SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menepis tudingan bahwa pertemuan antara warga dan dua orang siswa SDN Sadah dengan dirinya di Pendopo Kantor Bupati Serang diinisiasi oleh dirinya. Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan warga atau orang tua murid agar berdialog langsung dengan bupati.
Tatu juga membantah melakukan interogasi terhadap siswi SDN Sadah pada saat pertemuan tersebut.
“Pertemuan tersebut sebenarnya atas permintaan warga. Kehadiran dua siswa tersebut juga bukan karena secara khusus saya yang minta tetapi atas inisiatif warga dan pihak sekolah. Dialog dalam pertemuan tersebut pun berlangsung akrab, tidak ada interogasi,” ujar Tatu, Selasa (5/12).
Tatu menjelaskan, pada hari Sabtu (2/12) di Kampung Sadah, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, antara warga dan pihak dinas terkait dari k Pemkab Serang menyampaikan bahwa siswa SDN Sadah yang menumpang di dua ruang kelas akan dipindahkan sementara ke SDN Sentul 2 yang jaraknya tidak jauh dari sekolah tersebut.
“Namun warga menyampaikan ingin ketemu ibu bupati Serang dulu. Maka pihak dinas menawarkan apakah Ibu bupati yang ke SDN Sadah atau warga yang ke pendopo. Warga menyatakan mereka saja yang ke pendopo bersilaturahmi dengan Ibu bupati. Akhirnya diatur waktu pertemuan pada Senin (4/12),” ujarnya.
“Kemudian pihak sekolah membawa siswa dan saya menyetujuinya , agar bisa mendengar langsung apa yang diinginkan siswa, apakah mau dipindahkan atau bertahan di tempat sekarang, makanya siswa ikut bersilaturahmi dengan saya. Pada pertemuan Senin (4/12), terungkap keinginan siswa untuk tetap bertahan di tempat sekarang dan tidak mau pindah,” ujar Bupati Serang Tatu Chasanah.
Bupati Serang mengatakan, dirinya tidak mau mengambil keputusan berdasarkan keinginan warga, karena siswa yang merasakan langsung. “Awalnya kedua siswa itu segan bicara. Karena itu saya banyak bertanya ke siswa, dan itu pun dengan nada datar, layaknya seorang ibu bertanya ke anaknya. Berbeda ketika saya berdialog dengan warga. Kepada siswa, komunikasi layaknya seorang ibu ke anaknya. Tidak mencecar seperti polisi menginterogasi tersangka,” ujarnya.
Untuk diketahui, pada pertemuan yang dilakukan di Pendopo Bupati Serang, Senin (4/12) hadir dua orang siswa SDN Sadah, salah satunya adalah Devi Marsya, yang telah membuat surat terbuka kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Dalam surat yang dibacakan dan disebarkan dalam bentuk video di youtube tersebut, siswi SD tersebut meminta gubernur agar segera memperbaiki gedung SD Sadah, yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Video pembacaan surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut menjadi viral di media sosial. Video tersebut akhirnya sampai ke tangan Gubernur Banten Wahidin Halim. Selanjutnya, Gubernur Wahidin Halim datang ke sekolah tersebut dan menemui Devi Marsya bersama murid-murid lainnya di sekolah itu.
Dikritisi
Pertemuan tersebut, dikritisi oleh berbagai kalangan, salah satunya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra.
Dalam rilisnya yang disebarkan ke sejumlah media, menegaskan aksi yang dilakukan bupati Serang akan jadi preseden buruk partisipasi anak Indonesia.
Dia mengatakan, kisah Devi anak SDN Sadah Serang yang menyampaikan keluh kesah tentang ketidaknyamanan kondisi belajar atas kandang kerbau di sekitar sekolah menjadi viral di media. Hal ini direspon seorang Ibu Tatu Chasanah yang merupakan Bupati Serang dan memanggilnya ke pendopo Bupati bersama sekolah dan Dinas Pendidikan.
