JAKARTA – Upaya para orangtua untuk mendapatkan kepastian anaknya tidak terpapar vaksin palsu semakin berapi-api. Tidak hanya menggalang soliditas sesama orangtua korban, mereka juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencarikan solusi terhadap kebuntuan penanganan vaksin palsu oleh pihak manajemen fasilitas kesehatan (Faskes).
Langkah itu dilakukan, Kamis (21/7). Beberapa orangtua yang merepresentasikan korban pasien vaksin palsu RS Harapan Bunda Jakarta Timur mendatangi Kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 14.00 WIB. Mereka menjelaskan secara runut apa saja langkah yang dilakukan pasca dipublikasikannya nama-nama Faskes pengguna vaksin palsu oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pekan lalu.
Sektretaris Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda Herlin Ika menerangkan, kedatangan para orangtua ke KPAI guna mencari jalan keluar atas ketidakjelasan penanganan vaksin palsu. Dia menyebut, tuntutan orangtua kepada pihak RS dan pemerintah sampai saat ini belum mendapat respon. Terutama terkait medical checkup. ‘’Kami harus kemana lagi?’’ tanya Herlin kepada para komisioner KPAI.
Sebagaimana diketahui, para orangtua korban vaksin palsu RS Harapan Bunda membentuk aliansi dengan dukungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Seluruh anggota aliansi tersebut membuat surat pernyataan lengkap dengan data rekam medis pasien vaksin. Mulai dari nama anak, tahun lahir, tahun diberikan vaksin dan jenis vaksin yang diberikan.
Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menyatakan, pihaknya langsung membuat surat pemanggilan untuk manajemen RS Harapan Bunda sore kemarin. Dia berjanji bakal menjembatani para orangtua dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak Faskes. ‘’KPAI hadir untuk kepentingan mediasi guna menjalin komunikasi, menyamakan persepsi dan mencari solusi,’’ janjinya.
Ni’am memastikan pertemuan antara manajemen Faskes dan orangtua pasien vaksin RS Harapan Bunda yang difasilitasi KPAI akan dilaksanakan secepatnya. Dengan begitu, para orangtua segera mendapat kepastian terkait keamanan anak dari bahaya vaksin palsu tersebut.
‘’Targetnya kepastian keselamatan anak dan penanganan lebih lanjut bila anak tersebut terpapar vaksin palsu,’’ imbuhnya.
Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) ini mengatakan, KPAI juga akan melakukan telaah terhadap permasalahan vaksin palsu. Menurutnya, negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin imunisasi yang aman bagi anak-anak. ‘’Negara harus hadir dalam pencegahan dan penanganan peredaran vaksin palsu,’’ paparnya
