SELASA, 29 DESEMBER 2009, BANDUNG PERTEMUAN TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN ANGGOTA DPRD SE JAWA-BARAT DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. RI

 

Narasumber kita saat ini dr. H. Tb. Rachmat Sentika, SpA, MARS. Dia adalah Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu juga dosen di Universitas  Muhamadyan Jakarta (UMJ, Ketua Satgas Perlindungan Anak PP Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dan PB IDI bidang Kependudukan, Kesehatan Ibu dan Anak  dan beberapa aktivitas kemasyarakatan lainnya.

Rachmat Sentika menyampaikan bahwa sehat itu sangat penting. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesehatan itu harus dimulai dari diri sendiri sejak sekarang dan murah tidak usah berpikir-pikir terlalu mahal. Misalnya, aktivitas mandi dengan sabun, cuci tangan dengan sabun sebelum makan pagi, siang, malam, dan setiap habis dari WC sudah cukup melindungi supaya tidak sakit. Jadi budayakanlah mandi dan cuci tangan dengan sabun karena aktivitas tersebut membuat komponen-komponen bakteri-bakteri dan virus yang tadinya ada di tubuh dan tangan kita menjadi bersih.

Menurut Rachmat Sentika, dalam hal ini yang penting juga adalah mengubah pandangan agar jangan semata fokus mengobati orang sakit tapi lebih penting mempertahankan agar keluarga kita tetap hidup sehat dengan tiga perkara, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengatur gizi yang lengkap dan seimbang.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Rachmat Sentika. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com. Lewat situs tersebut Anda juga dapat memberikan komentar dan usulan.

Kita mengetahui pada Mei 2009 lalu Asian Development Bank (ADB) dalam sidangnya di Nusa Dua, Bali telah memberikan sinyal bahwa krisis finansial global saat ini mengancam kelangsungan hidup 56.000 anak-anak Asia, dimana di dalamnya termasuk anak-anak Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini, dan apakah memang kesehatan anak-anak di Indonesia termasuk bagian dari yang terancam?

Betul sekali. Mungkin kita kembali pada persoalan utama bahwa kesejahteraan itu termasuk juga kesehatan anak-anak Indonesia. Jumlah anak Indonesia ada sekitar 80 juta dari 229 juta rakyat Indonesia, menurut sensus penduduk yang terakhir. Ini berarti kira-kira sepertiga jumlah penduduk kita adalah anak-anak Indonesia yang merupakan harapan masa depan bangsa dan keberlanjutan bangsa ini. Sayangnya, dari 80 juta anak Indonesia ini ternyata setiap tahun kita ditambah lima juta kelahiran bayi, sehingga kita sudah mengalami baby booms. Nah, baby booms itulah yang menyebabkan kita harus memerlukan infrastruktur, bahan-bahan, anggaran dan sebagainya yang melebihi dari tahun-tahun sebelumnya, atau makin meningkat. Dengan demikian teori Maltus yang mengatakan bahwa jumlah penduduk akan berjalan berdasarkan deret ukur, sementara kemampuan kita berdasarkan deret tambah, sudah terjadi pada kita saat ini.

Dulu sewaktu zaman Orde Baru untuk mengendalikan jumlah kelahiran ada program Keluarga Berencana (KB) dan segala macamnya. Apakah ada semacam program tersebut pada saat ini?

Program KB saat ini mungkin jalan di tempat, walaupun Ketua BKKBN sekarang dr. Sugiri Syarief sudah mencanangkan re-branding terhadap program KB, yaitu dua anak lebih baik. Jadi mohon kepada semua keluarga Indonesia tetap mengatur program kelahiran sedemikian rupa supaya kita tetap mempunyai dua anak. Ini karena dengan tingkat kelahiran (TFR) 2,34% atau mencapai kira-kira lima juta bayi setiap tahun, akan memperberat beban anggaran anggaran negara kita ke depan. Kemudian kalau kita melihat kepada sisi anaknya sendiri yaitu semua kelahiran harus ditolong oleh tenaga medis, tapi baru 37% desa yang ada bidannya. Artinya, hanya sepertiga pertolongan persalinan yang berkualitas. Jadi program-program ini adalah indikator-indikator yang seharusnya ada di negeri kita untuk sukses mencapai Millenium Development Goals 2015.

