Jakarta,- KPAI menerima audiensi DPRD Kabupaten Tanah Datar, membahas tentang rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Regulasi ini sebagai wujud komitmen Pemda Kab.Tanah Datar dalam berkomitmen untuk meningkatkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak.
Pada 2023 yang lalu Pemkab Tanah Datar menerima anugerah KLA kategori Madya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga upaya menyusun Perda ini menjadi strategi agar kedepan Pemkab Tanah Datar mendapat penghargaan pada kategori yang lebih tinggi.
Hal tersebut dibenarkan oleh Anton Yondra Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar saat menghadiri audiensi tersebut bahwa sejak 2021 status KLA belum mengalami peningkatan ke tingkat selanjutnya, maka melalui koordinasi dengan KPAI pada hari ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyiapkan pembentukan perda secara inisiatif.
Sementara itu Jasra Putra Wakil Ketua KPAI mengatakan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga penyusunan perda diharapkan dapat menjadi payung hukum dari sistem perlindungan anak.
Dengan adanya perda diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sistem perlindungan anak.
“KPAI mengapresiasi terkait upaya penyusunan perda KLA, sehingga nantinya dalam perda tersebut dapat mengatur perlindungan anak dan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang bertujuan agar sistem kebijakan perlindungan anak di daerah lebih komprehensif,” tutur Jasra pada, Jumat (10/01/2024).
Melalui Perda ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat kabupaten/kota. Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung tercapainya tujuan untuk menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten yang ramah dan aman bagi anak, di mana hak-hak anak dapat dipenuhi dan terlindungi dengan baik.
“Salah satu kendalanya, mengapa belum ada peningkatan status KLA ini dikarenakan regulasi perlindungan anak dan layak anak di Tanah Datar belum disiapkan pihak eksekutif, maka DPRD berkomitmen untuk segera membahas dan menyusun perda ini secara inisiatif dalam program perda tahun 2025,” kata Anton.
Sehingga, upaya ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, serta memastikan bahwa setiap anak di daerah ini mendapatkan perlindungan yang maksimal dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, lanjutnya.
Mudah-mudahan tahun ini perda KLA dapat segera disusun dan disosialisasikan, sehingga pemenuhan hak maupun perlindungan khusus anak dapat hadir bagi anak-anak di Tanah Datar,” tutup Jasra. (Ed:Kn)
Media Kontak Humas KPAI,
Email : humas@kpai.go.id
WA. 0811 1002 7727
