Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

    GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

    KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

    KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

    PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

    PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

    KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

    KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

    Mendesaknya Perlindungan Khusus dan Pemenuhan HAM Anak-anak Kariu korban Konflik dan Anak-anak di Provinsi Maluku

    Mendesaknya Perlindungan Khusus dan Pemenuhan HAM Anak-anak Kariu korban Konflik dan Anak-anak di Provinsi Maluku

    KPAI MEMASTIKAN PERLINDUNGAN ANAK SITUASI DARURAT DI SDN 24 DAN SMPN 22 REMPANG

    KPAI MEMASTIKAN PERLINDUNGAN ANAK SITUASI DARURAT DI SDN 24 DAN SMPN 22 REMPANG

    KPAI LAKUKAN MONITORING PROGRAM COMMUNITY PARENTING DI INDRAMAYU: WUJUD PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK

    KPAI LAKUKAN MONITORING PROGRAM COMMUNITY PARENTING DI INDRAMAYU: WUJUD PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK

    PENEMBAKAN GAS AIR MATA YANG TERJADI DI SATUAN PENDIDIKAN PULAU REMPANG BERAKIBAT LUKA FISIK DAN PSIKIS PADA ANAK

    PENEMBAKAN GAS AIR MATA YANG TERJADI DI SATUAN PENDIDIKAN PULAU REMPANG BERAKIBAT LUKA FISIK DAN PSIKIS PADA ANAK

    KPAI RAKOR: DORONG KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RPP KESEHATAN DARI UU 17 2023 TENTANG KESEHATAN

    KPAI RAKOR: DORONG KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RPP KESEHATAN DARI UU 17 2023 TENTANG KESEHATAN

    KPAI PASTIKAN PELAKU ANAK DI BENGKALIS RIAU DIPROSES SESUAI UNDANG-UNDANG SPPA

    KPAI PASTIKAN PELAKU ANAK DI BENGKALIS RIAU DIPROSES SESUAI UNDANG-UNDANG SPPA

    KPAI AUDIENSI DENGAN KEMENPAREKRAF: DORONG PARIWISATA RAMAH ANAK

    KPAI AUDIENSI DENGAN KEMENPAREKRAF: DORONG PARIWISATA RAMAH ANAK

    KPAI AKAN LAKUKAN PENGAWASAN KE DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGASUHAN

    KPAI AKAN LAKUKAN PENGAWASAN KE DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGASUHAN

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) 2022

    PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPAI TAHUN 2022-2027

    PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPAI TAHUN 2022-2027

    Pemenang Kategori Tokoh Anak Inspiratif peduli terhadap perlindungan anak

    Kategori Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi SIMEP

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

    GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

    KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

    KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

    PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

    PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

    KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

    KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

    Mendesaknya Perlindungan Khusus dan Pemenuhan HAM Anak-anak Kariu korban Konflik dan Anak-anak di Provinsi Maluku

    Mendesaknya Perlindungan Khusus dan Pemenuhan HAM Anak-anak Kariu korban Konflik dan Anak-anak di Provinsi Maluku

    KPAI MEMASTIKAN PERLINDUNGAN ANAK SITUASI DARURAT DI SDN 24 DAN SMPN 22 REMPANG

    KPAI MEMASTIKAN PERLINDUNGAN ANAK SITUASI DARURAT DI SDN 24 DAN SMPN 22 REMPANG

    KPAI LAKUKAN MONITORING PROGRAM COMMUNITY PARENTING DI INDRAMAYU: WUJUD PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK

    KPAI LAKUKAN MONITORING PROGRAM COMMUNITY PARENTING DI INDRAMAYU: WUJUD PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK

    PENEMBAKAN GAS AIR MATA YANG TERJADI DI SATUAN PENDIDIKAN PULAU REMPANG BERAKIBAT LUKA FISIK DAN PSIKIS PADA ANAK

    PENEMBAKAN GAS AIR MATA YANG TERJADI DI SATUAN PENDIDIKAN PULAU REMPANG BERAKIBAT LUKA FISIK DAN PSIKIS PADA ANAK

    KPAI RAKOR: DORONG KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RPP KESEHATAN DARI UU 17 2023 TENTANG KESEHATAN

    KPAI RAKOR: DORONG KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RPP KESEHATAN DARI UU 17 2023 TENTANG KESEHATAN

    KPAI PASTIKAN PELAKU ANAK DI BENGKALIS RIAU DIPROSES SESUAI UNDANG-UNDANG SPPA

    KPAI PASTIKAN PELAKU ANAK DI BENGKALIS RIAU DIPROSES SESUAI UNDANG-UNDANG SPPA

    KPAI AUDIENSI DENGAN KEMENPAREKRAF: DORONG PARIWISATA RAMAH ANAK

    KPAI AUDIENSI DENGAN KEMENPAREKRAF: DORONG PARIWISATA RAMAH ANAK

    KPAI AKAN LAKUKAN PENGAWASAN KE DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGASUHAN

    KPAI AKAN LAKUKAN PENGAWASAN KE DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGASUHAN

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) 2022

    PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPAI TAHUN 2022-2027

    PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPAI TAHUN 2022-2027

    Pemenang Kategori Tokoh Anak Inspiratif peduli terhadap perlindungan anak

    Kategori Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi SIMEP

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

MINIMNYA HAKIM BERSERTIFIKAT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ditayangkan oleh Humas KPAI
30 November 2022
di Artikel
4 min read
0
MINIMNYA HAKIM BERSERTIFIKAT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Jakarta – Hasil pengawasan KPAI di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota menyatakan bahwa banyak hakim yang terlibat dalam putusan dispensasi kawin, namun belum memiliki sertifikat peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Untuk itu, menjadi penting agar sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terus dilakukan. Sehingga kapasitas hakim meningkat terutama dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin yang selaras dengan semangat pencegahan perkawinan usia anak. Asas penghargaan atas harkat martabat manusia, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus dipegang oleh hakim.

