Papua: Antara Keindahan Dengan Sejumlah Persoalan
Perjalanan menuju Papua, entah mengapa, seperti perjalanan menuju tanah asing. Mungkin karena begitu lamanya penerbangan, sekitar 7 jam, hampir sama lama perjalanan dari Jakarta ke Narita. Saya berangkat bersama rombongan dari bandara Soekarno-Hatta pukull 23.30, satu jam lebih lambat dari waktu yang dijadwalkan menggunakan pesawat Garuda GA654. Jam penerbangan yang melelahkan karena ada hak tidur yang terampas. Setelah transit 30 menit di Makasar, penerbangan dilanjutkan ke timur di mana langit penuh warna rona merah.
Cerita tentang cuaca yang sering tidak bersahabat dalam penerbangan wilayah timur mulai terasa. Beberapa kali pramugari mengumumkan cuaca kurang baik sehingga para penumpang harus segera kembali ke tempat duduk dan menggunakan sabuk pengaman. Arloji Casio di tanganku menunjukkan pukul 03.00, tetapi alam telah benderang. Dari kaca jendela pesawat tampak hari telah mulai pagi. Aku tersadar, ada perbedaan waktu 2 (dua) jam antara Jakarta dengan Papua.
Dan tampaklah lautan kabut putih memenuhi langit. Sejauh-jauh mata memandang yang tampak adalah pohon-pohon awan, dari yang putih lembut bagai gumpalan kapas keemasan, sampai yang hitam pekat mengerikan. Dari sela lautan kabut terlihat tanah Papua hijau bergunung-gunung penuh sensasi. Dan tampaklah hamparan air biru di antara belantara. “Danau Sentani”kata seorang penumpang di sebelahku”. Alhamdulillah, pukul 09.30 pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Sentani yang berkabut tipis.
Antara Sentani-Jayapura
Bandara Sentani sedang berbenah. Kesibukan penerbangan terlihat padat. Pesawat-pesawat kecil berpenumpang 14 hingga 30 orang tampak banyak parkir dan bersliweran, rupanya pesawat-pesawat jenis twin other dan N-130 buatan Nurtanio Bandung yang menjadi andalan transportasi di tanah Papua. Dibandingkan dengan bandara Kupang, bandara Sentani masih lebih baik, tetapi dibandingkan dengan bandara di Ambon, atau bandara Manado, apalagi Makasar, masih jauh tertinggal. Posisi Menteri Perhubungan Fredy Numberi yang adalah putera Papua belum terasa dan belum dirasakan pada pembangunan bandara. Bandingkan dengan bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang dibangun saat Taufik Kiemas menjadi suami Presiden Megawati, atau bandara Hasanuddin Makasar saat Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden…
Perjalanan dari Bandara Sentani menuju Jayapura sangatlah indah, di sisi kiri gunung gemunung hutan menghijau, di sisi kanan danau Sentani yang biru berkilau sejauh mata memandang. Setelah itu, pantai Lautan Pasifik tergelar megah membalut kawasan Abepura-Entrop-sampai Jayapura. Karena badan yang lelah dan kurang tidur, setelah mandi saya tertidur pulas di kamar Hotel Yasmin, sampai Sander Zulkarnaen membangunkanku pukul 13.00 untuk makan siang.
Makan siang yang dahsyat, menu pepeda (bubur dari sagu dicampur sayur dan sambal), dengan lauk soup ikan kakap yang segar…..Enak. (Komisioner Abdul Ghofur bahkan tergila-gila dengan menu pepeda nambah berkali-kali dan selama di Papua selalu meminta menu ini. Di rumah mba Yanti, saat dijamu makan malam dia bahkan berlatih membuat menu pepeda). Sorenya diantar mBa Yanti Jerry Wamea (temannya B Masnah Sari) kami menikmati pantai Base G(baca:Besji) di Papua utara yang indah dan masih perawan, debur ombak ramah, berpadu mentari sore yang bersiap memasuki peraduan. Pantai yang mengundang banyak wisatawan, namun belum tergarap professional sehingga fasilitas terkesan apa adanya, dari soal tempat parker, pemandu wisata, tempat yang representative untuk menikmati view, sampai toilet yang tidak tersedia.
Pada Sebuah Penjara
Rabu 19 Mei kami melakukan kunjungan lapangan ke Badan Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Kami harus menunggu lama untuk bisa bertemu dengan Kepala Lapas Sitinjak. Rupanya ia Kepala Lapas baru, yang sedang melakukan konsolidasi dengan staf penjara. Sebuah kejadian yang menarik perhatian banyak pihak baru saja berlangsung, yakni lepasnya 6 nara pidana beberapa saat setelah pergantian Kepala Lapas. Banyak pihak menduga, lepasnya napi tersebut sengaja direkayasa karena Kepala Lapas lama tidak suka dipindah ke Lapas Bengkulu.