Kita kembali lagi ke persoalan yang diungkapkan ADB tadi. Mengapa ADB tahun ini memfokuskan kepada kesehatan anak-anak?
Karena melihat persoalan ke depan yang paling nyata dan yang akan terkena dampak krisis biasanya anak-anak. Itu mungkin terkait ketika kemampuan keluarga untuk membeli sesuatu berkurang, maka biasanya akan berdampak pada berkurangnya kemampuan membeli makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anak, menyekolahkan anak.

Saya ingin kembali ke persoalan kesehatan anak, dimana tingkat kematian bayi masih tinggi akibat persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga terlatih. Jadi program utama seharusnya juga berupa meningkatkan penyediaan bidan desa di seluruh desa di Indonesia supaya angka kematian bayi di bawah usia lima tahun (Balita) dan kematian ibunya bisa menurun. Itu utama. Yang kedua, setelah lahir mereka harus diberikan air susu ibu (ASI). Namun tampaknya sekarang, seperti diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan, baru 9,6% yang memberikan ASI selama enam bulan.

Mengapa hal ini terjadi, apa karena kurang sosialisasi di tingkat bawah?

Nah, terkait hal itu maka sosialisasi penggunaan ASI, pemberian makanan pendamping ASI, kemudian inisiasi menyusui dini harus menjadi persoalan penting. Nah yang ketiga, ini lebih parah lagi karena setelah Balita ditimbang satu kali setiap bulan ternyata Balita yang memiliki gizi buruk ada 8,3%. Kalau dijumlahkan maka berdampak kepada potensi 2,3 juta anak yang tidak mungkin lulus sekolah dasar (SD). Artinya, otaknya tidak berkembang. Jadi banyak sekali dampaknya. Itu mungkin karena tidak banyak lagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang mencetak Kartu Menuju Sehat (KMS), merevitalisasi Posyandu, dan pemberian makanan tambahan. Jadi masih banyak persoalan-persoalan kesehatan anak yang harus kita selesaikan.

Kalau melihat persoalan yang Anda sebutkan tadi, apakah hal itu sebenarnya lebih kepada persoalan kemiskinan kita ataukah persoalan budaya kita sehingga persoalan kesehatan anak belum menjadi prioritas?

Saya pikir bukan. Ini persoalan mismanagement. Jadi bukan pada formulasi kebijakan tapi pada implementasi kebijakan.

Apakah kalau kebijakannya sendiri sudah cukup?

Sudah cukup. Sudah bagus sekali undang-undangnya. Namun dengan adanya otonomi daerah membuat implementasinya dan kepedulian pemahaman serta persepsi masing-masing kabupaten/kota terjadi disparitas. Persoalan di Indonesia yang utama adalah terjadinya disparitas dalam pelaksanaan peningkatan kesehatan anak dan kesehatan kesejahteraan lainnya di Indonesia.

Jadi justru ketika ada otonomi daerah atau desentralisasi justru terkesan menurun. Dimana letak kesalahannya?

Iya. Saya pikir mungkin para menteri sektoral seharusnya mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dengan instrumen yang namanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Nah seharusnya setiap kabupaten/ kota melaksanakan SPM secara konsisten. Misalnya, semua bayi yang lahir harus diberikan KMS atau Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA). Dari 425 kabupaten yang kami pantau, hanya 115 kabupaten/kota yang memberikan KMS. Jadi bagaimana kita bisa memantau gizi buruk dan sebagainya kalau alatnya saja tidak ada?

Apa itu sebetulnya SPM?

