Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah di berbagai wilayah Indonesia terkait pembukaan sekolah tatap muka. Menurut catatan KPAI, mayoritas sekolah yang diawasi belum siap melakukan pembelajaran tatap muka.
Pengawasan sekolah itu dilakukan mulai Juni sampai Agustus 2020. Pengawasan dilakukan di 27 satuan pendidikan yang tersebar di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Mataram.
“Hasil pengawasan langsung ke 27 sekolah menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan, mulai jenjang SD sampai SMA/SMK belum siap melakukan proses pembelajaran tatap muka di era pandemi,” kata komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (19/8/2020).
Retno mengatakan hanya ada satu sekolah dari total 27 sekolah yang memenuhi syarat pemeriksaan terkait protokol kesehatan. Sekolah itu adalah SMKN 11 Bandung.
“Yang memenuhi seluruh daftar periksa hanya SMKN 11 Kota Bandung dari total 27 satuan pendidikan yang diawasi langsung oleh KPAI dan KPAD,” ucap Retno.
Retno mengatakan 74 persen satuan pendidikan belum membentuk Tim Gugus Tugas COVID-19 tingkat satuan pendidikan. Sedangkan 26 persen sekolah sudah membuat Tim Gugus Tugas COVID-19 di level sekolah.
Lebih lanjut Retno mengatakan hampir semua sekolah sudah memiliki wastafel. Namun ia menyoroti wastafel yang ada masih belum sesuai dengan perbandingan jumlah siswa yang ada. Menurutnya, ini dapat membuat penumpukan orang.
“Bahkan ada sekolah yang tidak membangun wastafel karena menganggap cukup keran wudu yang jumlahnya memang mencapai lebih dari 20 keran, namun letaknya jauh dari kelas-kelas. Ini akan berpotensi penumpukan saat cuci tangan dan berpotensi anak-anak malas mencuci tangan karena jauh,” imbuh Retno.
Retno juga menyoroti ketersediaan bilik disinfektan di sekolah. Dia mengatakan ada 87 persen sekolah dari total yang diawasi belum menyediakan bilik disinfektan.
“Hanya 13 persen satuan pendidikan yang sudah menyiapkan bilik disinfektan, yaitu di SMKN 11 Kota Bandung, SMAN 1 Kota Subang, dan SMPN 2 Kota Bekasi, bahkan untuk SMKN 11, disinfektan tidak hanya untuk manusia tetapi juga kendaraan bermotor yang masuk gerbang sekolah. Sedangkan 87 persen satuan pendidikan yang diawasi belum menyediakan,” sebut Retno.
Kemudian Retno mengimbau agar sekolah juga membuat penyusunan dan penomoran kursi untuk siswa saat di sekolah. Dia juga meminta agar kursi benar-benar dikurangi dari kelas guna menjaga jarak.
“KPAI mendorong penyusunan meja-kursi dan nomor absen anak ditempel di setiap meja sehingga anak tidak akan berpindah-pindah duduk. Selain itu, kursi-meja sebaiknya dikurangi sesuai jumlahnya, yaitu separuh siswa. Sebab, jika masih dibiarkan di kelas dan hanya diberi tanda silang, kemungkinan besar anak akan duduk berdekatan untuk ngobrol,” ujar Retno.
Tak hanya itu, hasil pemeriksaan KPAI menunjukkan dinas pendidikan setempat belum melakukan rapid test ataupun PCR terhadap satuan pendidikan. Padahal, menurut Retno, guru sudah masuk ke sekolah sejak 13 Juli 2020.
“Rapid test, apalagi tes PCR, belum dilakukan oleh dinas pendidikan setempat, meskipun di beberapa sekolah yang diawasi, para gurunya sudah masuk ke sekolah setiap hari sejak 13 Juli 2020,” tutur Retno.
Selain itu, Retno mengungkapkan pengalaman negara lain saat membuka sekolah, khususnya yang dilakukan di negara Korea Selatan (Korsel) dan Israel. Menurut Retno, saat sekolah di Korsel dibuka sempat terjadi peningkatan kasus COVID-19, namun wabah dapat segera dikendalikan.
“Anak-anak di Korea Selatan, misalnya, kembali ke kelas pada pertengahan Mei ketika kasus setiap hari di bawah 50 orang. Sempat mengalami peningkatan kasus sehingga kembali menerapkan pengajaran daring di beberapa sekolah, tetapi dengan kecepatan surveilans, wabah kembali bisa dikendalikan,” tutur Retno.
Sementara itu, di Israel, menurut Retno, terjadi kegagalan terkait pembukaan sekolah tatap muka. Dia mengatakan sekolah di sana kembali ditutup setelah dibuka selama sebulan.
“Israel mengalami kegagalan. Mereka kembali menutup sekolah pada 3 Juni setelah membukanya pada 3 Mei. Hanya sebulan setelah membuka sekolah, ada 2.026 siswa, guru, dan staf dinyatakan positif COVID-19 dan 28.147 siswa dikarantina karena diduga terpapar virus,” ucap Retno.