Belakangan tingginya angka perceraian dibeberapa daerah menjadi permasalahan yang cukup serius. Efeknya dikawatirkan akan membawa berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak korban perceraian.
“Kasus perceraian keluarga yang anak menjadi korban, juga hal yang perlu menjadi perhatian Bapak presiden (Jokowi). Dalam data pengadilan, dari 1 juta pasangan menikah setiap tahun maka ada 700 juta keluarga yg bercerai,” kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, kepada Okezone, Sabtu (21/10/2017).
Hal itu, kata Jasra, akan berdampak kepada psikologis anak. Untuk itu, dia mengajak sejumlah pihak untuk sama-sama menekan angka perceraian, yang akan berakibat buruk terhadap anak.
“Maka dampak dan beban psikologis kepada anak, sehingga anak tidak bisa tumbuh dan kembang secara baik,” jelasnya.
Untuk itu, Jasra berharap, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengasuhan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang sudah segera disahkan. “RPP Pengasuhan mandat UU 35 tahun 2014 yang sudah ada dimeja presiden diharapkan bisa ditanda tangani sebagai kado terindah 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ungkapnya.
Karena dengan RPP ini, lanjutnya, diharapkan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak bisa diasuh, baik dalam keluarga pengganti (poster care) atau lembaga lain. Sehingga tidak kita temukan lagi anak-anak terlantar karena orang tua kandungnya tidak bertanggungjawab.