Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Susanto mengatakan, isu-isu perlindungan anak diharapkan bisa menjadi salah satu materi acara debat pada Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Susanto menilai, masyarakat perlu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.
“Ya kami ingin itu masuk ke dalam materi debat calon kepala daerah dan pilpres. Semakin kita punya pemimpin yang ramah anak, tentu akan semakin baik,” ujar Susanto di kantor KPAI, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Susanto juga menuturkan, publik akan bisa menilai siapa saja calon pemimpin yang punya komitmen besar bagi perlindungan anak. Sebab, semakin banyak calon pemimpin yang peduli pada perlindungan anak, maka akan menentukan kualitas dan nasib bangsa yang baik di masa depan.Di sisi lain, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, berharap agar isu perlindungan anak tak hanya sekadar alat elektoral saja. Jasra ingin isu perlindungan anak bisa menjadi materi debat sekaligus tertuang dalam visi dan misi para calon.
“Sehingga tidak sekedar jargon saja. Bisa enggak mereka memikirkan kepentingan anak. Nah, ini harapan kita agar perlindungan anak bisa membuat kepemiluan kita jadi maju,” kata Jasra.
Sementara itu, Komisioner KPAI Bidang Kesehatan Siti Hikmawati mengungkapkan, selama ini acara debat dan visi-misi yang dilontarkan oleh para calon cenderung berkutat pada isu-isu populis.
Ia menganggap bahwa usulan ini bisa mendorong para calon untuk mulai memikirkan program-program yang jelas terkait perlindungan anak.
“Jadi wajib kita paksakan, setidaknya orang harus peduli, perlindungan anak harus dibahas, jangan sampai tidak diketahui calon,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.
Menurut Amali, usulan KPAI bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, KPU merupakan pihak yang berwenang menentukan materi-materi untuk acara debat pilkada dan pilpres.
“Sehingga bisa kita lihat dalam debat ada segmen-segmen yang dipandu oleh moderator. Saya setuju, kita bisa usulkan KPU memasukkan materi tentang perlindungan anak di dalam segmen perdebatan,” ujar Amali.
Dengan demikian, kata dia, calon pemimpin yang ikut debat harus menghadirkan berbagai visi, misi, maupun program kerja dalam hal perlindungan anak. “Ini menjadi upaya kita kepada semua masyarakat agar bisa sadar dan peduli tentang perlindungan anak,” ujar dia.
