• PROFIL
  • ORGANISASI
  • KOMISIONER
  • UNIT KERJA KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

    RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

    KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

    KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

    AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

    AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

    PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

    PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

    KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

    KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

    KPAI LAKUKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP PERLINDUNGAN ANAK DI JAWA TIMUR

    KPAI LAKUKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP PERLINDUNGAN ANAK DI JAWA TIMUR

    KPAI: TINGKATKAN PENGAWASAN DI APARTEMEN YANG MAMPU BERPOTENSI MENJADI LOKASI PROSTITUSI ANAK

    KPAI: TINGKATKAN PENGAWASAN DI APARTEMEN YANG MAMPU BERPOTENSI MENJADI LOKASI PROSTITUSI ANAK

    KPAI ADAKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN)  DI JAWA TENGAH

    KPAI ADAKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN)  DI JAWA TENGAH

    KOMITMEN GUBERNUR KALTIM DALAM PEMBENTUKAN KPAD

    KOMITMEN GUBERNUR KALTIM DALAM PEMBENTUKAN KPAD

    WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS MEDIATOR KPAI DIHADIRI OLEH MAHKAMAH AGUNG & PUSAT MEDIASI NASIONAL

    WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS MEDIATOR KPAI DIHADIRI OLEH MAHKAMAH AGUNG & PUSAT MEDIASI NASIONAL

    KETUA KPAI SILATURAHMI DENGAN GUBERNUR JAWA TENGAH  UNTUK PENGUATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

    KETUA KPAI SILATURAHMI DENGAN GUBERNUR JAWA TENGAH UNTUK PENGUATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

    KPAI PENGAWASAN DI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK

    KPAI PENGAWASAN DI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Pengumuman Pengaduan Langsung

    Pengumuman Pengaduan Langsung

    LPDS Gelar Webinar Tentang Anak Bersama Komisioner KPAI

    LPDS Gelar Webinar Tentang Anak Bersama Komisioner KPAI

    Layanan Pengaduan Langsung 04 Maret 2021 Ditiadakan Sementara

    Layanan Pengaduan Langsung 04 Maret 2021 Ditiadakan Sementara

    PRESS RELEASE  Hasil Koordinasi KPAI dengan Para Pemangku Kepentingan  Penanganan 36 Anak Korban Prostitusi di Jawa Timur

    PRESS RELEASE Hasil Koordinasi KPAI dengan Para Pemangku Kepentingan Penanganan 36 Anak Korban Prostitusi di Jawa Timur

    PENYIKSAAN: Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati

    Press Release: KuPP dan Ditjen PAS No. 001/PR/NPM/II/2021

    SIARAN PERS LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA “Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19”

    SIARAN PERS LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA “Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19”

    Magang KPAI

    Magang KPAI

    Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

    Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

    Launching Logo KPAI

    Launching Logo KPAI

    Webinar Hasil Pengawasan Perlindungan Anak dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Ibadah

    Webinar Hasil Pengawasan Perlindungan Anak dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Ibadah

    Launching Logo KPAI

    Launching Logo KPAI

    PEMENANG LOMBA DESAIN LOGO KPAI 2020

    PEMENANG LOMBA DESAIN LOGO KPAI 2020

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Pengaduan Online
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

    RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

    KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

    KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

    AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

    AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

    PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

    PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

    KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

    KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

    KPAI LAKUKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP PERLINDUNGAN ANAK DI JAWA TIMUR

    KPAI LAKUKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP PERLINDUNGAN ANAK DI JAWA TIMUR

    KPAI: TINGKATKAN PENGAWASAN DI APARTEMEN YANG MAMPU BERPOTENSI MENJADI LOKASI PROSTITUSI ANAK

    KPAI: TINGKATKAN PENGAWASAN DI APARTEMEN YANG MAMPU BERPOTENSI MENJADI LOKASI PROSTITUSI ANAK

    KPAI ADAKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN)  DI JAWA TENGAH

    KPAI ADAKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN)  DI JAWA TENGAH

    KOMITMEN GUBERNUR KALTIM DALAM PEMBENTUKAN KPAD

    KOMITMEN GUBERNUR KALTIM DALAM PEMBENTUKAN KPAD

    WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS MEDIATOR KPAI DIHADIRI OLEH MAHKAMAH AGUNG & PUSAT MEDIASI NASIONAL

    WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS MEDIATOR KPAI DIHADIRI OLEH MAHKAMAH AGUNG & PUSAT MEDIASI NASIONAL

