenaga Ahli di DPR, ia memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas fungsi DPR, yaitu anggaran, pengawasan, dan penyusunan beberapa Undang-Undang, antara lain: Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan pada tanggal 29 September 2014; Undang-Undang nomor 9 tahun 2012 tentang  Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata; Undang-Undang nomor 9 tahun 2012 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak; Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, belum disahkan; dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, belum disahkan.

7. Retno Listyarti, M. Si sebagai Anggota

Retno Listyarti lahir di Jakarta pada 24 Mei 1970. Retno dikenal publik selama ini sebagai praktisi dan aktivis pendidikan, Retno lulus S1 IKIP Jakarta (1994), tepatnya dari FPIPS, jurusan PMP-KN. Retno kemudian melajutkan studi pasca sarjana di Universitas Indonesia jurusan Kajian Islam dan Timur Tengah, lulus tahun 2007. 

Sebelum menjadi komisioner KPAI, Retno aktif di pendidikan selama 23 tahun. Adapun pengalamannya pernah menjadi guru di SMPN 69 Jakata, SMA Labshool Rawamangun Jakarta dan SMAN 13 Jakarta (1994-2017). Pernah menjabat Kepala SMAN 76 Jakarta Timur (2014) dan Kepala SMAN 3 Setiabudi Jakarta Selatan (2015). 

Retno juga dikenal sebagai aktivis pendidikan yang kerap mengadvokasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang dianggap melanggar hak-hak anak, seperti kebijakan Ujian Nasional (UN), kebijakan Sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), kebijakan Lima Hari Sekolah, dan lain-lain.  Retno bersama oganisasi profesinya –FSGI,  juga kerap mengadvokasi berbagai kasus kekerasan pada anak didik dan diskriminasi yang dialami rekan-rekan pendidik.

Retno memiliki sejumlah pengalaman  berorganisasi seperti menjadi Ketua KIRJU (Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Utara), Ketua Umum Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Sekretaris Jenderal  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas FSGI.

Sejumlah publikasi ilmiah sudah dihasilkan Retno Listyarti, mulai dari sejumlah artikel yang dimuat di berbagai media massa maupun jurnal ilmiah tingkat nasional, 89 makalah pendidikan, sampai 13 buku yang sudah diterbitkan oleh berbagai penerbit. Misalnya Buku Pendidikan Karakter Dalam Metode Aktif, Kreatif dan Inovatif, ISBN: 978-602-7596-31-3, Jakarta: Penerbit Esensi, 2012 dan “Menciptakan Konflik di Kelas” dalam Buku Oase di Tanah Kering : Pendidikan Anak-anak Merdeka, diterbitkan Tanoto Foundation, Jakarta (Cetakan Pertama 2013) ISBN 978-602-17302-2-5, halaman 91-112, dan lain-lain.

Sejumlah artikel yang dimuat di jurnal, misalnya “Representasi Perempuan Dalam Jabatan Pendidikan”, dimuat dalam Jurnal Permpuan No. 70, cetakan pertama Juli 2011, halaman 47-59 dan versi eletronik Berita : www.jurnalperempuan.com ; atau “Pendidikan Multikultural Dam Anti Kekerasan Melalui Permainan Garis”, dimuat dalam Jurnal Maarif Vol. 8 No. 1 – Juli 2013 ISSN : 1907-8161, halaman 97-108, dan lain-lain.

Sejumlah artikel tentang pedidikan dan anak yang dimuat media nasional, misalnya :  “Gawat Darurat Kekerasan di Sekolah” (Kompas Cetak, 12 Mei 2016); “Ketika Ospek di Sekolah Tanpa Senior” (Kompas cetak, 20 Juli 2016); “Ketika Guru Harus Berhadapan dengan Hukum”, dimuat Kompas cetak (19 Agustus 2016); “Nilai Nol di Rapor Peserta Didik” (Kompas cetak, 15 September 2016); “Saat Anak Lima Hari Di Sekolah” (Kompas Cetak,  6 juli 2017); “Darurat Perkawinan Anak” (Kompas Cetak, 25 Juli 2017), dan lain-lain.

Sejumlah penghargaan dibidang Pendidikan juga pernah diterima Retno Listyarti, seperti : Penerima Award Internasional Toray Foundation Jepang dalam bidang science (3R)  (2004); Penerima Award sebagai Tokoh Pendidikan dari PKS (2007) ; Penerima Award sebagai pejuang anti korupsi dari ICW (2011); Penerima Award Pendidik Islam Terbaik tingkat Nasional dari UNJ (2013); Penerima LBH Award sebagai Pejuang HAM dari LBH Jakarta (2013) dan Penerima Award sebagai Tokoh Jakarta Utara di Bidang Pendidikan dari Yayasan Jakarta Utara Rumah Kita (2017).

