JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung peningkatan anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan anggaran hanya Rp 15 miliar, Taufik menilai KPAI sulit menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan advokasi kepada anak di seluruh Indonesia.
“KPAI ini hanya memiliki anggaran sebesar Rp 15 miliar, untuk operasional di 9 komisioner. Kalau hanya Rp 15 miliar, terlalu kecil. Padahal saat ini banyak kekerasan pada anak. Ini harus kita dukung bersama-sama,” kata Taufik, usai menerima Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, Jasra Putra, dan Putu Elvina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (6/2).
Selain itu, politisi F-PAN itu juga menyoroti anggaran KPAI yang masih menginduk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Untuk itu, ia meminta nomenklatur anggaran KPAI dipisahkan dengan Kemen PPPA. Usulan itu pun ia sampaikan saat rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Menteri Keuangan (6/2).
“Waktu rapat konsultasi dengan Menkeu, saya sampaikan agar nomenklatur KPAI ini dipecah di luar Kementerian PPPA. Bagaimana mungkin 9 komisioner dengan anggaran Rp 15 miliar, dengan rincian Rp 10 miliar untuk urusan kesetjenan, dan Rp 5 miliar untuk operasional,” heran Taufik.
Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun meminta, anggaran KPAI disamakan dengan anggaran lembaga komisioner lain, seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, KPAI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, di mana saat ini hanya mampu mengkaver sembilan provinsi.
“Saat ini, kalau ada hal-hal yang menyangkut tugas advokasi di wilayah timur Indonesia, tidak ada biayanya. Bahkan untuk tiket pesawat saja tidak cukup. Paling tidak samakan dengan komisioner yang lain, sekitar Rp 40-50 miliar,” harap Taufik.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung peningkatan anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan anggaran hanya Rp 15 miliar, Taufik menilai KPAI sulit menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan advokasi kepada anak di seluruh Indonesia.
“KPAI ini hanya memiliki anggaran sebesar Rp 15 miliar, untuk operasional di 9 komisioner. Kalau hanya Rp 15 miliar, terlalu kecil. Padahal saat ini banyak kekerasan pada anak. Ini harus kita dukung bersama-sama,” kata Taufik, usai menerima Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, Jasra Putra, dan Putu Elvina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (6/2).
Selain itu, politisi F-PAN itu juga menyoroti anggaran KPAI yang masih menginduk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Untuk itu, ia meminta nomenklatur anggaran KPAI dipisahkan dengan Kemen PPPA. Usulan itu pun ia sampaikan saat rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Menteri Keuangan (6/2).
“Waktu rapat konsultasi dengan Menkeu, saya sampaikan agar nomenklatur KPAI ini dipecah di luar Kementerian PPPA. Bagaimana mungkin 9 komisioner dengan anggaran Rp 15 miliar, dengan rincian Rp 10 miliar untuk urusan kesetjenan, dan Rp 5 miliar untuk operasional,” heran Taufik.
Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun meminta, anggaran KPAI disamakan dengan anggaran lembaga komisioner lain, seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, KPAI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, di mana saat ini hanya mampu mengkaver sembilan provinsi.
“Saat ini, kalau ada hal-hal yang menyangkut tugas advokasi di wilayah timur Indonesia, tidak ada biayanya. Bahkan untuk tiket pesawat saja tidak cukup. Paling tidak samakan dengan komisioner yang lain, sekitar Rp 40-50 miliar,” harap Taufik.
