Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas

Ditayangkan oleh Davit Setyawan
4 Januari 2016
di Publikasi, Utama
2 min read
11
Focus Group Discusion (Partisipasi Anak Indonesia Bicara Kekerasan di Sekolah)
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Jakarta – Di Majalengka, Jawa Barat, seorang guru SD bernama AS nyaris dipenjara saat mendisiplinkan siswanya yang berambut gondrong. Hal serupa juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur.

Komisioner KPAI Susanto menyayangkan kasus pendisiplinan oleh guru-guru tersebut harus berujung ke meja hukum. Menurutnya, guru bisa memberi teguran kepada siswa dengan cara yang lebih edukatif lagi.

“Tantangan guru zaman sekarang enggak mudah, makanya perlu membangun banyak strategi. Sepanjang misalnya siswa melanggar tata tertib itu tentu harus ada konsekuensi yang edukatif. Guru masih berpikir bahwa anak yang melanggar dapat sanksi. Padahal, logika hukum tidak bisa diterapkan dalam logika pendidikan,” ujar Susanto.

Susanto mengatakan, tidak semua jenis sanksi yang diberikan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bisa diterima dengan baik. Meski niat sang guru baik, tetapi tidak serta merta guru dapat menerapkan pendisiplinan dengan cukur rambut ala kadarnya sebagai bentuk hukuman.

“Harusnya kita lebih mencari formula yang edukatif. Sebab pendisiplinan itu cenderung dimaknai konotasinya dengan hukuman padahal paradigmanya itu pengembangan perilaku. Kalau hukuman itu efektif hanya untuk jangka pendek, tapi perilaku ke depannya belum tentu anak mau mengikuti aturan dan norma,” papar Susanto.

“Kita harus lihat konteksnya. Kalau cukur rambut itu secara tuntas dan pantas saya kira (tindakan guru) enggak dianggap sebagai pelanggaran. Tidak sedikit guru cukur rambut enggak tuntas sebagai bentuk punishment. Itu yang sebenarnya yang enggak pantas,” imbuh Susanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, AS yang merupakan guru SDN Penjalin Kidul V nyaris dijebloskan ke dalam penjara dengan pidana percobaan karena mencukur rambut siswanya yang gondrong pada 19 Maret 2012. Tidak terima, orang tua siswa, I malah mencukur balik rambut AS dan mempolisikannya.

Dalam penyidikan dan dakwaannya, polisi dan jaksa mendakwa AS dengan UU Perlindungan Anak. Versi polisi dan jaksa, perbuatan AS mencukur siswa SD kelas III itu dinilai telah melakukan perbuatan diskriminasi dan penganiayaan terhadap anak hingga sang guru terancam 5 tahun penjara. AS dituding melanggar Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Adapun Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak berbunyi:

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Pasal yang bersifat luas dan multitafsir itu digunakan oleh polisi dan jaksa untuk menjerat AS. Untuk memberatkan dakwaannya, jaksa juga memasukkan pasal sapu jagat dalam KUHP yaitu Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memaknai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dengan tiga pasal ini pada 2 Mei 2013, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Majalengka pun mengamini dakwaan jaksa dan menyatakan AS telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak didiknya. Hukuman percobaan pun dijatuhkan. Kemudian hukuman ini dikuatkan di tingkat banding. Di mana Pengadilan Tinggi (PT) Bandung sepakat dengan PN Majelengka untuk memberi hukuman kepada AS karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mencukur rambut siswanya.

Atas putusan tersebut, AS lalu mengajukan kasasi. Palu keadilan diketok MA dan membebaskan AS. Pada 6 Mei 2014, hakim agung Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono membebaskan AS karena menilai sebagai guru, AS mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang atau gondrong dan apa yang sudah dilakukan terdakwa sudah menjadi tugasnya sehingga tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tidak menyenangkan.

Sebelumnya

Soal Kekerasan Anak, KPAI Tagih Janji Presiden

Berikutnya

Waspadai Sikap Asosial

TERKAIT

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

29 November 2023
175
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

24 November 2023
64
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

1 November 2023
162
KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

27 Oktober 2023
283
Subscribe
Connect with
Notify of
Connect with
11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Dhika
2 Oktober 2023 7:36 AM

Percuma ada hukum ya aku masik di pangkas sama kepala sekolah udah lah pangkasan ya nggak rapi malah cobel² kepala saya jadi saya harus pangkas botak dan aku jugak nggak sekolah 5 hari males sekolah nanti saya kenak ejek jadi ya saya nggak sekolah