8.DR (cand) Sitti Hikmawatty, S.St, M.Pd sebagai Anggota

Sitti Hikmawatty Lahir di Kota tentara Cimahi, Oktober 1970.Hikma adalah anggota KPAI Periode 2017-2022 yang terpilih mewakili unsur Dunia Usaha, saat ini dipercaya menjadi Komisioner Penanggung Jawab Bidang Kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).

Alumni Akademi Gizi Bandung Depkes RI, kemudian melanjutkan kekhususan bidang Gizi klinik yang diselesaikan di Universitas Indonesia, melanjutkan pendidikan Magisternya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Saat ini Teh Hikma sedang menyelesaikan disertasi Program Doktoral di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dengan kekhususan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Sejak di bangku sekolah menengah, ikut aktif di banyak organisasi baik organisasi intra sekolah maupun ekstra sekolah. Memasuki dunia mahasiswa juga tetap aktif dalam berbagai organisasi dan senat Mahasiswa, termasuk juga organisasi profesi ditekuninya dengan serius. Penerima beasiswa dari University of Philippines Diliman, Quezon City, Philippnes ini sangat menyukai dunia seni karena ia percaya bahwa seni berperan besar pada masalah resiliensi (kelenturan) otak manusia.

Sejak lulus kuliah, berkhidmat di RS Al Islam Bandung untuk kemudian hijrah mendampingi suami ke Jakarta, dan bertugas di RS Medika Permata Hijau Jakarta, serta praktek di sebuah klinik Gastro enterolog, Jakarta. Dalam kesempatan mempersiapkan kontingen Indonesia di Sea Games XIII di Chiang Mai, Thailand, Hikma direkrut bergabung menangani gizi atlit di beberapa cabang olah raga oleh KONI Pusat.

Sempat mengajar di UHAMKA, kemudian memilih untuk lebih konsentrasi dulu di domestik mengasuh sendiri putra-putrinya, Hikma memilih menjadi penulis lepas hingga terakhir menjadi editor di MIMS Asia untuk bidang kesehatan anak. Dengan bekal pendidikan yang berkonsentrasi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Hikma juga didaulat menjadi senior konsultan “Duniaku Pintar: di Semarang, Jawa Tengah, dan banyak melakukan kegiatan terkait anak, di dalam maupun di luar negeri, baik untuk suatu event maupun seminar/workshop dimana Hikma juga berkontribusi sebagai pembicara / narasumber.

Diluar bidang profesi yang digelutinya, Hikma terakhir dipercaya menjadi Tenaga Ahli di MPR RI. Sebagai Pembina Yayasan Neurosenso, yayasan yang bergerak dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, Hikma tetap membawa misinya untuk mengangkat isu permasalahan anak di parlemen, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang saat ini mengalami kenaikan angka kejadian yang sangat signifikan.

Menyinggung bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, maka sesuai pasal 8 Undang-undang No. 35/2014 : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”, diperkuat dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan “Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

Maka dalam era saat ini yang disebut sebagai era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Hikma melihat bahwa dalam hal implementasinya terdapat berbagai persoalan faktual yang ditemukan dan harus dicarikan solusinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, antara lain: melakukan review terhadap kebijakan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai masih memiliki celah/blind spot terhadap sisi perlindungan anak, terutama melihat persoalan yang muncul dimasyarakat terkait pelayanan kesehatan yang belum memberikan perlindungan kepada anak baik dari sisi redistribusi dan penyediaan sarana/prasarana medis untuk anak yang belum merata akibat mahalnya pembiayaan kesehatan dan akses kepesertaan yang telah merugikan hak sipil dari anak untuk mendapatkan layanan kesehatan dalam jaminan sosial,;

Selain hal tersebut di atas, semangat untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih kearah promotif dan prefentif juga menjadi pilihan utama dibandingkan pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitative, terutama dalam mempersiapkan ledakan penduduk yang diharapkan bisa menjadi bonus demografi dan bukan sebaliknya.

Ibunda dari Muhammad Faatih Syauqi H, Rifqi Alhakim HP, Aqila Hanan HP, dan Ahmad Rizqi Syahputra H, adalah istri (alm) dr. H. Gunawan Bambang D.

