Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta urusan politik jangan dicampuri dengan dunia pendidikan. Hal ini menanggapi munculnya nama Joko Widodo alias Jokowi pada soal ujian nasional tingkat SMP.
Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh meminta instansi terkait harus menghentikan unsur politik kedalam pendidikan. Untuk itu harus diusut tuntas. “Stop politisasi pendidikan,” tandas Asrorun kepada INILAHCOM, Senin (5/5/2014).
Menurut dia, munculnya kembali nama calon presiden Jokowi pada soal ujian nasional yakni ujian nasional tingkat SMA, kini muncul lagi di soal tingkat SMP.
“Ini perlu pengusutan tuntas, agar tidak terjadi keberulangan. Ini pasti politik motifnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Asrorun meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusut tuntas dengan membentuk tim investigasi independen. Sebab, keledai saja tidak akan terjerembab dua kali pada lubang yang sama.
“Jadi, ketua BSNP harus bertanggung jawab,” tandasnya.