Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghargai langkah Pemerintah Kota Surabaya yang menutup lokalisasi pelacuran Dolly di kota itu. “Penutupan Dolly merupakan langkah maju, apalagi banyak anak di daerah itu yang memasuki fase tumbuh kembang. KPAI menghargai langkah tersebut,” ujar Anggota KPAI Susanto, di Jakarta, akhir pekan ini, sebagaimana dilaporkan Antara.
Menurutnya, anak bukan sekadar membutuhkan makan, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang ramah untuk perkembangan mereka. “Jika setiap harinya anak disuguhi lingkungan dengan kultur Pekerja Seks Komersil (PSK), maka berdampak negatif bagi perkembangan anak,” ujarnya.
Ia memaparkan, ada beberapa catatan negatif mengenai keberadaan Dolly bagi anak, yakni sejumlah PSK diduga ada yang masih usia anak. “Kemudian pergerakan aktivitas PSK terdapat unsur dugaan trafficking,” ujarnya.
Selain itu, dia menilai, kultur PSK menimbulkan kecenderungan berpikir permisif bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan Dolly, sehingga berpotensi menginspirasi mereka melakukan hal serupa. “Jika ada anak yang bekerja menjadi PSK, dan pemerintah membiarkan, maka bisa saja dipandang ada pembiaran yang memenuhi unsur perdagangan manusia,” katanya.
Susanto menyayangkan masyarakat yang menolak penutupan tersebut dengan alasan ekonomi. “Bukankah ada yang lebih penting dari ekonomi. Ini pembangunan karakter masyarakat dan bangsa untuk tidak melakukan seks bebas,” ujarnya.
Lokalisasi Dolly ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Rabu (18/6), meski harus menghadapi penolakan sebagian anggota masyarakat.