Wajah Sitinjak lelah dan lusuh saat menemui saya di ruangannya. “Maaf, Bapak Ibu menunggu lama, karena kami harus melakukan sesuatu. Kami datang seminggu yang lalu, dan langsung ditampar dengan keras”ujarnya memelas menggambarkan larinya 6 napi. Lalu berceritalah panjang lebar soal kondisi Lapas yang dipimpinnya.
Pertama, dari segi fisik bangunan Lapas tidak memenuhi syarat. Ia merupakan bangunan jaman penjajahan Belanda yang sudah sangat tua. Renovasi terakhir 20 tahun lalu tetapi tidak memadahi. Kedua, jumlah penghuni melebihi daya tampung (over capacity). Daya tampung tersedia 180, sementara jumlah penghuni mencapai 250 orang. Ketiga, disiplin karyawan sangat rendah. Dari 89 karyawan, yang aktif hanya 37 orang. Sisanya hidup segan mati tak mau. Ada yang datang seminggu dua kali atau sekali. Ada yang bahkan datang hanya pada tanggal 1 setiap bulan untuk ambil gaji. Bahkan ketika ada kunjungan Menteri Hukham pun, mereka nekad tidak masuk. Keempat, tingkat sdm sangat rendah. Banyak hal tidak layak, dari hal yang paling kecil yakni soal makanan. “Bayangkan, beras yang mau dimasak tidak pernah dicuci, langsung dimasak, dengan lauk yang sangat tidak layak. Sekarang untuk memasak saya tunggui, dan sudah mulai memasak nasi dan lauk dengan benar agar layak dikonsumsi”kata Sitinjak sambil menunjukkan contoh menu hari itu, nasi sayur tempe dan ikan asin. Kelima, tekanan politik sangat tinggi. Di Lapas Abepura ada sekitar 30 tahanan politik, menjadikan nuansa politik sangat terasa baik dari dalam tahanan maupun dari luar. Para tahanan politik ini bukan saja mempengaruhi sikap para tahanan lainnya, tetapi juga para sipir .
Bagi saya masih ada persoalan besar lagi atas kondisi Lapas Abepura ini, yakni ternyata di dalam Lapas Dewasa terdapat para penghuni anak; 6 napi dan 3 tahanan. Tak sabar saya untuk melihat kondisi anak yang berada di dalam Lapas. Kondisinya sungguh sulit digambarkan. Lapas sangat kumuh, rumput liar di sana sini mengepung bangunan, tumpukan sampah di beberapa tempat, para napi bersliweran seperti di pasar, sebagian berhimpitan berdiri melihat kami sambil meneriakan berbgai kata protes.
Di sebuah sel paling sudut saya menemukan ruangan untuk anak yang tanpa pembatas dengan para penghuni dewasa. Yang mengagetkan, salah seorang penghuni anak tersebut masih berusia 12 tahun dan masih duduk di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar. Alosyus namanya. “saya mencuri HP bapak”kata anak tersebut yang tampak mengenaskan, tnpa memakai baju sembari membawa sepiring nasi jatah makan siang saat menjawab pertanyaanku. Ia mengaku telah 3 minggu ditahan di lapas ini sambil menunggu putusan hakim dalam persidangan kasusnya. Akibatnya ia tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah.Saat berjalan untuk meninggalkan Lapas teriakan-teriakan dari para penghuni bersahutan sambil menggedor-gedor dinding sel. “Keluarkan Pak anak kecil, dengarkan suara kaami Pak, penjara ini brengsek Pak”kata mereka bersahutan.
Sepulang dari penjara saya mampir ke Redaksi Harian “Cendrawasih Pos “ dan “Papua Pos”. Kami berdiskusi dengan para watawan, dengan topik beragam, tetapi seputar perlindungan anak. Tentu saja, soal temuan napi anak di Lapas saya kemukakan. “Ini tidak manusiawi dan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak. Sangat tidak layak anak 12 tahun hanya mencuri HP ditahan behari-hari sampai kehilangan hak pendidikan”ujar saya. Mereka cukup menanggapi positif dan memberikan banyak masukan tentang kondisi anak di papua.
Paginya di halaman Metro Cendrawasih Pos dua judul besar tentang KPAI, termasuk statmen keras saya atas penahanan anak di lapas Abepura. Saat berlangsung kegiatan sosialisasi dan pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat Kabupaten dan Propinsi, saya sampaikan soal betapa rendahnya pemahaman hak-hak anak sehingga banyak anak Papua ditahan dan dipenjara pada penjara dewasa. Secara kebetulan, ada polisi yang mengikuti kegiatan soosialisasi, dan saat itu juga mengundang polisi penyidik kasus Alosyus.
