Pemerintah Kurang Serius Tangani Anak Berhadapan Dengan Hukum

Publikasi - Press Release

AddthisAddthis

Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2010, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut ;  

Pemerintah Indonesia kurang serius dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hal tersebut berdasarkan fakta, sampai saat ini ada 6.000 ABH, yang mendekam di dalam penjara, baik penjara anak, penjara dewasa maupun tahanan-tahanan lainnya.

Walaupun Kapolri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi HAM,  enam instansi pusat terkait telah menandatangani MOU penanganan ABH, bahkan Presiden SBY telah mengeluarkan perintah penanganan kelompok marginal secara komprehensif termasuk di dalamnya ABH, namun itu semua belum mengubah praktek penghukuman di lapangan.            

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menerima laporan dari berbagai daerah dan temuan hasil pemantauan di beberapa Lapas Anak dan Lapas Dewasa, bagaimana anak-anak yang disangka melakukan kenakalan telah diperlakukan sebagaimana halnya orang dewasa sebagai pelaku kriminal. Menjelang UN/USBN misalnya, beberapa anak terganggu bahkan gagal mengikuti kegiatan tersebut karena harus berurusan dengan proses peradilan. Sebagian dari anak yang diadili dalam penyidikannya juga masih menerima abuse dari aparat penegak hukum.            

KPAI mendesak pemerintah agar segera menyerahkan draft RUU sistem Peradilan Anak (SPA) ke DPR untuk segera dibahas setelah digodok selama 5 tahun. Sambil menunggu penyelesaian RUU SPA semua instansi terkait agar menginstruksikan jajarannya bahwa penanganan ABH dilarang membawa ke peradilan formal tetapi sebaliknya harus menempuh jalan restoratif justice (keadilan dengan jalan pemulihan), dan diversi atau pengalihan hukuman, sehingga tidak berpeluang melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu  kepentingan terbaik bagi anak dan non-diskriminasi.            

KPAI memandang bahwa pemenjaraan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang berpotensi mengganggu supreme rights (hak-hak dasar) kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemenjaraan terhadap anak, apapun alasannya adalah kekerasan dan tindakan unhuman, oleh sebab itu pemenjaraan anak harus dihapus. Anak-anak yang sekarang berada di penjara harus d segera dipindahkan ke panti-panti sosial yang memberikan dukungan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang memadai, sedangkan yang masih dalam proses hukum agar diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan diversi.            

Selama ada penjara anak, lebih-lebih anak dipenjara bersama orang dewasa, maka Indonesia tidak akan sampai pada tataran kehidupan yang layak anak.             

Inilah pesan utama KPAI dalam menyongsong HARI ANAK NASIONAL 2010, yakni “Hapuskan Pemenjaraan Terhadap Anak”. 

Selamat Hari Anak Nasional 2010                                                                                

Jakarta, 22 Juli 2010                                                                                   

Ketua KPAI,                                                                                    

ttd HADI SUPENO


Comments  

 
0 #2 Nunik Wulandari 2010-11-22 18:54
Saya punya masalah sama anggota polisi yang bernama Haris Fadillah tugas di Ketapang Kalbar.
saya mohon perlidungan dan saya ingin HAK saya atas masalah ini,karna kesalahan dia.
saya ingin mendapat pertoloman daripihak KPAI.
Quote
 
 
0 #1 safa 2010-11-17 10:48
kurang serius karena gak ada keuntungan dari sisi politis dan ekonomi
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh