JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai, video diduga anggota Pramuka menyerukan ganti presiden merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak.
Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra mengatakan, dalam tahun politik ada kecenderungan penyalahgunaan anak termasuk dalam video tersebut.
“Maka mengimbau orang tua, guru dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dan termasuk memberikan edukasi kepada anak agar tidak dieksploitasi dalam tahun politik tersebut,” kata dia seperti dilansir Antara, Rabu (17/10).
Dia mengingatkan agar tak melibatkan anak ke arena politik. KPAI sejak awal mendukung agar fasilitas pendidikan tidak digunakan dalam kampanye dan steril dari dukung mendukung yang dilakukan kandidat capres, timses dan termasuk pendukung. Pramuka yang merupakan bagian dari pendidikan juga harus bersih dari politisasi.
Dengan begitu lembaga pendidikan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mencetak generasi bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual secara baik.
Di tengah kontroversi video itu Pramuka atau bukan, dia menyayangkan peristiwa tersebut yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.
“Kami minta Bawaslu-KPU untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait aktor orang dewasa yang diduga mengarahkan anak-anak tersebut,” kata dia.
Jasra mengatakan UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 15 sangat tegas mendorong mengamankan anak dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.
“Perlindungan anak tersebut menjaga tumbuh kembang anak secara optimal sehingga semua pihak harus berperan dan memberikan pemenuhan terhadap anak,” kata dia.
Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Indonesia, Budi Waseso, memastikan anak-anak terekam dalam video itu bukan dari pihak Pramuka Indonesia.
Seorang wanita gasak tas keluarga pasien di RS MMC
Budi Waseso memastikan hal itu berdasarkan hasil pendalaman dengan tim Kwarnas dan Kwarda. Menurutnya, Pramuka tidak pernah melakukan kegiatan politik.
“Saya perlu menyikapi ini karena Pramuka tidak berpolitik. Dan Pramuka bukan kekuatan politik atau partai ya,” tegas Waseso di gedung Kwarnas, Gambir, Selasa (16/10).
“Supaya paham. Jangan sampai nanti Pramuka diseret-seret soal kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan pramuka,” sambung mantan Kepala BNN itu.
Salah satu yang paling identik memastikan anak-anak itu bukan anggota Pramuka, terlihat pada seragam yang mereka kenakan. Meski mirip di seragam tidak ada lambang-lambang kemahiran seperti seragam pada umumnya.
“Juga tidak ada badge (lencana) Kwarda ya, tidak ada wilayah kwarda. Ini yang harus kita pahami. Terus nomor induk juga tidak pakai, tidak ada,” ungkapnya.
Selain itu, kata Waseso, anak-anak di video tersebut juga tidak penutup kepala sebagaimana mestinya ketika ada kegiatan pramuka. Kemudian, logo boy scout pada seragam juga tidak ditemukan.
“Maka kalau kita lihat dari itu keseluruhannya, mereka memang bukan pramuka. Hanya seragamnya yang digunakan mirip seragam pramuka. Jadi sekali lagi dari hal ini perlu saya luruskan,” tegas Waseso.
