Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintahan Jokowi-JK lebih mendengarkan suara anak-anak dan perempuan. KPAI juga menuntut pemerintahan baru melindungi hak anak dan perempuan Indonesia.
Aksi berlangsung di acara car free day (CFD) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad (24/8/2014). Selain KPAI, ribuan warga pun membubuhkan tanda tangan dan harapan mereka di spanduk yang dibentangkan Koalisi Indonesia Bisa (KIB).
“Kami atas rakyat indonesia, kami mengingatkan kabinet Jokowi – JK, agar membawa pembaharuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terutama anak dan perempuan,” kata Sekretaris KPAI, Erlinda, di acara tersebut.
Pemerintah, harap Erlinda, bisa memperbaiki nasib anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan. Pemerintah pun diharapkan memperhatikan nasib perempuan Indonesia yang juga menjadi korban kasus serupa.
Misalnya, perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing. Para perempuan itu perlu mendapat perlindungan dan hak untuk membesarkan anak-anak mereka.
“Kita ingin perempuan Indonesia jangan lagi didiskriminasi,” tegasnya.
Erlinda mengingatkan pemerintah tak larut dalam euforia kemenangan. Sebab, kemenangan Jokowi-JK adalah milik rakyat. Jadi pemerintahan Jokowi-JK harus semakin mendengarkan suara rakyat.
“Kita akan mengawal pemerintahan kedepannya,” terang Erlinda.