“Kami menahannya karena ini tindakan yang kedua”kata polisi wanita penyidik. Saya lalu bertanya, apakah setelah kenakalan yang pertama anak memeperoleh penanganan pendidikan yang memadai, misalnya dijauhkan dari lingkungan sosial yang selama ini mempengaruhi perilakunya? Apakah teman-teman polisi tidak pernah tahu bahwa ada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM Bagi Anggota polisi? Apakah polisi tidak membaca SKB 6 pimpinan instansi nasional termasuk Kapolri tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan agar penanganan ABH anak berusia 12 tahun cukup melalui pendekatan diversi dan restorative justice, yang berarti tidak harus masuk penjara?
Para polisi selalu menjawab bahwa mereka tidak tahu adanya aturan-aturan baru, dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan hanyalah melaksanakan perintah atasan.”Whaduh, kalau cara berfikirnya seperti ini, sangat sulit untuk melakukan perubahan”, piker saya.
Namun demikian jalan pikiraan polisi tadi masih mending karena menunjukkan loyalitas terhadap pimpinan. Yang saya kaget adalah tanggapan dari seorang peserta yang berasal dari Kanwil Hukham Papua. Katany, “Lapas Abepura normal-normal saja. Mereka ditangani secara professional. Tidak ada masalah. Penahanan anak di Lapas Abepura juga tidak masalah, sudah sesuai ketentuan. Apa yang disampaikan ketua KPAI baru wacana, tidak bisa dipaksakan penerapannya di Papua”ujarnya. Saya kaget, bagaimana mungkin ada orang yang bekerja pada instansi hukum memliki pemikiran seperti itu? Tentu saja saya jelaskan dan tunjuk-tunjukkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung apa yang saya sampaikan. Rupanya pikiran-pikiran progresif Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak sampai ke jajarannya di daerah. Hari yang menyyedihkan dalam perjalanan ini….
Kampus Cendrawasih
Hari kamis 21 Mei 2010 saya gunakan untuk mengunjungi Universitas Cendrawasih. Diterima oleh Rektor dan para Pembantu Rektor serta pejabat terasnya. Mereka sangat well come atas kehadiran kami, termasuk tawaran kerjasama untuk membentuk Perwakilan KPAI di Papua dengan motor Universitas cendrawasih. Dari Pembantu Rector IV, saya memperoleh informasi, bagaimana Papua yang sangat kaya akan sumber alam, pemerintah telah melakukan banyak hal, tetapi kondisi alam yang sangat sulit menyebabkan pembangunan berjalan sangat lambat.
Para peserta pertemuan mendukung rencana pendirian Perwakilan KPAI dan siap memebrikan bantuan. Mereka mempunyai pemahaman yang sama, bahwa perlindungan anak belum banyak terurus. Indikasinya; anak jalanan banyak terdapat di kota ini. Kasus-kasus HIV/AIDS cukup menonjol dengan sebaran yang merata di seluruh Papua. Tradisi menenggak alcohol bagi sebagian penduduk masih sangat kuat. “Bila anda ingin sukses bergaul dengan orang Papua, berilah mereka bir atau vodka”ujar teman saya yang telah lama tinggal di Papua.
Tak pelak bila banyak anak Papua yang hobinya ngelem, yakni menciumi bau lem dalam kaleng, yang baunya nyengak sebagai ganti “barang” yang tidak mampu mereka jangkau. Dengan lem tadi, mereka bisa mabuk bahkan fly, tak beda dengan pengguna narkoba. Menurut Jerry, kenalan baru yang saya temui di Bandara Soetta bahkan mengatakan bahwa di bawah jembatan dekat kantor DPRD Papua banyak anak yang terpapar narkoba atau zat adiktif lainnya, namun para anggota DPRD tidak pernah menyapa mereka. Sama halnya dengan info yang saya terima dari para jurnalis, para dosen di Uncen juga menyampaikan informasi bahwa anak Papua banyak yang menderita gisi buruk serta layanan pendidikan yang jelek. “60 % tamatan SMP di papua tidak bisa baca tulis. Jadi kalau hasil UN Papua lebih baik dari Jogjakarta dan Jakarta, adalah omong kosong”ujar mereka, sambil menantangku untuk melihat lebih jauh apa yang sesungguhnya terjadi pada anak Papua.
Yang menyedihkan, para pejabat seperti tidak peduli. Para jurnalis bahkan mengungkapkan, kalau ingin bertemu pejabat Papua lebih mudah mencari di Jalan Gajah Mada Jakarta daripada di Papua. “Jadi dana otsus yang trilunan rupiah itu belum dirasakan manfaatnya bagi rakyat Papua”. Dana otsus lebih banyak dinikmati para elitenya daripada untuk rakyatnya.
