Sejumlah komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumat (25/4), melakukan audiensi dengan Komisi VIII DPR RI, terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) dan daerah lain.
Salah satu Ketua KPAI, Asrorun Ni’am, mengatakan pertemuan ini membahas penyelesaian secara sistemik masalah kekerasan terhadap anak, terutama di lingkungan pendidikan. Sebab, fakta lapangan menemukan banyak pemicu terjadi kekerasan seksual tersebut.
“Tindak kekerasan seksual pada anak, banyak sekali pemicunya. Khusus kasus yang ada d JIS, selain menemukan kejadian langsung oleh pelaku, ada fakta kondisi lain yang mendorong atau setidaknya menyebabkan tumbuh suburnya kekerasan pada anak,” kata Asrorun Ni’am di DPR RI, Jumat (25/4).
Faktornya, kata Asrorun, salah satunya masalah permisifitas dan nilai-nilai faktor keagamaan yang di dalamnya ada kebiasaan yang tentu dapat dimaknai sebagai tindakan membiarkan kekerasan seksual pada anak.
“Yang pertama adalah adegan pornografi di area publik, seperti ciuman orang dewasa di tempat umum, meskipun ini adalah hal yang biasa di barat terkait soal privat, Tetapi itu mendorong nilai-nilai permisifitas terhadap nilai-nilai itu,” jelasnya.
Hal lain, terjadinya homoseksualitas di lingkungan JIS yang juga sebagai pemicu kekerasan seksual terhadap anak. Adanya dugaan homoseksual ini diketahui dari laporan korban kedua di JIS yang melapor ke KPAI.
“Korban yang kedua yang melaporkan ke KPAI, tanda-tanda dan juga indikasinya, itu persis yang dialami korban yang pertama, mulai dari kondisi fisik dan perubahan perilaku, juga masalah psikisnya,” ujar Asrorun.
Menindaklanjuti laporan ini, KPAI langsung berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta mendorong polisi untuk mengembangkan kasusnya dengan klu-klu yang sudah disampaikan KPAI.
“Ini dari dari petunjuk yang disampaikan korban. Salah satunya homoseksual itu dilakukan pengajar (JIS),” tandasnya.