    KETUA KPAI SILATURAHMI DENGAN GUBERNUR JAWA TENGAH  UNTUK PENGUATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

    KETUA KPAI SILATURAHMI DENGAN GUBERNUR JAWA TENGAH UNTUK PENGUATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

    KPAI PENGAWASAN DI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK

    KPAI PENGAWASAN DI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Pengumuman Pengaduan Langsung

    Pengumuman Pengaduan Langsung

    LPDS Gelar Webinar Tentang Anak Bersama Komisioner KPAI

    LPDS Gelar Webinar Tentang Anak Bersama Komisioner KPAI

    Layanan Pengaduan Langsung 04 Maret 2021 Ditiadakan Sementara

    Layanan Pengaduan Langsung 04 Maret 2021 Ditiadakan Sementara

    PRESS RELEASE  Hasil Koordinasi KPAI dengan Para Pemangku Kepentingan  Penanganan 36 Anak Korban Prostitusi di Jawa Timur

    PRESS RELEASE Hasil Koordinasi KPAI dengan Para Pemangku Kepentingan Penanganan 36 Anak Korban Prostitusi di Jawa Timur

    PENYIKSAAN: Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati

    Press Release: KuPP dan Ditjen PAS No. 001/PR/NPM/II/2021

    SIARAN PERS LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA “Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19”

    SIARAN PERS LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA “Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19”

    Magang KPAI

    Magang KPAI

    Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

    Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

    Launching Logo KPAI

    Launching Logo KPAI

    Webinar Hasil Pengawasan Perlindungan Anak dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Ibadah

    Webinar Hasil Pengawasan Perlindungan Anak dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Ibadah

    Launching Logo KPAI

    Launching Logo KPAI

    PEMENANG LOMBA DESAIN LOGO KPAI 2020

    PEMENANG LOMBA DESAIN LOGO KPAI 2020

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Pengaduan Online
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas

Davit Setyawan Ditayangkan oleh Davit Setyawan
4 Januari 2016
di Publikasi, Utama
2 min read
3
Focus Group Discusion (Partisipasi Anak Indonesia Bicara Kekerasan di Sekolah)
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Jakarta – Di Majalengka, Jawa Barat, seorang guru SD bernama AS nyaris dipenjara saat mendisiplinkan siswanya yang berambut gondrong. Hal serupa juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur.

Komisioner KPAI Susanto menyayangkan kasus pendisiplinan oleh guru-guru tersebut harus berujung ke meja hukum. Menurutnya, guru bisa memberi teguran kepada siswa dengan cara yang lebih edukatif lagi.

“Tantangan guru zaman sekarang enggak mudah, makanya perlu membangun banyak strategi. Sepanjang misalnya siswa melanggar tata tertib itu tentu harus ada konsekuensi yang edukatif. Guru masih berpikir bahwa anak yang melanggar dapat sanksi. Padahal, logika hukum tidak bisa diterapkan dalam logika pendidikan,” ujar Susanto.

Susanto mengatakan, tidak semua jenis sanksi yang diberikan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bisa diterima dengan baik. Meski niat sang guru baik, tetapi tidak serta merta guru dapat menerapkan pendisiplinan dengan cukur rambut ala kadarnya sebagai bentuk hukuman.

“Harusnya kita lebih mencari formula yang edukatif. Sebab pendisiplinan itu cenderung dimaknai konotasinya dengan hukuman padahal paradigmanya itu pengembangan perilaku. Kalau hukuman itu efektif hanya untuk jangka pendek, tapi perilaku ke depannya belum tentu anak mau mengikuti aturan dan norma,” papar Susanto.

“Kita harus lihat konteksnya. Kalau cukur rambut itu secara tuntas dan pantas saya kira (tindakan guru) enggak dianggap sebagai pelanggaran. Tidak sedikit guru cukur rambut enggak tuntas sebagai bentuk punishment. Itu yang sebenarnya yang enggak pantas,” imbuh Susanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, AS yang merupakan guru SDN Penjalin Kidul V nyaris dijebloskan ke dalam penjara dengan pidana percobaan karena mencukur rambut siswanya yang gondrong pada 19 Maret 2012. Tidak terima, orang tua siswa, I malah mencukur balik rambut AS dan mempolisikannya.