“Sayangnya Devi memilih diam dan tidak melanjutkan laporannya, sebagaimana disampaikan pada beberapa media online mainstream. Bukannya mengapresiasi partisipasi anak. Ibu Bupati justru merasa terancam jabatannya atas laporan Devi. Sehingga menyebabkan Devi mendapatkan serangan psikologis. Seharusnya Bupati mengapresiasi atas kesadaran Devi dalam Hak Partisipasi yang dilakukan anak. Apalagi itu dilakukannya sejak dini dan menyalurkannya di sosial media,” ujarnya dalam rilis tersebut.
Jasra Putra mengatakan, seharusnya Bupati Serang responsif dan menyambut positif keberanian Devi. Dan mengajak semua anak-anak di Serang menyampaikan hak-haknya kepadanya. “Kalau perlu membuka layanan online pengaduan anak yang dapat langsung di dengarnya,” ujarnya.
Jasra Putra, menyatakan, sangat menyayangkan sikap bupati tersebut dan seharusnya Pemerintah Serang segera memperbaiki sikap dan Bupati selaku pimpinan daerah menepati sumpah jabatannya yang mematuhi semua regulasi yang berlaku di Indonesia.
Menurut Jasra Putra, serangan psikologis ini menutup masa depan hak partisipasi anak sebagaimana tercamtun dalam UU Perlindungan Anak Pasal 56 Ayat 1. Karena itu, Jasra Putra, meminta kementerian terkait memberi teguran keras kepada bupati tersebut.
“ Sudah seharusnya seperti Kementerian Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memproses kejadian ini dalam rangka memperbaiki kode etik aparatur Negara sebagai pejabat dan suri teladan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Soleh Hidayat menyayangkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuat pesan broadcast melalui whatsapp messenger. Dalam pesan tersebut berisi teguran kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang dianggap menyerang Devi Siswi SD Sadah secara psikologis di Pendopo Kabupaten Serang, Pada Senin (4/12) kemarin.
Soleh Hidayat menjelaskan, pihak KPAI seharusnya melakukan dialog untuk mendapatkan informasi yang detail dan akurat sesuai sehingga tidak terjadi simpang siur dengan melakukan komunikasi yang humanis dan secara kekeluargaan.
“ Komunikasi yang dilakukan Bupati Serang sah saja untuk mengetahui secara langsung kondisi anak tersebut yang ingin dipindahkan atau tidak. Dan tawaran tersebut positif sehingga mencari solusi yang terbaik untuk sekolah itu,” katanya ketika dihubungi wartawan, Selasa (5/12).
Soleh menampik jika Bupati Serang melakukan intimidasi yang menyebabkan terganggu secara psikologis terhadap anak. Pasalnya, Bupati Serang adalah seorang perempuan yang memilki jiwa keibuan yang dikenal baik dalam komunikasi dengan anak. “Saya tahu betul jika ibu Bupati sangat menyukai anak-anak dan saat komunikasi yang dilakukan juga sangat baik. Sehingga tidak mungkin jika seorang ibu melakukan hal itu pada anaknya,” katanya.
Ia juga menghimbau, agar lembaga manapun ketika mengeluarkan pernyataan harus sesuai data dan fakta di lapangan bukan hanya mengandalkan pemberitaan dari media yang mainstream. Karena lembaga tersebut kredibilitasnya dipertanyakan jika tidak sesuai yang di lapangan.
“Termasuk lembaga yang melindungi anak harus sesuai fakta dan objektif dan bagi Bupati Serang memiliki hak jawab untuk menjelaskan pemberitaan tersebut tidak benar. Saya juga mengapresiasi kepada anak tersebut yang telah berani menyuarakan pendapatnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua LPA Provinsi Banten M. Uut Lutfi menuturkan, saat ini belum konfirmasi legalitas KPAI yang menyebarkan pesan broadcast tersebut. Pasalnya, jika yang menyebarkan tersebut dari KPAI, aa menyarankan, agar turun ke lapangan dan mengetahui kondisi secara utuh dengan mengumpulkan bukti maupun kesaksian dari yang lain. “Saya juga sama dan tidak berani membuat statement terlebih dahulu sebelum tahu secara detail kejadiannya dan ini menjadi pembelajaran untuk KPAI sebagai komisi perlindungan anak yang sudah menyampaikan statement terlebih dahulu,” kata Lutfi.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menepis tudingan bahwa pertemuan antara warga dan dua orang siswa SDN Sadah dengan dirinya di Pendopo Kantor Bupati Serang diinisiasi oleh dirinya. Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan warga atau orang tua murid agar berdialog langsung dengan bupati.
