Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusut kata-kata kotor dan kasar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) saat dialog siaran langsung di Kompas TV. Dalam siaran langsung itu, Ahok berulang-ulang mengucapkan kata t**k (kotoran manusia) dengan nada emosi.
Makian kotor keluar dari mulut Ahok terjadi ketika Aiman Wijaksono (presenter KompasTV) menanyakan soal istri Ahok, Veronica Tan dan adik Ahok, Hari Basuki memimpin rapat di Balaikota.
Ironisnya, Aiman sudah mengingatkan Ahok untuk tidak bicara kotor karena sedang siaran langsung.
Dialog itu dilakukan pada jam utama (prime time), saat banyak warga masih beraktivitas biasa, termasuk anak-anak. Dialog itu juga bukan termasuk jenis tayangan publik yang memerlukan pengawasan orangtua bagi anak.
“KPAI menilai dialog yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan pejabat publik. Ahok memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak,” kata Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Jumat (20/3).
Sholeh meminta mendagri sebagi penangung jawab pembina teknis aparatur daerah untuk melakukan proses penegakan hukum dan etika kepada gubernur terkait. Karena yang bersangkutan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan perlu diberikan peringatan agar ada efek jera.
“Penegakan kode etik pejabat publik penting untuk dilakukan agar menjamin tegaknya pemerintahan yang baik dan bersih,” kata dia.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, dikatakan Sholeh, juga perlu memeriksa Ahok.
KPAI juga mendesak Ahok meminta maaf terbuka kepada publik, terutama kepada anak-anak, menyesali perbuatannya serta menegaskan bahwa yang Ahok katakan itu salah, serta berkomitmen tidak mengulangi.
Sholeh juga mengingatkan elit politik dan pendukungnya tidak mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan dan memberikan teladan buruk bagi anak-anak.
“Jangan karena pembelaan terhadap tokoh politik tertentu terus menghalalkan segala cara dan seolah membenarkan kata kotor dan kebohongan. Demikian sebaliknya, jangan karena kebencian terhadap tokoh tertentu kemudian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan,” kata dia.
Sholeh juga mendorong DPRD agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mengawasi gubernur sebagai eksekutif untuk memberikan kepemimpinan yang baik.
“Anak Indonesia butuh teladan baik dari para pemimpin publik, itulah awal revolusi mental. Jika tidak, maka politisi minus (sikap) kenegarawanan inilah peniup lonceng kematian generasi,” kata dia.