Jadi prinsip utama otonomi daerah adalah semua kewenangan sudah diserahkan ke kabupaten/kota termasuk anggaran, tenaga dan prosedurnya. Nah untuk itu kita membuat SPM yang harus ada di kabupaten/kota. Untuk di bidang kesehatan ada 289 kewenangan yang sudah diserahkan. Misalnya untuk kesehatan anak, semua bayi yang lahir harus ditolong tenaga kesehatan. Namun buktinya baru 32% yang ada bidan desanya. Nah seharusnya segera dikoreksi bagaimana agar desa-desa yang tidak memiliki bidan disediakan bidan. Kedua, semua bayi yang lahir harus mendapatkan KMS atau Buku KIA untuk memantau pertumbuhannya. Buktinya, 115 kabupaten saja yang mencetak dari 425 kabupaten yang kami teliti.

Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar?

Mungkin mereka tidak mengerti. Mungkin prioritasnya pada sektor lain bukan pada kesehatan.

Apakah Anda melihat bahwa kelemahan-kelemahan tersebut terjadi di tingkat tinggi?

 

Kelemahannya adalah seharusnya, maaf sekali, mungkin Departemen Kesehatan seharusnya memantau implimentasi itu. Jadi bukan hanya mengatur, meregulasi, tapi mengharuskan setiap standar itu ada.

Apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap hal itu?

Ya, ada monitoring dan evaluasi tapi justru kelemahannya adalah di situ. Kita tidak bisa menyalahkan kabupaten/kota karena mungkin perhatian kabupaten/kota dan kepeduliannya berbeda. Padahal seharusnya kesehatan anak itu menjadi persoalan-persoalan penting.

Tadi Anda mengatakan sebetulnya ada perubahan struktur, ada macam-macam peraturan seperti seharusnya ada SPM dan sebagainya. Apa yang membuat sulit implementasi di lapangan selain monitoring dan evaluasi tadi?

Saya ingin merujuk pada teori Thomson, yaitu dalam implementasi kebijakan ada tiga komponen yang mempengaruhi. Pertama, resources dalam hal ini SPM tidak dilengkapi dan sebagainya. Kedua, soal lingkungan. Nah di lingkungan ada value dan kultur yang berkembang. Saya melihat untuk kultur keluarga sekarang adalah untuk kelahiran anak pertama lebih menyenangi jenis kelamin anak perempuan dibandingkan laki-laki karena anak perempuan bisa cepat mencari kerja, bisa menjadi tumpuan keluarga. Mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Rata-rata perempuan Indonesia bersekolah selama 6,7 tahun, sedangkan laki-laki 7,9 tahun. Itu terkait tingkat putus sekolah untuk perempuan mencapai 35% karena menikah di bawah usia 15 tahun. Saya mendapatkan data ini dari hasil penelitian di seluruh Pantai Utara Jawa sewaktu membuat disertasi saya.

Jadi sebetulnya mengubah kultur yang sulit. Kalau dilihat dari data-data kesehatan anak menunjukkan kebanyakan penyakit yang diderita anak Indonesia adalah diare dan hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Bagaimana kira-kira mengubah kultur tersebut, sehingga tumbuh kebiasaan PHBS seperti harus mandi dengan sabun dan cuci tangan dengan sabun?

Cara mengubahnya begini, saya ambil satu teori lagi yaitu teori Bloom yang mengatakan kalau negara ingin sehat ada empat persoalan yang harus dikembangkan. Pertama, perilakunya sehat yang memegang peranan 30%. Misalnya, aktivitas menggunakan dengan sabun lima kali sehari yaitu, saat mandi, sebelum makan pagi, siang, malam, dan setiap habis dari WC maka sudah cukup melindungi supaya tidak sakit dan mempertahankan hidup sehat semua orang mencapai sekitar 30%. Jadi budayakanlah mandi dan cuci tangan dengan sabun karena aktivitas tersebut membuat komponen-komponen bakteri-bakteri dan virus yang tadinya ada di tubuh dan tangan kita menjadi bersih sehingga kita bebas makan. Jadi makanan kita tidak akan tertular atau terkontraminasi oleh bakteri itu.