Tatu juga membantah melakukan interogasi terhadap siswi SDN Sadah pada saat pertemuan tersebut.
“Pertemuan tersebut sebenarnya atas permintaan warga. Kehadiran dua siswa tersebut juga bukan karena secara khusus saya yang minta tetapi atas inisiatif warga dan pihak sekolah. Dialog dalam pertemuan tersebut pun berlangsung akrab, tidak ada interogasi,” ujar Tatu, Selasa (5/12).
Tatu menjelaskan, pada hari Sabtu (2/12) di Kampung Sadah, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, antara warga dan pihak dinas terkait dari k Pemkab Serang menyampaikan bahwa siswa SDN Sadah yang menumpang di dua ruang kelas akan dipindahkan sementara ke SDN Sentul 2 yang jaraknya tidak jauh dari sekolah tersebut.
“Namun warga menyampaikan ingin ketemu ibu bupati Serang dulu. Maka pihak dinas menawarkan apakah Ibu bupati yang ke SDN Sadah atau warga yang ke pendopo. Warga menyatakan mereka saja yang ke pendopo bersilaturahmi dengan Ibu bupati. Akhirnya diatur waktu pertemuan pada Senin (4/12),” ujarnya.
“Kemudian pihak sekolah membawa siswa dan saya menyetujuinya , agar bisa mendengar langsung apa yang diinginkan siswa, apakah mau dipindahkan atau bertahan di tempat sekarang, makanya siswa ikut bersilaturahmi dengan saya. Pada pertemuan Senin (4/12), terungkap keinginan siswa untuk tetap bertahan di tempat sekarang dan tidak mau pindah,” ujar Bupati Serang Tatu Chasanah.
Bupati Serang mengatakan, dirinya tidak mau mengambil keputusan berdasarkan keinginan warga, karena siswa yang merasakan langsung. “Awalnya kedua siswa itu segan bicara. Karena itu saya banyak bertanya ke siswa, dan itu pun dengan nada datar, layaknya seorang ibu bertanya ke anaknya. Berbeda ketika saya berdialog dengan warga. Kepada siswa, komunikasi layaknya seorang ibu ke anaknya. Tidak mencecar seperti polisi menginterogasi tersangka,” ujarnya.
Untuk diketahui, pada pertemuan yang dilakukan di Pendopo Bupati Serang, Senin (4/12) hadir dua orang siswa SDN Sadah, salah satunya adalah Devi Marsya, yang telah membuat surat terbuka kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Dalam surat yang dibacakan dan disebarkan dalam bentuk video di youtube tersebut, siswi SD tersebut meminta gubernur agar segera memperbaiki gedung SD Sadah, yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Video pembacaan surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut menjadi viral di media sosial. Video tersebut akhirnya sampai ke tangan Gubernur Banten Wahidin Halim. Selanjutnya, Gubernur Wahidin Halim datang ke sekolah tersebut dan menemui Devi Marsya bersama murid-murid lainnya di sekolah itu.
Dikritisi
Pertemuan tersebut, dikritisi oleh berbagai kalangan, salah satunya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra.
Dalam rilisnya yang disebarkan ke sejumlah media, menegaskan aksi yang dilakukan bupati Serang akan jadi preseden buruk partisipasi anak Indonesia.
Dia mengatakan, kisah Devi anak SDN Sadah Serang yang menyampaikan keluh kesah tentang ketidaknyamanan kondisi belajar atas kandang kerbau di sekitar sekolah menjadi viral di media. Hal ini direspon seorang Ibu Tatu Chasanah yang merupakan Bupati Serang dan memanggilnya ke pendopo Bupati bersama sekolah dan Dinas Pendidikan.
