Seorang siswi SMAN 1 di Sragen, Jateng, berinisial Z merasa diteror sesama temannya karena tak mengenakan jilbab ke sekolah. Di sekolah negeri itu, diketahui semua siswi berjilbab kecuali Z.
KPAI angkat suara terkait masalah itu. KPAI menyoroti kondisi bagaimana semua siswi di sekolah negeri bisa berjilbab dan hanya ada satu siswi yang tak berjilbab. KPAI menduga ada upaya sistematis yang menyebabkan semua siswi itu berjilbab.
“KPAI sangat heran karena di sebuah sekolah negeri (bukan sekolah berbasis agama) seluruh siswinya berjilbab dan hanya ananda Z lah satu-satunya yang tidak berjilbab. Kami menduga ada upaya sistematis pihak sekolah untuk mendorong para siswinya berjilbab,” jelas Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Jumat (10/1).
Retno mengatakan, masalah memakai jilbab atau tidak di sekolah negeri adalah hak setiap siswi. Sehingga, setiap keputusan siswi itu seharusnya dihormati.
“Kalau memang mengenakan jilbab adalah kemauan si peserta didik (bukan terpaksa apalagi dipaksa) tentu kita semua harus menghormati sikap tersebut karena merupakan hak asasi yang bersangkutan sesuai ajaran agama yang diyakininya,” terangnya.
Namun, jika ada siswi yang belum siap berjilbab, maka hal itu harus juga kita hormati karena merupakan hak asasi yang bersangkutan,” imbuhnya.
Retno pun prihatin dengan adanya insiden ini. Menurutnya, apabila ada larangan siswi tak berjilbab di sekolah negeri maka hal itu adalah bentuk pelanggaran HAM.
“Mengenakan jilbab apalagi pada seseorang yang masih berusia anak sebaiknya didasarkan pada kesadaran yang bersangkutan, bukan karena dipaksa atau ditakuti-takuti,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Retno mendorong agar sekolah-sekolah negeri serius dalam mengajarkan nilai-nilai keberagaman dan kebangsaan kepada siswa. Sebab menurut Retno, kondisi siswa di sekolah negeri adalah heterogen.
“Oleh karena itu, sekolah negeri adalah tempat yang sangat tepat bagi anak-anak yang beragama, dan suku, serta budaya yang beda untuk saling menghargai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi perbedaan yang ada,” pungkasnya.
Penjelasan Pihak Keluarga
Pihak keluarga mengatakan, masalah ini bermula saat Z diajak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolahnya untuk berjilbab. Setelah itu, tidak begitu lama ada pengurus Rohani Islam (Rohis) yang mengirim pesan WhatsApp kepada Z tentang azab tak mengenakan jilbab.
“Isi dari pesan WhatsApp tersebut saya lihat terkait masalah azab tidak berhijab dan konsekuensi muslim yang tidak berhijab,” kata ayah Z, Agung, saat dihubungi, Jumat (10/1).
Setiap hari Z selalu dikirimkan pesan serupa. Z merasa terintimidasi atas pesan tersebut dan melapor ke orang tuanya.
Penjelasan Pihak Sekolah
Pihak SMAN di sragen telah meluruskan terkait masalah ini. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN di sragen, Parmono, menegaskan tidak ada paksaan bagi murid perempuan untuk mengenakan jilbab.
“Saya pastikan tidak mewajibkan siswi memakai jilbab. Semuanya tidak ada paksaan dari sekolah,” ujar dia saat ditemui di kantornya, Jumat (10/1).
Di sekolah itu, ada 946 siswa. Sementara, seluruh siswi di sekolah itu berjilbab kecuali Z. Belum diketahui apa alasan Z tak mengenakan jilbab meski beragama Islam.
Ia juga menepis anggapan adanya intoleransi dan unsur pemaksaan di sekolahnya terhadap siswi yang tak mengenakan kerudung. Menurutnya, ada kesalahpahaman dalam peristiwa itu.
Parmono mengatakan, masalah ini berawal saat ada pengurus Rohani Islam (Rohis) SMAN di sragen yang mengirim pesan WhatsApp ke Z untuk menyarankan mengenakan jilbab.
Menurut Pramono, pengurus Rohis itu terlalu bersemangat mengajak Z mengenakan jilbab, sehingga timbul kesalahpahaman. Pramono menyatakan masalah ini sudah diselesaikan dengan cara baik antara pihak sekolah dan keluarga Z
“Pengurus Rohis yang mengajak agar berjilbab tersebut, hanya terlalu bersemangat dan tidak berpikir dampaknya pada siswa,” pungkas Parmono.
