Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menegaskan jika pelibatan anak-anak dalam kampanye pemilu selama ini karena anak-anak belum menjadi isu mainstream politik Indonesia. Karena itu, UU harus mengatur dengan tegas berikut sanksi yang diterapkan bagi peserta pemilu.
“Banyaknya pelibatan dalam kampanye pemilu selama ini akibat anak belum menjadi isu aminstream politik Indonesia. Sehingga aturannya garus tegas dan jelas sanksi yang diterapkan,” tegas Ketua DPP Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Karena itu dia menyarankan partai peserta pemilu menyediakan tempat bagi anak yang dibawa oleh orang tuanya saat kampanye. Seperti penitipan dengan fasilitas pengamanan dan lain-lain.
“Penyelenggara kampanye harus bisa menyediakan tempat untuk anak yang ikut dengan orang tuanya saat kampanye. Karena orang tua selalu beralasan klasik, yaitu tidak ada yang jaga di rumah,” ujarnya.
Selain itu sanksinya harus tegas bagi partai politik yang terbukti sengaja mengerahkan anak-anak dalam kampanye. “Jadi, sebaiknya aturan pemilu itu menekankan perlindungan anak dalam materi debat kandidat untuk menimbulkan kesadaran tentang anak,” ungkapnya.
Zainuddin berharap KPAI secara reguler mengumumkan partai mana yang melanggar, harus berani. Itu penting diumumkan agar berpengaruh terhadap masyarakat soal partai itu, sehingga partai juga memiliki kesadaran terhadap anak-anak,” kata Zainuddin.
Golkar kata Zainuddin, akan mendukung dan mengupayakan yang menjadi tugas Komisi II DPR terkait pemilu. Khususnya pengaturan terkait pelarangan anak ikut kampanye. Maka, bagaimana peserta kampanye tidak melibatkan anak itu harus diatur,” pungkasnya.
Titi Anggraini menjelaskan jika penyadaran berpolitik kepada anak itu tak selalu melalui kampanye terbuka di tempat umum, karena masih banyak format kampanye yang lebih ramah anak.
Misalnya melalui media sosial, iklan, debat publik yang edukatif dan pengetahuan lainnya, yang sesuai dengan anak-anak. “Jadi, menyadarkan politik pada anak-anak itu tidak selalu melalui kampanye terbuka,” kata Direktur Eksekutif Perludem itu.
Menurut Komisioner KPAI/Koord.Nas Posko Nasional Pilkada, Jasra Putra, saat ini terdapat 80 jutaan anak atau sepertiga dari penduduk Indonesia. Sedangkan yang terlibat dalam pilkada di 171 daerah sebanyak 10 jutaan anak. “Mereka ini harus dilindungi dari kepentingan politik praktis,” katanya.
Untuk itu dia berharap Komisi II DPR bisa membuat regulasi yang komprehensif khusus anak ini. Kalau tidak, bisa diatur melalui PKPU atau peraturan Bawaslu.
“Ini penting. Sebab, ketika anak terlibat politik praktis sepertti dalam pilkada DKI, begitu yang didukung kalah, maka anak itu dibullying, dikerjain. Jadi, kita harus berpikir dampak pra pilkada dan pasca pilkada terhadap anak-anak,” pungkasnya.
Dalam UU NO 23 TAHUN 2003 Tentang Perlindungan Anak, sebelum di revisi menjadi UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pernah di cantumkan perihal sanksi yang di kenakan apabila anak disalahgunakan, yaitu terdapat dalam Pasal 87, dalam pasal tersebut masih mencantumkan sanksi paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/ atau denda 100jt apabila “…secara melawan hukum merekrut dan memperalat anak … atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik…”. Namun di dalam UU NO. 35 Tahun 2014, Pasal 87 Tersebut di ubah dan dihilangkan perihal “politik” nya.