Jadi urusan mandi dan cuci tangan dengan sabun tenyata sangat vital. Berapa kali sebaiknya dalam sehari aktivitas tersebut dilakukan?

 

Saya cenderung bukan lima kali melainkan delapan kali, yaitu tiga kali pada setiap mau makan, dua kali sewaktu mandi, dua kali setelah dari toilet, satu lagi ketika pulang dari tempat bermain. Saya dokter dan di kalangan kami membiasakan mandi dengan sabun empat kali. Tidak boleh seorang dokter tidur sebelum mandi karena setelah keluar dari tempat praktek semua badannya penuh dengan bakteri. Jika tiba-tiba masuk ke kamar tidur maka akan membuat istri dan anak-anaknya terkena bakteri tadi.

Bagaimana dengan kami orang-orang biasa ini?

Ya, bisa saja kita biasakan. Misalnya, sekarang ada flu burung dan flu babi yang sedang berkembang, potensi terjangkitnya penyakitnya tersebut dapat diturunkan hingga 30% hanya dengan mandi pakai sabun.

Kapan saja untuk waktu mandi dengan sabun empat kali sehari?

Kalau saya, yaitu pada pagi hari, kemudian sewaktu pulang dari rumah sakit, setelah praktek atau sebelum tidur. Jadi setelah keluar dari aktivitas yang semua badannya kotor sebaiknya langsung mandi dengan sabun.

Anda menjelaskan bahwa sebetulnya untuk menjadi sehat harus didahului dengan kebiasan-kebiasaaan hidup bersih dan sehat, tetapi masalahnya di sini adalah terkesan banyak sekali hal yang tidak tersosialisasikan. Ini bukan hanya perkara keterbatasan tenaga medis dan tenaga untuk mensosialisasikannya, tetapi memang di dalam kebudayaan kita untuk hidup sehat belum betul-betul menjadi kebutuhan seperti kebutuhan primer kita lainnya. Bagaimana untuk mensosialisasikan hal itu?

Saya ingin menyampaikan bahwa sehat itu sangat penting. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kesehatan itu harus dimulai dari diri sendiri sejak sekarang dan murah tidak usah berpikir-pikir terlalu mahal. Kalau saja kita berperilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan dengan sabun, tidur delapan jam, dan berolahraga setiap hari maka hidup akan menjadi lebih sehat. Tadi semua adalah modal kesehatan yang hanya berbasiskan pada perilaku.

Kemudian faktor yang kedua yaitu gizi dengan melakukan makanan seimbang dan lengkap. Itu memegang peranan 30% juga jadi ditambah perilaku maka menjadi 60% sudah sehat. Nah 30%nya lagi adalah lingkungannya. Jadi kita harus hidup di lingkungan yang sehat, seperti ada air bersih, jambannya juga harus jamban keluarga. Jangan jamban dolbon dan dolwah yaitu dol di kebon dan sawah. Itu harus kita hindari. Kemudian juga kebersihan lingkungan dengan pembersihan sarang nyamuk dan sebagainya. Jadi total ketiga faktor tadi sudah 90%. Artinya, kesehatan itu sudah 90% bisa kita dapatkan tanpa obat, alat, dokter dan segala macam. Adapun dokter, alat dan sebagainya hanya 10%.

 

Bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat tingkat bawah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat tadi?

Kita ubah visinya, bukan mengobati orang sakit tapi kita lebih penting menyehatkan, mempertahankan rakyat tetap hidup sehat. Mempertahankan keluarga kita tetap hidup sehat dengan tiga perkara tadi, yaitu perilaku kita ubah menjadi perilaku yang bersih dan sehat, kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, gizinya kita atur yang lengkap dan seimbang. Sediakan obat dan alat kesehatan dalam persoalan pembiayaan kesehatan.

Apa yang dimaksud dengan gizi yang lengkap dan seimbang tadi?

