JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mengkampanyekan Pilkada yang ramah anak untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah 2018, serta visi misi dan program perlindungan anak terkait dengan partisipasi yang akan diikuti oleh anak Indonesia.
Menurut Ketua KPAI Susanto, KPAI memiliki kepentingan terkait isu perlindungan anak yang harus dibawa dalam proses demokrasi. Maka dari itu, kontestasi demokrasi yang terbesar ini diharapkan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.
“Pada debat calon pimpinan, masyarakat bisa lihat komtimen calon Kepala Daerah pada isu anak dan pembangunan ramah anak. Visi misi saat debat Pilkada mengenai isu perlindungan anak perlu dimasukkan, karena itu salah satu yang menentukan kualitas calon pemimpin daerah yang juga akan tentukan kualitas anak,” kata Susanto saat menyambangi KPU di Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Hadir pula dalam pertemuan tersebut Komisioner KPU Ilham Saputra dan para Komisioner KPAI, Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra, Komisioner Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah, Komisioner Anak Berhadapan dengan Hukum Putu Elvina, Komisioner Bidang Kesehatan Sitti Hikmawatty dan Komisioner Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susianah Affandy.
Lebih lanjut Ilham menyatakan, KPU menyambut baik rekomendasi dari KPAI yang memaparkan pentingnya kepedulian tentang perspektif anak dalam Pilkada 2018. Ilham juga katakan, KPU berupaya mengakomodir dengan baik hak pemilih anak terutama yang belum memiliki e-KTP.
“Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) nantinya akan tandai anak sebagai pemilih pemula yang pada 27 Juni nanti berusia 17 tahun. Ini cara KPU akomodir hak pemilih anak,” tukas Ilham.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati katakan, rencananya minggu depan, KPAI dan KPU akan melakukan MoU mengenai kampanye Pilkada ramah anak dan calon kepala daerah untuk memasukan isu perlindungan anak dalam programnya.