Soal serius lain di Papua adalah bahwa belakangan banyak anak gadis Manado korban trafiking dibawa ke Jayapura. Pub-pub atau Rumah Karaoke memang banyak tersebar di ibukota Papua. Saya jadi ingat ketika Februari lalu, Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap kasus 9 korban trafiking di Papua yang sebagian adalah anak. Siapa penggunanya? Tentu pengusaha atau orang-orang yang kecipratan dana tambang, tapi juga mereka yang bergelimang uang karena dana otsus. Sopir yang membawa saya ke berbagai lokasi (tidak usah saya sebutkan namanya) menuturkan, ia sering mendengar obrolan penumpangnya yang pejabat, yang kadang baru saja berkencan dengan gadis-gadis korban trafiking, atau anak yang dilacurkan, seorang Wakil Bupati di sebuah Kabupaten di pedalaman berani membayar Rp 25 juta untuk semalam atas gadis Manado. “Banyak juga pejabat di Papua yang tidak pernah mengehentikan kebiasaan mabuk”kata sopir tadi.
Tentu saja soal pejabat yang mabuk, pejabat yang membayar gadis Manado semalam Rp 25 juta, adalah urusan privasi mereka. Hanya saja ada pertanyaan tersisa, darimana mereka mendapatkan uang untuk foya-foya tersebut? Apa yang dicontohkan kepada rakyat, generasi muda, anak-anak yang masih butuh bimbingan, pendidikan, dan pemberdayaan untuk mengejar ketertinggalan peradaban modern, bila para pemimpinnya sibuk dengan kebiasaan pribadi yang tidak mendidik?
Jadi memajukan Papua hambatannya bukan hanya soal sulitnya kondisi alam, atau sdm masyarakat secara umum, tetapi juga sikap para pejabat pemimpinnya yang tidak lagi menjadi panutan.
Menuju Perbatasan Peradaban
Siang hari kami ditemani Rhadika Pinto Nugroho dari NGO World Vision menuju perbatasan, mampir di daerah transmigran asal Sulsel, Koya, yang sudah tumbuh menjadi daerah pertanian dengan aneka tanaman. Jalanan menuju perbatasan beraspal hotmix mulus, jauh lebih baik dibandingkan dengan jalan-jalan di Bekasi. Menurut cerita seorang staff di Bappeda Papua, tadinya jalan ini akan nyambung dengan Trans PNG, dan sudah siap diresmikan oleh PM PNG dan presiden RI. Namun di saat-saat terakhir Australia keberatan karena takut perekonomian PNG akan lebih bergantung pada RI daripada Australian. Lho, memangnya Australia majikan PNG dan RI sehingga Australia bisa mengatur-atur hubungan dua negara?
Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam sampailah kami di daerah perbatasan antara Papua dengan Papua New Guenea (PNG), yakni daerah Wutung. Di sini saya bisa menyaksikan pantai Wodak yang menghadap lautan Pacifik, indah, perawan, dan biru bersih menghunjam renjana. Tapi di sudut lain aku lihat anak-anak PNG yang hitam, kotor, telanjang dan saangat terbelakang. Rupanya Australia Cuma mulut besar, mereka selalu memprovokasi bangsa-bangsa melanisia untuk meredeka, tetapi PNG yang ada di ketiaknya sangat terbelakang. Jadi seandainya Papua juga merdeka, kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan PNG.
Yang asyik adalah bahasa nasional PNG, ternyata sama dengan bahasa inggris tetapi diucapkan persis tulisannya. Misalkan, well come ditulis welkam, thank you ditulis tengkyu, good luck ditulis gudlak, dan sebagainya. Dan hujan mengusirku dari atas pantai untuk kembali ke Jayapura, kota indah yang jauh lebih mju daripada Port Moresby, atau Vanimo, atau kota-kota lain di PNG. ***
Tentang KPAI
Publikasi
Pengaduan
Webmail
Kontak Kami













Comments
Setelah membaca artikel ini, sy cuma bs mengiyakan saja...beberapa hal yang tertulis disni, memang sudah menjadi "budaya" nya papua..mungkin karena inilah papua dengan dana otsus yang trilyunan, masih belum terasa dampaknya terhadap warga.
Kebetulan sy berkecimpung di dunia pendidikan anak2 khususnya prasekolah/usia dini...makanya sy sangat berharap adanya peran positif dari KPAI yang untuk di Daerah Papua khususnya...
karena, kondisi anak2 papua, (yang di luar lapas), banyak yang lebih memprihatinkan, baik secara fisik, lebih2 secara moril..hal ini karena "salah asuhan"..
RSS feed for comments to this post