Kita harus makan tujuh jenis gizi setiap hari yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan oksigen. Jumlahnya harus seimbang. Bagi para pekerja kasar, jumlah karbohidratnya harus banyak. Sedangkan bagi para pemikir dan anak-anak harus jumlah protein yang lebih banyak mencapai 40%. Kita memiliki banyak ikan, kita ada telur, juga kita ada sumber nabati yang lainnnya, maka usahakan memakan itu lebih banyak. Nasi dan lainnya cukup saja sesuai dengan kalorinya. Kalau kita kebiasaannya terbalik. Kemudian vitamin dan mineral banyak juga kita dapatkan dimana-mana yang penting seimbang dan lengkap dengan ketujuhnya ada. Nah terakhir adalah setelah konsep hidup sehat tadi, maka semua pihak hendaknya bersama-sama berkolaborasi membentuk jaringan. Marilah kita bikin koalisi hidup sehat, atau apalah namanya.

Apa bentuk jaringan yang Anda sebutkan tadi untuk di desa, misalnya?

Di desa itu ada yang namanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Di Posyandu ada enam kegiatan menjadi satu, satu kegiatan untuk semua. Di sana ada penimbangan Balita, pemantauan gizi buruk, ada penangulangan diare, pelayanan KB, ada pemeriksaan ibu dan anak, kemudian ada imunisasi lengkap untuk tujuh penyakit. Di sana juga ada pendidikan anak usia dini dengan memberikan alat permanen. Jadi enam kegiatan dalam satu tempat yang bernama Posyandu atau health and family planning integrated post. Posyandu itu untuk semua Balita, ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur. Jadi tidak ada lagi cara lain mari kita bersama-sama merevitalisasi Posyandu karena Posyandu adalah gerakan masyarakat untuk hidup sehat.

Apa yang perlu digarisbawahi yang berkaitan dengan kesehatan keluarga Indonesia?

Yang digarisbawahi hanya satu yaitu kepedulian untuk mempertahankan rakyat tetap sehat. Caranya, dengan kepedulian mempertahankan agar keluarganya bisa tetap hidup sehat, melindungi anaknya agar tetap tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan, dan juga lengkapilah semua kebutuhan infrastruktur yang diperlukan. Nah untuk itu semua, kata Thomson, diperlukan pemimpin yang bisa menterpadukan resources nilai-nilai hidup sehat dan budaya masyarakat untuk mencapai kesehatan karena rakyat sehat akan membuat negara kuat.

Apakah hal itu sudah terimplementasikan dengan baik?

Secara formulasi kebijakan selesai, well done. Semua aturan sudah ada. Implementasinya yang masalah karena tidak meratanya kepedulian terhadap anak di semua jejaring kabupaten/kota di Indonesia. Masalahnya tadi yaitu kepemimpinan yang peduli anak belum dimiliki. Persoalan responsive. Jadi baru bahasa politis seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, tapi belum menyentuh pada institusi sektor teknis yang harus disiapkan infrastruktur di masing-masing bidang.

Misalnya pemimpin belum peduli lalu ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, apa kira-kira yang harus dilakukan keluarga Indonesia?

Masing-masing sebagai pemilih harus mampu menggunakan hak pilihnya dengan cerdas terhadap tiga pasangan yang ada, yaitu mana yang paling peduli anak. Saya yakin ketiganya peduli anak karena terbukti ketiganya sudah mampu mempunyai kontribusi bagi negara kita dalam membuat formulasi kebijakan. Persoalannya karena sudah ada otonomi daerah di 440 kabupaten/kota, dimana kepeduliannya berbeda, pemahaman dan persepsinya berbeda sehingga menyebabkan terjadi disparitas antara Aceh dengan Papua, antara Jawa Barat dengan Ambon-Maluku. Daerah-daerah itu berbeda sekali, disparitasnya tinggi. Karena itu kita harus memperkecil gap antar daerah. (*)

Bandung 29 Desember 2009

DR.Dr.Tb.Rachmat Sentika Sp.A.,MARS

HP 0811831838

Email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

 

< Sebelumnya		Berikutnya >