Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Profil Pimpinan dan Anggota KPAI
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

    KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

    LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

    LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

    KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

    KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

    KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

    KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

    Pleno KPAI Tetapkan Aris Adi Leksono sebagai Ketua KPAI Periode 2022–2027 (Paruh Kedua)

    Pleno KPAI Tetapkan Aris Adi Leksono sebagai Ketua KPAI Periode 2022–2027 (Paruh Kedua)

    KPAI Hadiri Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Susanto: Soroti Krisis Resiliensi Generasi

    KPAI Hadiri Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Susanto: Soroti Krisis Resiliensi Generasi

    KPAI Dorong Sinergi Perlindungan Anak Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Tapin

    KPAI Dorong Sinergi Perlindungan Anak Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Tapin

    KPAI Soroti Trauma Psikologis Anak Korban Keracunan MBG di Jakarta Timur

    KPAI Soroti Trauma Psikologis Anak Korban Keracunan MBG di Jakarta Timur

    KPAI Ajak Media Kawal Implementasi Kebijakan Penundaan Pemberian Akses Akun Platform Digital Berisiko Tinggi bagi Anak 

    KPAI Ajak Media Kawal Implementasi Kebijakan Penundaan Pemberian Akses Akun Platform Digital Berisiko Tinggi bagi Anak 

    KPAI Dorong Penguatan Fasilitas dan Edukasi Mudik Ramah Anak di Terminal Kampung Rambutan

    KPAI Dorong Penguatan Fasilitas dan Edukasi Mudik Ramah Anak di Terminal Kampung Rambutan

    KPAI Dorong Pemerintah Hadirkan Banyak Konten Digital Edukatif, dan Hiburan Sehat Bagi Anak di Bawah 16 Tahun

    KPAI Dorong Pemerintah Hadirkan Banyak Konten Digital Edukatif, dan Hiburan Sehat Bagi Anak di Bawah 16 Tahun

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • PPID
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    Laporan Akhir Tahun 2024 KPAI: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    Laporan Akhir Tahun 2024 KPAI: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    Kajian Suara Anak: Mengedepankan Perspekstif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Kajian Suara Anak: Mengedepankan Perspekstif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis

    KPAI Desiminasikan Pedoman Pengawasan untuk Perkuat Sistem Perlindungan Anak

    Pedoman Pengawasan KPAI Tahun 2025: Wujud Penguatan Sistem Perlindungan Anak yang Terukur dan Berkelanjutan

    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK :  ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK : ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • PPID
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Profil Pimpinan dan Anggota KPAI
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

    KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

    LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

    LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

    KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

    KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

    KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

    KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

    Pleno KPAI Tetapkan Aris Adi Leksono sebagai Ketua KPAI Periode 2022–2027 (Paruh Kedua)

    Pleno KPAI Tetapkan Aris Adi Leksono sebagai Ketua KPAI Periode 2022–2027 (Paruh Kedua)

    KPAI Hadiri Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Susanto: Soroti Krisis Resiliensi Generasi

    KPAI Hadiri Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Susanto: Soroti Krisis Resiliensi Generasi

    KPAI Dorong Sinergi Perlindungan Anak Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Tapin

    KPAI Dorong Sinergi Perlindungan Anak Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Tapin

    KPAI Soroti Trauma Psikologis Anak Korban Keracunan MBG di Jakarta Timur

    KPAI Soroti Trauma Psikologis Anak Korban Keracunan MBG di Jakarta Timur

    KPAI Ajak Media Kawal Implementasi Kebijakan Penundaan Pemberian Akses Akun Platform Digital Berisiko Tinggi bagi Anak 

    KPAI Ajak Media Kawal Implementasi Kebijakan Penundaan Pemberian Akses Akun Platform Digital Berisiko Tinggi bagi Anak 

    KPAI Dorong Penguatan Fasilitas dan Edukasi Mudik Ramah Anak di Terminal Kampung Rambutan