Dalam penyidikan dan dakwaannya, polisi dan jaksa mendakwa AS dengan UU Perlindungan Anak. Versi polisi dan jaksa, perbuatan AS mencukur siswa SD kelas III itu dinilai telah melakukan perbuatan diskriminasi dan penganiayaan terhadap anak hingga sang guru terancam 5 tahun penjara. AS dituding melanggar Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Adapun Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak berbunyi:

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Pasal yang bersifat luas dan multitafsir itu digunakan oleh polisi dan jaksa untuk menjerat AS. Untuk memberatkan dakwaannya, jaksa juga memasukkan pasal sapu jagat dalam KUHP yaitu Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memaknai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dengan tiga pasal ini pada 2 Mei 2013, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Majalengka pun mengamini dakwaan jaksa dan menyatakan AS telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak didiknya. Hukuman percobaan pun dijatuhkan. Kemudian hukuman ini dikuatkan di tingkat banding. Di mana Pengadilan Tinggi (PT) Bandung sepakat dengan PN Majelengka untuk memberi hukuman kepada AS karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mencukur rambut siswanya.

Atas putusan tersebut, AS lalu mengajukan kasasi. Palu keadilan diketok MA dan membebaskan AS. Pada 6 Mei 2014, hakim agung Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono membebaskan AS karena menilai sebagai guru, AS mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang atau gondrong dan apa yang sudah dilakukan terdakwa sudah menjadi tugasnya sehingga tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tidak menyenangkan.

Sebelumnya

Soal Kekerasan Anak, KPAI Tagih Janji Presiden

Berikutnya

Waspadai Sikap Asosial

TERKAIT

RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

21 April 2021
10
KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

19 April 2021
13
AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

17 April 2021
22
PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

16 April 2021
14
Subscribe
Connect with
Notify of
guest
Connect with
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kamelia fransiska
Kamelia fransiska
6 Januari 2021 7:57 AM

Menurut sya kurang efektif sja aturan sperti ini…mmng perlindungan anak jga hrus ada..tapi sebaiknya hrus ada pngecualian….jngan smuanya disamaratakan hanya krna perwujutan HAM….kesannya dimanjakan…..siswa/siswi bsa brtndak seenaknya..krna pmikiran mreka jika nnti dimarahi dn d hukum pasti d bela krna ada undang2 perlindungan…jdi sbiaknya pninjauan kmbliiii mana yg hrus dn tdak hrus d perjuangkan….klau mnghukum ntk mlatih kdisiplnan dn mndidik TK jdi mnusia yg baik..knapa tdak…..kcuali anak dipukul babak belur,d ksh tindakan yg tdak manusiawi…sbatas cukur rmbut,brlutut atau mencubit Krn sebuah ksalahan sya pkir what……..sbagaii pelajaran..bhwa sgala tindakan ada konsekuensinya,…

1
-3
Balas
fikasajahlosari@gmail.com
fikasajahlosari@gmail.com
29 September 2020 10:19 PM

Saya mohamad riski mujib pas SD kls 6 di mi islamiyah prapag kidul kec.losari kab.brebes waktu itu ada razia rambut dan waktu itu saya di cukur dan saya tidak terima
Pakyanto:kamu mau di cukur ga kalo gak,pak guru jambak
Dan kalo gak terima saya di suruh panggil ortu dan saya reflek langsung diem dong karena bawa bwa ortu. Sekarang saya sudah lulus
Demi allah asli nyata

1
0
Balas
hari ikhwal nst
hari ikhwal nst
19 September 2017 11:01 PM

Terus bagai mana ya peraturan yang membebankan siswa untuk mematuhi peraturan rambut satu sisir di sma n 1 barumun tengah,padang lawas.yang menurut saya ini menyimpang karna menghilang kan kepede an siswa,hingga rasa percaya diri siswa hilang?
Tolong dijawab pak..

5
0
Balas
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN “ANAK” HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

19 Februari 2014
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

122
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis, KPAI: Hentikan Penggunaan Anak untuk Promosi

Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis, KPAI: Hentikan Penggunaan Anak untuk Promosi

22
RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

21 April 2021
KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

19 April 2021
AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

17 April 2021
PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

16 April 2021
KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

13 April 2021

BERITA LAINNYA

RDP: KPAI BERSAMA DPRD, DINAS PPPA, FORUM MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA MEMBAHAS URGENSI PEMBENTUKAN KPAD

KOLABORASI ANTAR LIMA LEMBAGA DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENYIKSAAN

AUDIENSI LIMA LEMBAGA DENGAN KEPALA STAF PRESIDEN MEMBAHAS AKSELERASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENYIKSAAN DI INSTITUSI NEGARA

PENGUATAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK KPAI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN VIVA.CO.ID

KPAI:STOP MENYEBARKAN VIDEO KEKERASAN ANAK YANG VIRAL DI MEDSOS

KPAI LAKUKAN PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIMEP PERLINDUNGAN ANAK DI JAWA TIMUR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

  • PROFIL
  • ORGANISASI
  • KOMISIONER
  • UNIT KERJA KPAI
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Pengaduan Online
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
3
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Reply