JAKARTA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda mengkritisi komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap program perlindungan anak di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Erlinda dalam Dialog Empat Pilar MPR RI, “Fenomena Penyimpangan dan Degradasi Moral Masyarakat,” di presssroom DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/9).
“Mudah mengukur komitmen pemda terhadap perlindungan anak. Caranya, lihat saja alokasi anggaran APBD-nya untuk itu,” kata Erlinda.
Dari pantauan KPAI lanjut kak Erlin sapaan Erlinda, belum ada pemda yang mengalokasikan APBD-nya sampai satu persen.
“Kalau ada pemda yang mengalokasikan satu persen saja APBD-nya untuk perindungan anak, menurut saya itu sudah bagus. Masalahnya rata-rata alokasi perlindungan anak di APBD masih di nol koma,” ungkapnya.
Karena itu ujarnya, Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak tidak pernah sampai ke daerah-daerah.