Jakarta, — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin sinergi melalui sinkronisasi data dan koordinasi strategis guna memperkuat perlindungan anak di Indonesia. Pertemuan ini digelar di Kantor Kemensos pada Selasa (18/02/2025) dan dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Ketua KPAI Ai Maryati Solihah beserta jajaran.
Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa langkah awal dari kolaborasi ini adalah mencocokkan data, terutama yang berkaitan dengan anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas. Pentingnya proses ini semakin mengemuka setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan menjadi pedoman nasional dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa data perlindungan anak yang dimiliki KPAI dan Kemensos dapat terintegrasi dengan baik, sehingga layanan kesejahteraan sosial menjadi lebih baik, tepat sasaran, dan terukur,” ujar Gus Ipul.
Hasil pengawasan KPAI 2024 turut menjadi bahan diskusi utama. Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyoroti sejumlah isu mendesak yang perlu segera ditangani, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur dalam perlindungan anak. KPAI menekankan pentingnya penguatan kapasitas pekerja sosial sebagai ujung tombak perlindungan anak, serta kehadiran rumah aman yang bersertifikasi untuk menjamin perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Kami melihat adanya kebutuhan mendesak terhadap tempat penitipan anak yang memiliki standar dan sertifikasi infrastruktur yang layak, karena masih banyak yang kekurangan sumber daya dan belum memenuhi standar perlindungan yang memadai,” tegas Ai Maryati. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap indikasi praktik eksploitasi ekonomi dan seksual yang masih terjadi di beberapa tempat penitipan anak yang kurang pengawasan.
Menanggapi hal tersebut, Saifullah Yusuf menyatakan komitmen Kemensos untuk memperkuat kerja sama dengan KPAI secara lebih konkret, terutama dalam meningkatkan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di daerah.
“Ke depan, kami akan memastikan bahwa layanan yang diberikan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dengan penguatan SOP pengolahan, pendistribusian, dan penyajian layanan sosial agar lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Sebagai langkah nyata, KPAI dan Kemensos bersepakat untuk memperkuat kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini bertujuan memastikan penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tahun 2025, dengan pendekatan komprehensif yang meliputi edukasi, pengawasan, dan penguatan infrastruktur perlindungan anak.
Dengan sinergi yang semakin solid, diharapkan upaya perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masa depan generasi penerus bangsa. (Ed:Kn)
Media Kontak Humas KPAI,
Email : humas@kpai.go.id
WA. 0811 1002 7727