Harapannya kedepan dengan hasil pengawasan pencegahan perkawinan usia anak ini menjadi pintu masuk dan dapat menjadi evaluasi terkait efektifitas penerapan regulasi tentang pencegahan perkawinan usia anak, ungkap Ketua KPAI Susanto saat membuka Rakornas, Rabu (30/11/2022) di Jakarta.

Rakornas yang membahas tentang Pengawasan Program Pencegahan Perkawinan Anak dipimpin oleh Ketua KPAI Susanto. Pada rakornas tersebut Ketua KPAI didampingi oleh Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, Anggota KPAI Jasra Putra, Kepala Sekretariat KPAI Elita Gafar beserta jajarannya. Hadir sebagai narasumber Anggota KPAI Margaret Aliyatul Maimunah, Sekretaris Dirjen Badan Peradilan Agama MA Arief Hidayat, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas pengasuhan dan lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rohika Kurniadi Sari, dan hadir secara online Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Serta hadir peserta dari beberapa stakeholder terkait.

Dalam paparannya, Margaret menyampaikan hasil pengawasan pencegahan perkawinan usia anak di 5 (Lima) wilayah, yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Tangerang, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kediri, Kota Banjarmasin. Dari pengawasan tersebut diperoleh beberapa kondisi terkait komitmen dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, peraturan, dan program-program terkait pencegahan perkawinan usia anak di seluruh Indonesia. Hal tersebut termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan salah satu pendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Masih minimnya alokasi anggaran untuk strategi dan program terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak serta masih lemahnya sinergitas antara instansi dan mitra di daerah tergali dalam pengawasan ini.

Dari perspektif perlindungan anak, pasal revisi peningkatan usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan sebuah langkah progresif pemerintah demi mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 15 tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin.

Ada beberapa tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan anak antara lain tidak semua anak memiliki resiliensi yang tinggi, perilaku beresiko pada remaja, belum pahamnya orang tua, keluarga, masyarakat, dan tokoh adat/agama/masyarakat tentang hak dan perlindungan anak serta belum optimalnya pelaksanaan peraturan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Hendaknya program upaya pencegahan perkawinan dimulai dengan melibatkan elemen masyarakat desa secara aktif, tutur Rohika dalam paparannya.

Sementara menurut Arief Hidayat, pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan perkara dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama. Pendidikan pranikah masih minim, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta kultur sebagian masyarakat masih permisif terhadap perkawinan usia anak menjadi penyebab tingginya perkara dispensasi kawin tegasnya.

Ada beberapa rekomendasi yang disepakati dalam Rakornas ini diantaranya adalah (1) Kepala Daerah di Indonesia berkomitmen dalam penguatan regulasi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah, Pakta Integritas bersama OPD, serta program kerja sama (MoU) bersama lembaga mitra sesuai dengan payung regulasi dan program pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam regulasi tentang program Kabupaten/Kota Layak Anak, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan target Sustainable Development Goals (SDGs) (2) Kepala Daerah di Indonesia berkomitmen dalam penguatan program dan anggaran secara serius dalam upaya penurunan angka perkawinan anak menuju target nasional 8,74% pada tahun 2024 (3) Mahkamah Agung berkomitmen dalam pemenuhan sertifikasi Hakim Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia sesuai dengan mandat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin (4) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung berkomitmen dalam pembuatan kerja sama dengan OPD, UPTD, dan stakeholder di wilayah dalam proses pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara guna memastikan hak dan kesejahteraan pasangan dispensasi kawin sesuai dengan mandat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Prinsipnya perkawinan anak ini sebenarnya PR yang sangat complicated baik dari aspek perkawinan yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Dari hasil pengawasan KPAI tergambarkan bahwa pondasi untuk kebijakan perlindungan anak khususnya perkawinan anak didaerah itu masih lemah, roadmap dalam penyelesaian isu perkawinan anak juga belum ada. Padahal ini kita menyangkut SDM kita dimasa yang akan datang. Selain itu, penyediaan hakim bersertifikasi kita dorong betul untuk sistem peradilan perdata sekaligus juga lawyer untuk anak yang mandiri, tutur Rita Pranawati sekaligus menutup acara Rakornas. (Kn/Ed:Eg,Ss,Mm)

Sebelumnya

EFEKTIF, WORKSHOP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PENGADUAN DAN MEDIATOR KPAI

Berikutnya

Pers Release : Pengawasan KPAI terhadap Anak Korban Bencana Di Kabupaten Cianjur

TERKAIT

GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

23 September 2023
26
KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

23 September 2023
59
PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

21 September 2023
74
Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

19 September 2023
103
Subscribe
Connect with
Notify of
Connect with
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN “ANAK” HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

19 Februari 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

131
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

25

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

23 September 2023
KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

23 September 2023
PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

21 September 2023
Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

19 September 2023
KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

18 September 2023

BERITA LAINNYA

GELAR RAKOR DENGAN PEMKO BATAM: WUJUD UPAYA PENANGANAN CEPAT ANAK DALAM SITUASI DARURAT PULAU REMPANG

KPAI MEMBUKA RUANG AMAN DAN INKLUSIF BAGI ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN MENYUARAKAN ASPIRASINYA

PENGAWASAN KPAI PADA KASUS BUNUH DIRI ANAK DI KAB. TANA TORAJA

Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

KPAI TANGGAPI KASUS KEKERASAN ANAK DI GRESIK JAWA TIMUR

Mendesaknya Perlindungan Khusus dan Pemenuhan HAM Anak-anak Kariu korban Konflik dan Anak-anak di Provinsi Maluku

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
0
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Balas