1. Pendahuluan
Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan diskusi publik dengan tema utama pemenuhan hak kesehatan anak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan dalam rangka memperingati hari kesehatan nasional 2017. Yayasan Abhipraya Cendikia Indonesia (YAICI) selaku organisasi masyarakat sipil melakukan audiensi dengan tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik pada upaya preventif dan promotif kesehatan, diantaranya melalui penyebaran informasi kesehatan yang baik dan benar kepada keluarga dan masyarakat.
2. Kegiatan Audiensi
Kegiatan audiensi diadakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 4 September 2017
Pukul : 14.20 – 15.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 1
Peserta : 5 Orang
3. YAICI Audiensi dengan KPAI
Kegiatan audiensi dimulai oleh ibu Winny Gunarti memperkenalkan Yayasan Abhipraya Cendikia Indonesia (YAICI) memberikan pengajaran pelatihan dibidang pendidikan dan kesehatan. Terkait dengan kesehatan Yayasan Abhipraya Cendikia Indonesia (YAICI) mengkritisi masalah periklanan khususnya produk susu untuk anak yang mengandung kadar gula tinggi berdampak pada kesehatan anak terutama obesitas dan diabetes. Iklan yang berkembang tidak sesuai dengan Undang-Undangan penyiaran, kurang mengedukasi ke masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Yayasan Abhipraya Cendikia Indonesia (YAICI) melalui audiensi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan gerakan melindungi hak kesehatan anak menuju generasi 2045 bersama menjaga iklan-iklan tetap pada koridornya sesuai pedoman penyiaran.
Menurut Wakil Ketua KPAI Ibu Rita Pranawati, MA media penyiaran seharusnya ramah anak dengan tayangan edukatif. KPAI akan bersilaturrahmi ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) terkait rambu-rambu penyiaran terutama film-film yang ditonton anak, tanpa mengindahkan usia penontonnya, sehingga kerap ditiru anak yang berakibat fatal. Contoh sinetron 7 manusia harimau mengakibatkan anak-anak SD di beberapa daerah memperagakan sama persis jurus-jurus di tayangan TV menimbulkan luka-luka bahkan kematian.
Menurut Komisioner Bidang Kesehatan Ibu DR. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, sesuai undang-undang 36 tahun 2014, maka pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh meliputi yankes yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Dalam undang-undang 36 tahun 2009 pada Pasal 15 pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16 pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 17 pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 18 pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. KPAI secara terintegrasi melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yankes.
Terkait dengan periklanan masalah pangan khususnya telah tertuang dalam undang-undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang 18 tahun 2012 pada pasal 104 ayat (2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan. Pasal 105 (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya. (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut. Sebagai contoh produk jeruk instan lebih baik dari jeruk asli tidak dianggap bermasalah dan tayang berulang-ulang. Kandungan jeruk asli jauh lebih baik dari jeruk instan. Produk susu bayi belum bisa mengkonsumsi galaktosa/glukosa tinggi jika diberikan akan berdampak anak mengalami penurunan tumbuh kembang. Kedepan perlu adanya punishment dan reward bisa ke BPOM atau perusahaan-perusahaan dalam perihal periklanan. KPAI khususnya bidang kesehatan bergerak pada pre-natal-post pada usia anak 0-18 tahun. YAICI bisa memperkaya diri dengan perkaya audiensi dan kerjasama.
4. Penutup
Demikian laporan audiensi ini kami sampaikan, semoga hasil dari konsolidasi dan audiensi ini dapat menjadi wacana yang dapat ditindaklanjuti oleh kita semua, pelaksana regulasi, pemangku kebijakan dan semua unsur, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia tetap dapat bertahan menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta, 4 September 2017.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