9. Susianah, M. Si sebagai Anggota

Susianah Affandy lahir di Lumajang 29 Desember 1978. Ia adalah Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat mewakili unsur Tokoh Masyarakat. Kiprahnya di masyarakat telah berhasil memecahkan Rekor Dunia di bidang Penggerakan dan Penjangkauan Keluarga Sehat tahun 2017 yang diterbitkan oleh Museum Rekor Dunia-Indonesia. Pengalamannya sebagai penggerak masyarakat membuat namanya dipercaya mengampu jabatan publik antara lain Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU), Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU, Ketua Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penaggulangan Kemiskinan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dan Dewan Pakar Persatuan Guru NU Propinsi DKI Jakarta.

Pengabdian Susianah dalam bidang perlindungan Ibu dan Anak menempatkannya sebagai aktifis yang konsisten dalam kegiatan pemberdayaan dan advokasi publik. Di forum internasional, Ia tercatat sebagai delegasi Indonesia dalam Sidang Umum organisasi perempuan tingkat ASEAN dan dunia selama tiga kali. Tahun 2016, ia menjadi delegasi Indonesia dalam General Assembly ASEAN Confederation Women Organization” (ACWO) ke-17 di Thailand. Di forum ini, Susianah aktif menyampaikan suara kritisnya terkait masalah trafficking dan kekerasan terhadap anak-anak. Tahun 2015, Ia menjadi Delegasi Indonesia dalam General Assembly International Council Of Women (ICW) di Turki. Di forum internasional tersebut, Susianah menyerukan kepada organisasi perempuan dari 84 negara yang hadir untuk merespon dengan cepat permasalahan perempuan dan anak. Di antara masalah perempuan yang dihinggapi oleh negara-negara dunia antara lain kekerasan, kemiskinan, kebodohan dan tindak pidana trafficking yang sebagian besar menimpa perempuan dan anak sebagai korbannya.

Pada tahun 2004, ia juga tercatat sebagai Delegasi Indonesia General Assembly ASEAN Confederation Women Organization” (ACWO) ke-14 di Thailand. Permasalahan global seperti kemiskinan, kelaparan, bencana alam dalam pandangan Susianah merupakan penyumbang terbesar tidak terpenuhinya hak-hak anak. Makanya dalam semua aktifitasnya, ia menekuni diri dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak.Susianah merupakan salah satu pelopor kampanye perlindungan Ibu dan Anak yang dimotori oleh Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Catatan pelayanannya di masyarakat patut diteladani generasi muda. Sejak tahun 1999 Susianah aktif dalam program pendampingan anak-anak jalanan di rumah singgah.Tahun 2004 ia didaulat sebagai Sekjen Koalisi Kemitraan Gerakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KKGN-PAI).Keaktifannya dalam dunia pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuat Kementerian Komunikasi dan Informasi RI memberinya penghargaan “Kartini Next Generation Award; Inspirator Perubahan dengan Menggunakan Teknologi Informasi”.

Tahun 2004 ia menulis buku yang diterbitkan oleh Forum PADU Kementerian Pendidikan Nasional berjudul “Potret engasuhan, Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia”. Buku tersebut terbit mengiringi lahirnya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mandat UU 23/2000 pada tahun 2004. Buku lainnya yang pernah ia tulis antara lain “Bersinergi Agar Perempuan Mandiri” (Damandiri Press, 2015), Pedoman Penyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, (Kementerian Agama RI, 2013), Modul Konsumen Cerdas (1) “Hak dan Kewajiban Konsumen” (Kementerian Perdagangan RI, 2012),Modul Konsumen Cerdas (2) “Teliti Sebelum Membeli”, (Kementerian Perdagangan RI, 2012), Modul Konsumen Cerdas (3)“Kosumsi Produk Berstandar Mutu”(Kementerian Perdagangan RI, 2012),Modul Konsumen Cerdas (4)“Urgensi Informasi Produk”(Kementerian Perdagangan RI, 2012), Membangun Citra Diri Kader, (Pustaka Dialogia, 2007), Wajah Perempuan Politik di Parlemen, (Kaukus Perempuan Parlemen RI Press, 2006). Selain menulis buku, Susianah juga aktif dalam menulis artikel dan opini di media massa antara lain Media Indonesia, Republika, Tempo Online dan sebagainya.

Selain sebagai penggerak masyarakat yang aktif dalam kegiatan Ormas dan kegiatan menulis, Susianah juga dikenal sebagai pekerja yang ulet dan profesional. Bersama dengan para aktifis LSM, ia tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Sosial Korban Trafficking dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kemensos RI 2015-2019. Susianah terlibat langsung dalam program penjangkauan korban trafficking di NTT, DKI Jakarta, Bandung, Cianjur, Blitar, Lumajang, Tulungagung dan sebagainya. Dalam kerja-kerja sosialnya, ia mengembangkan metode dialogis dengan para korban sehingga ia memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam ketimbang hanya metode survey yang sifatnya closed question.