1
0
Balas
Akbar
11 Agustus 2023 6:10 AM

Betulllll Sekali

0
0
Balas
Privasi
19 Juli 2022 5:08 PM

Tapi tetep aja saya kena cukur soal nya guru kepala sekolah saya main cukur aja sampe enggak PD banget asli jadi enggak cocok kurang percaya diri !aja di botakin lagi saya,padahal rambut saya di atas alis tapi kenapa kena razia mohon untuk sekolah di Depok

3
0
Balas
DEPOK KACAU
Reply to  Privasi
2 Februari 2023 12:07 PM

di SMPN 6 DEPOK masih juga, sangat amat meresahkan, pas di videoin sama siswa OSIS nya malah ngelarang,mungkin takut di aduin ke polisi

1
0
Balas
SAHRUL
28 Mei 2022 3:28 PM

DUIT KAS MENDING BUAT NYUKUR TRUS MODEL NYA DI PILIHIN SAMA GURU

2
0
Balas
Diandraazmi
14 Agustus 2021 12:08 AM

Saya Diandrazmi sekolah SMA 1 rantau Selatan labuhan batu Sumatra Utara
Saya cuman mau bilang aja kalo memang rambut siswa panjang apakah menganggu ?
Kalo menurut saya ya gimana model rambut siswa ya menurut mereka rapi
Sekian terimah kasih

5
0
Balas
Kamelia fransiska
6 Januari 2021 7:57 AM

Menurut sya kurang efektif sja aturan sperti ini…mmng perlindungan anak jga hrus ada..tapi sebaiknya hrus ada pngecualian….jngan smuanya disamaratakan hanya krna perwujutan HAM….kesannya dimanjakan…..siswa/siswi bsa brtndak seenaknya..krna pmikiran mreka jika nnti dimarahi dn d hukum pasti d bela krna ada undang2 perlindungan…jdi sbiaknya pninjauan kmbliiii mana yg hrus dn tdak hrus d perjuangkan….klau mnghukum ntk mlatih kdisiplnan dn mndidik TK jdi mnusia yg baik..knapa tdak…..kcuali anak dipukul babak belur,d ksh tindakan yg tdak manusiawi…sbatas cukur rmbut,brlutut atau mencubit Krn sebuah ksalahan sya pkir what……..sbagaii pelajaran..bhwa sgala tindakan ada konsekuensinya,…

4
-17
Balas
sophie
Reply to  Kamelia fransiska
8 Juni 2021 3:34 PM

saya tidak setuju dengan anda , sebelum siswa di cukur seharusnya di teguran dlu atau dipanggil orang tuanya ,, karna kalo main cukur seperti itu mental anak pun bisa down

11
0
Balas
Budi Irawan
Reply to  sophie
24 September 2021 9:29 PM

Setuju…itu yang saya rasakan terhadap anak saya…. sebaiknya ada sosialisasi dari KPAI Mengenai hukuman potong rambut….anak jadi pendiam, malu bertemu teman dan efek psikologis yang lain….
Dan setelah saya konfirmasi kepihak sekolah dengan bangganya memamerkan siswa yang berkumpul dilapangan yang sedang terkena Razia potong rambut….. sebaiknya cepat sosialisasi kan bahwa hukuman tersebut sudah bukan zamannya….orang tua pun sudah sangat mudah untuk diajak berkomunikasi dg adanya telp Wa SMS dan alat komunikasi lainnya……dukung penuh KPAI Dalam melindungi anak generasi penerus bangsa…

3
0
Balas
fikasajahlosari@gmail.com
29 September 2020 10:19 PM

Saya mohamad riski mujib pas SD kls 6 di mi islamiyah prapag kidul kec.losari kab.brebes waktu itu ada razia rambut dan waktu itu saya di cukur dan saya tidak terima
Pakyanto:kamu mau di cukur ga kalo gak,pak guru jambak
Dan kalo gak terima saya di suruh panggil ortu dan saya reflek langsung diem dong karena bawa bwa ortu. Sekarang saya sudah lulus
Demi allah asli nyata

4
0
Balas
hari ikhwal nst
19 September 2017 11:01 PM

Terus bagai mana ya peraturan yang membebankan siswa untuk mematuhi peraturan rambut satu sisir di sma n 1 barumun tengah,padang lawas.yang menurut saya ini menyimpang karna menghilang kan kepede an siswa,hingga rasa percaya diri siswa hilang?
Tolong dijawab pak..

12
0
Balas
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN “ANAK” HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

19 Februari 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

131
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

25

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

29 November 2023
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

24 November 2023
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

1 November 2023
KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

27 Oktober 2023
SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

26 Oktober 2023

BERITA LAINNYA

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
11
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Balas