Jakarta, 3 Juni 2026 – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPAI mengingatkan bahwa program yang menyasar jutaan anak Indonesia tersebut membutuhkan tata kelola yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan serta pemenuhan hak anak.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa evaluasi MBG tidak dapat disamakan dengan evaluasi program pemerintah pada umumnya karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat.
“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Demikian pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berdampak pada kesehatan penerima manfaat. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” ujar Jasra Putra.
Menurut KPAI, berbagai masukan dari masyarakat sipil, akademisi, lembaga pengawas, serta masyarakat luas perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, terutama terkait keamanan pangan, kualitas layanan, dan efektivitas program dalam meningkatkan status gizi anak.
KPAI menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi perubahan administratif, tetapi harus diikuti pembenahan sistemik agar MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memperbaiki status gizi anak, menurunkan prevalensi stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi.
Selain itu, KPAI meminta pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, melakukan evaluasi dan menyampaikan secara transparan capaian program MBG dalam mendukung perbaikan status gizi anak dan upaya penurunan stunting, terutama pada kelompok sasaran prioritas.
Soroti Tantangan Lingkungan Pangan Anak
KPAI juga mengingatkan bahwa upaya negara meningkatkan kualitas gizi anak harus berjalan seiring dengan penguatan lingkungan pangan yang sehat bagi anak.
Menurut Jasra, berbagai tantangan kesehatan anak saat ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga meningkatnya konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak, serta paparan promosi produk yang tidak mendukung kesehatan anak.
“Jangan sampai di satu sisi negara berupaya memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain anak-anak terus terpapar lingkungan pangan yang tidak sehat. Upaya perbaikan gizi harus dilakukan secara komprehensif,” tegasnya.
KPAI juga menyoroti pentingnya perlindungan anak dari paparan produk adiktif dan berbagai bentuk promosi yang dapat memengaruhi perilaku konsumsi anak secara negatif.
Tujuh Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola MBG
Dalam momentum pergantian kepemimpinan BGN, KPAI kembali mengingatkan tujuh rekomendasi masyarakat sipil yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan tata kelola MBG, yaitu:
- Memprioritaskan pelaksanaan MBG secara bertahap pada wilayah dengan kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, termasuk pengembangan model pelaksanaan yang lebih aman dan efektif.
- Melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sesuai usia dan tingkat kematangannya.
- Menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan melalui standar yang ketat serta kolaborasi lintas sektor.
- Mengintegrasikan edukasi gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta aktivitas fisik dalam pelaksanaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan MBG.
- Memastikan tidak ada kelalaian, intimidasi, maupun praktik yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak.
KPAI menilai MBG harus menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga mendorong perubahan pola makan keluarga, peningkatan literasi gizi, dan penguatan pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak.
Berdasarkan pengawasan KPAI pada klaster kesehatan, berbagai pengaduan yang diterima masih didominasi isu pemenuhan hak kesehatan anak, termasuk stunting, gizi buruk, pemenuhan layanan kesehatan dasar, perlindungan anak penyandang disabilitas, akses jaminan kesehatan, dugaan malapraktik layanan kesehatan, hingga dampak kecanduan digital terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Nanik Sudaryati Deyang atas amanah yang diberikan untuk memimpin BGN. Kami berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola MBG sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi anak Indonesia dan mendukung terwujudnya generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas,” tutup Jasra Putra. (Ed:Kn)
