Rencana Presiden Joko Widodo memasukan pendidikan kebencanaan ke dalam pendidikan di sekolah ditanggapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
KPAI pun mengajukan sejumlah saran kepada pemerintah.
Yang paling utama adalah harus dilakukan simulasi penanganan bencana yang menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti kalau simulasi tidak rutin dilakukan maka pendikan bencana hanyalah sebuah kesia-siaan.
“Terpenting kalau pendidikan kebencanaan namun tidak simulasi rutin itu juga jadi sebuah kesia-kesiaan,” kata Retno di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2019).
Pihak KPAI menyarankan agar simulasi dilakukan sebulan sekali agar anak-anak terlatih melindungi diri saat terjadi musibah karena bencana bisa terjadi pada saat jam sekolah.
“Simulasi kalau bisa sebulan sekali agar terlatih dan terbisa menghadapi bencana termasuk saat disekolah bisa melindungi diri dan menyelamatkan diri saat bencana,” tutur Retno.
Terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah rawan bencana KPAI meminta agar pemerintah segera melakukan pelatihan simulasi.
“Oleh karena itu pemerintah kita dorong pelatihan tahun ini kepada sekolah rawan bencana agar melalukan pendikan kebencanaan dengan mempersiapkan simulasi,” kata Retno.
Lalu untuk menunjang simulasi bencana perlu adanya jalur evakuasi yang masih jarang dimiliki sekolah termasuk pada sekolah darurat yang sekarag didirikan di daerah-daerah yang baru tertimpa bencana.
“Berdasarkan hasil pemantauan sekolah darurat tidak ditemukan jakur evakuasi dan titik kumpul,” kata Retno.
Karena rencanya pendidikan kebencanaan tersebut tidak dibuatkan mata pelajaran khusus, KPAI mengusulkan kepada pemerintah agar memasukan pendidikan kebencanaan di mata pelajaran IPS dan IPA untuk murid-murid sekolah dasar.