Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong agar pemerintah menaikkan anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“KPAI ini kan sangat penting jadi tadi juga saat bertemu dengan Menkeu saya sampaikan agar nomenklatur KPAI bisa dipecah diluar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti halnya dengan komisi-komisi lainnya seperti KPU, KPK, Komnas Ham. Nah ini yang ketinggalan hanya KPAI,” kata Taufik Kurniawan usai bertemu dengan komisioner KPAI di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Taufik melanjutkan, saat ini KPAI hanya memiliki anggaran Rp 15 miliar. Anggaran itu dipecah Rp 10 milyar untuk Kesekjenan dan Rp 5 milyar untuk operasional sembilan komisioner KPAI.
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak akan maksimal dalam melakukan advokasi kekerasan anak diseluruh Indonesia dengan jumlah 34 provinsi.
“Anggaran KPAI ini hanya 15 milyar, 10 miliar untuk Kesekjenan Rp 5 miliar untuk operasional di 34 provinsi dengan 9 komisioner. Sehingga tadi disampaikan oleh KPAI hanya 9 provinsi yang ditangani dari 34 provinsi. Padahal sekarang ini banyak kasus-kasus kekerasan anak,” jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
Dalam pertemuan itu dihadiri oleh 3 komisioner KPAI yakni Sitti Hikmawatty, Jasra Putra dan Putu Elvina.