Susianah juga pernah bekerja  sebagai Project Koordinator Program Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran Manajemen Banjir di Indonesia, USAID 2012-2013. Ia juga pernah menjadi konsultan Pendidikan Pemilih Penyandang Dissabilitas UNDP-HWPCI Tahun 2009 dan Reporter UNDP Panwaslu Project Tahun 2004.

Keaktifannya dalam semua kegiatan tersebut di atas terasah sejak muda, saat menjadi mahasiswa. Ia tercatat sebagai Anggota Majlis Pembina Nasional Pengurus Besar PMII Periode 2014-2016 setelah menjalani proses kaderisasi selama delapan tahun lamanya di PMII. Jenjang kaderisasi kepemimpinan di PMII sendiri ia tempa sejak menjadi mahasiswa. Kendati masih semester 1, tahun 1997 ia telah menjadi delegasi Kongres PMII di Surabaya. Selanjutnya ia mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kaderisasi Pengurus Komisariat PMII Ciputat.

Tahun 1999 setelah lengsernya Soeharto, Susianah mewakili PMII terpilih sebagai Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kampus (KIPP Kampus) Se-DKI Jakarta. Ia aktif dalam kegiatan pelatihan di kampus-kampus menjelang Pemilu 1999. Dari sinilah perjumpaan Susianah dengan aktifis mahasiswa yang banyak melakukan pendampingan kepada anak-anak jalanan. Tahun 2000, ia dipercaya oleh sahabat-sahabatnya di PMII Cabang Ciputat memimpin Tim Advokasi. Kegiatan rutin yang ia lakukan adalah menyelenggarakan Pelatihan Investigasi dan Advokasi. Ia juga yang memimpin langsung kegiatan advokasi anak-anak jalanan di rumah singgah Puspita Jakarta Timur. Di sela-sela kegiatan kuliahnya, ia memimpin advokasi pedagang pasar dan juga korbanlimbah pabrik di Tanjung Priuk. Karirnya di PMII sampai jenjang Pengurus Besar. Pada Kongres PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur tahun 2003, ia bersama Nina Hanina menjadi pelopor berdirinya kembali Korp PMII Putri. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Wadah Perempuan PMII, 2003. Pada periode 2003-2005 ia menjabat Sekretaris Bidang Hubungan Internasional Pengurus Besar PMII.

Catatan organisasi mahasiswa lainnya, ia pernah menjadi Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Jakarta tahun 1998-1999. Tahun 2000-2001ia menjadi Sekretaris Bidang Peningkatan Kesadaran Gender BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain aktif dalam organisasi mahasiswa, Susianah juga aktif dalam dunia tulis menulis dan lembaga kajian di sekitar kampus UIN Jakarta. Ia pernah tercatat sebagai Wakil Redaktur di Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Institut, UKM di bawah UIN Jakarta pada tahun 2000. Di kalangan wartawan kampus, ia sangat populis karena berhasil meliput Sidang Istiwema MPR secara langsung tahun 1999 di antara para wartawan profesional dari media cetak, radio dan elektronik. Hasil liputan yang ia lakukan diterbitkan dalam bentuk surat kabar harian yang dikonsumsi oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menjadi wartawan kampus bukan karena bercita-cita menjadi wartawan pasca lulus kuliah, namun ia hanya ingin mengasah kemampuan kritisnya melalui tulisan. Dalam pandangan Susianah, menulis merupakan upaya refleksi terhadap gerakan sosial yang dapat dipelajari masyarakat luas.

Di antara kiprahnya sebagai aktivis, ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi. Ia merupakan Lulusan Terbaik UIN Jakarta tahun 2002. Saat kuliah jenjang strata dua (S2) di IPB, tahun 2011 Susianah mengikuti Visiting Student di Chulalongkorn University dan Kasetsart University Thailand. Susianah menyadari bahwa pengembangan kapasitas adalah hal utama yang harus dilakukan oleh semua aktivis dalam upaya meningkatkan kualitas layanannya di masyarakat. Susianah telah mengikuti Pelatihan Analisa dan Pengembangan Organisasi yang diselenggarakan USAID, 2012. Pada tahun 2013, USAID memberikan fasilitasi pelatihan antara lain Lokalatih Komunikasi dan Interaksi dengan Pengambil Kebijakan, Writing Workshop, Pelatihan Konstituens Building dan Workshop Penggunaan Media Sosial Untuk Advokasi Sosial.