    KPAI Dorong Penguatan Fasilitas dan Edukasi Mudik Ramah Anak di Terminal Kampung Rambutan

    KPAI Dorong Pemerintah Hadirkan Banyak Konten Digital Edukatif, dan Hiburan Sehat Bagi Anak di Bawah 16 Tahun

    KPAI Dorong Pemerintah Hadirkan Banyak Konten Digital Edukatif, dan Hiburan Sehat Bagi Anak di Bawah 16 Tahun

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • PPID
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

    Laporan Akhir Tahun 2024 KPAI: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    Laporan Akhir Tahun 2024 KPAI: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    Kajian Suara Anak: Mengedepankan Perspekstif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Kajian Suara Anak: Mengedepankan Perspekstif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis

    KPAI Desiminasikan Pedoman Pengawasan untuk Perkuat Sistem Perlindungan Anak

    Pedoman Pengawasan KPAI Tahun 2025: Wujud Penguatan Sistem Perlindungan Anak yang Terukur dan Berkelanjutan

    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK :  ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK : ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • PPID
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar

Ditayangkan oleh Humas KPAI
12 Juni 2015
di Publikasi
2 min read
0
KOMISIONER KPAI : Rita Pranawati, MA
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan proses adopsi Angeline tidak sah karena baru sampai pada tahap awal. Surat Pengakuan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan notaris kepada orang tua kandung dan orang tua angkat Angeline tidak kuat untuk dijadikan dasar pengadopsian.

“Yang sah hanya dengan putusan pengadilan. Surat notaris baru tahap awal,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pengasuhan Rita Pranawati kepada CNN Indonesia, Jumat (12/6).

Rita mengatakan proses adopsi anak yang sah memakan waktu cukup panjang, apalagi jika status pengadopsi merupakan pasangan warga negara asing (WNA) atau salah satunya WNA seperti yang terjadi pada Angeline.

“Proses resmi itu bisa sampai dua tahun,” kata Rita.

Rita menjelaskan, peraturan tentang adopsi anak sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Setelah semua hal di atas terpenuhi, masih ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh pasangan calon orang tua angkat. Mereka harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat, memiliki catatan kelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, berstatus menikah paling singkat lima tahun, dan tidak merupakan pasangan sejenis.

Selain itu, calon orang tua angkat juga diharuskan belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali serta memperoleh persetujuan anak, dan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak.

Sebagai catatan, ibu angkat Angeline, Margriet Megawe, dan mendiang suaminya telah memiliki dua anak kandung perempuan sebelum mengangkat Angeline sebagai anak.

Sebelumnya

KPAI: Angeline Tidak Nyaman di Rumah

Berikutnya

Angeline Tewas, KPAI Menilai Konsep Memiliki Anak Harus Diubah

TERKAIT

Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

22 April 2026
12
KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

22 April 2026
11
LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

22 April 2026
13
KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

17 April 2026
26
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
Focus Group Discusion (Partisipasi Anak Indonesia Bicara Kekerasan di Sekolah)

Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas

4 Januari 2016
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

134
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

26

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

22 April 2026
KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

22 April 2026
LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

22 April 2026
KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

17 April 2026
KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

17 April 2026

BERITA LAINNYA

Laporan Pencarian Fakta: Pelanggaran HAM dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus – September 2025

KPAI Tegaskan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pemberitaan dan Konten Digital yang Melibatkan Anak

LNHAM Ungkap Pelanggaran HAM dalam Aksi 2025, KPAI Tegaskan Anak Jadi Korban Sistemik

KPAI: Pedoman Restitusi MA RI Jadi Langkah Penting Lindungi Anak Korban

KPAI dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Pendidikan Anak Indonesia di Luar Negeri

Pleno KPAI Tetapkan Aris Adi Leksono sebagai Ketua KPAI Periode 2022–2027 (Paruh Kedua)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Profil Pimpinan dan Anggota KPAI
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • PPID
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
0
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Balas