“Sayangnya Devi memilih diam dan tidak melanjutkan laporannya, sebagaimana disampaikan pada beberapa media online mainstream. Bukannya mengapresiasi partisipasi anak. Ibu Bupati justru merasa terancam jabatannya atas laporan Devi. Sehingga menyebabkan Devi mendapatkan serangan psikologis. Seharusnya Bupati mengapresiasi atas kesadaran Devi dalam Hak Partisipasi yang dilakukan anak. Apalagi itu dilakukannya sejak dini dan menyalurkannya di sosial media,” ujarnya dalam rilis tersebut.
Jasra Putra mengatakan, seharusnya Bupati Serang responsif dan menyambut positif keberanian Devi. Dan mengajak semua anak-anak di Serang menyampaikan hak-haknya kepadanya. “Kalau perlu membuka layanan online pengaduan anak yang dapat langsung di dengarnya,” ujarnya.
Jasra Putra, menyatakan, sangat menyayangkan sikap bupati tersebut dan seharusnya Pemerintah Serang segera memperbaiki sikap dan Bupati selaku pimpinan daerah menepati sumpah jabatannya yang mematuhi semua regulasi yang berlaku di Indonesia.
Menurut Jasra Putra, serangan psikologis ini menutup masa depan hak partisipasi anak sebagaimana tercamtun dalam UU Perlindungan Anak Pasal 56 Ayat 1. Karena itu, Jasra Putra, meminta kementerian terkait memberi teguran keras kepada bupati tersebut.
“ Sudah seharusnya seperti Kementerian Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memproses kejadian ini dalam rangka memperbaiki kode etik aparatur Negara sebagai pejabat dan suri teladan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Soleh Hidayat menyayangkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuat pesan broadcast melalui whatsapp messenger. Dalam pesan tersebut berisi teguran kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang dianggap menyerang Devi Siswi SD Sadah secara psikologis di Pendopo Kabupaten Serang, Pada Senin (4/12) kemarin.
Soleh Hidayat menjelaskan, pihak KPAI seharusnya melakukan dialog untuk mendapatkan informasi yang detail dan akurat sesuai sehingga tidak terjadi simpang siur dengan melakukan komunikasi yang humanis dan secara kekeluargaan.
“ Komunikasi yang dilakukan Bupati Serang sah saja untuk mengetahui secara langsung kondisi anak tersebut yang ingin dipindahkan atau tidak. Dan tawaran tersebut positif sehingga mencari solusi yang terbaik untuk sekolah itu,” katanya ketika dihubungi wartawan, Selasa (5/12).
Soleh menampik jika Bupati Serang melakukan intimidasi yang menyebabkan terganggu secara psikologis terhadap anak. Pasalnya, Bupati Serang adalah seorang perempuan yang memilki jiwa keibuan yang dikenal baik dalam komunikasi dengan anak. “Saya tahu betul jika ibu Bupati sangat menyukai anak-anak dan saat komunikasi yang dilakukan juga sangat baik. Sehingga tidak mungkin jika seorang ibu melakukan hal itu pada anaknya,” katanya.
Ia juga menghimbau, agar lembaga manapun ketika mengeluarkan pernyataan harus sesuai data dan fakta di lapangan bukan hanya mengandalkan pemberitaan dari media yang mainstream. Karena lembaga tersebut kredibilitasnya dipertanyakan jika tidak sesuai yang di lapangan.
“Termasuk lembaga yang melindungi anak harus sesuai fakta dan objektif dan bagi Bupati Serang memiliki hak jawab untuk menjelaskan pemberitaan tersebut tidak benar. Saya juga mengapresiasi kepada anak tersebut yang telah berani menyuarakan pendapatnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua LPA Provinsi Banten M. Uut Lutfi menuturkan, saat ini belum konfirmasi legalitas KPAI yang menyebarkan pesan broadcast tersebut. Pasalnya, jika yang menyebarkan tersebut dari KPAI, aa menyarankan, agar turun ke lapangan dan mengetahui kondisi secara utuh dengan mengumpulkan bukti maupun kesaksian dari yang lain. “Saya juga sama dan tidak berani membuat statement terlebih dahulu sebelum tahu secara detail kejadiannya dan ini menjadi pembelajaran untuk KPAI sebagai komisi perlindungan anak yang sudah menyampaikan statement terlebih dahulu,” kata Lutfi.
