Jakarta, IDN Times – Kampanye hitam dan hoax atau berita bohong jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebab, anak-anak rentan terpengaruh, apalagi jika orangtua turut mengikutsertakan mereka dalam kegiatan politik. Untuk itu, KPAI menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin, 23 Januari.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati serta komisioner KPAI Jasra Putra dan Retno Listyarti. Sedangkan Komisioner KPU Ilham Saputra dan Viryan Aziz.
1. KPAI minta peserta Pemilu dan Pilkada hadirkan kampanye ramah anak
Ketua KPAI Susanto mengimbau kepada KPU agar penyelenggara pemilu dan peserta Pilkada dapat menghadirkan kampanye ramah anak.
“Anak-anak itu jumlahnya satu per tiga dari penduduk Indonesia, tidak cukup populer isu anak di kalangan pasangan calon. Kita perlu ajarkan perbedaan, menghargai pilihan orang lain, termasuk hoax untuk menangkal radikalisme di kalangan anak-anak,” ujar Susanto di Kantor KPU, Selasa 23 Januari 2018.
2. KPU dan KPAI kerja sama
Untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas kampanye hitam dan hoax serta menjamin terjalinnya kampanye ramah anak, KPAI bersama KPU menandatangani nota kesepahaman (MoU).
“Kita akan melakukan MoU dengan KPU, sehingga, termasuk mereka (pasangan calon) akan bahan kampanye yang ingin mengutamakan bahwa isu anak itu penting,” ujar Susanto.
Sementara, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menyebutkan poin-poin nota kesepahaman ini meliputi komitmen pasangan calon dalam memasukan perlindungan anak.
“Kampanye ramah anak, melihat bahwa paslon itu juga punya komitmen untuk perlindungan anak,” ungkap Rita.
3. Minta paslon setorkan bahan kampanye
Sementera, Komisioner KPU Ilham Saputra menyambut baik permintaan KPAI. Dia berharap denan kerja sama ini konten-konten bahan kampanye lebih ramah anak.
“Terkait kampanye MoU nya perlu lebih ketat, tahapan pilkada saat ini mumpung masih proses pencalonan, kalau sudah ditetapkan maka nanti para paslon bikin bahan kampanye itu perlu mendapat persetujuan kita,” kata Ilham.
MoU ini, kata Ilham, diharapkan juga dapat selesai dilakukan sebelum 17 Februari, yakni saat kampanye dimulai.
“Maka saya harap itu bisa dipercepat kalau memungkinkan ada surat edaran, jadi sebelum 17 Februari kampanye itu langsung jadi. Nah ini mumpung belum, dalam kampanye paslon boleh gak ini materinya, begitu,” kata dia.
Ilham berharap KPAI bisa membantu KPU melakukan sosialisasi agar pemilih pemula dapat memanfaatkan hak pilihnya.
“Kami ada komisi penyiaran untuk dapat disosialisasikan agar bersih terkait anak. Lalu bagi pemilih pemula agar bisa berinisitif datang, jangan sampai sudah kami buat bahan sosialiasinya itu dianggap itu melanggar hak anak. Jadi kami juga bisa mengklaim itu kerja sama dengan KPAI,” tutur dia.
4. Manfaatkan media sosial
Tak hanya itu, kata Ilham, KPU juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait penyebaran hoax dan kampanye hitam, terutama yang beredar di media sosial.
“Terkait konten negatif yang beredar di medsos kami juga sedang berkoordinasi dan bekerja sama Kominfo, agar kita bisa mengajar masyarakat untuk memahami generasi digital agar lebih pada edukasi,” ungkap dia.
5. Manfaatkan Hari Kartini dan Hari Pendidikan
Ilham menyebutkan KPU akan memanfaatkan momentum Hari Kartini dan Hari Pendidikan untuk mengkampanye Pilkada maupun Pemilu terkait hal ini.
“Terkait dengan bagaimana pemilih pemula, kita lebih condong bagaimana pendekatan medsos. Kami, Bawaslu, bertemu dengan Menkominfo terkait hoax ini agar masuk dalam agenda Kominfo,” ujar dia.
“Artinya, foto-foto yang muncul di medsos melibatkan anak bisa terminimalisir, itu sektornya Kominfo, selain black campaign, ini juga bisa efektif upaya kampanye di medsos agar tidak melibatkan anak,” kata Ilham.
