Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly. KPAI menilai, gebrakan yang dilakukan Risma merupakan langkah maju, terutama dalam keramahan lingkungan terhadap anak.
“Banyak anak penduduk di area Gang Dolly masih memasuki fase tumbuh kembangnya. Anak itu bukan sekedar membutuhkan makan, tapi membutuhkan lingkungan yang ramah untuk perkembangan mereka,” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Susanto kepada VIVAnews, Jumat 20 Juni 2014
Menurut Susanto, jika anak terus disuguhi lingkungan dengan kultur pekerja seks komersial (PSK), tentunya ini berdampak negatif bagi perkembangan anak. Selain itu, kata Susanto, ada bebebarapa catatan negatif keberadaan Dolly bagi anak.
“Sejumlah PSK di Dolly diduga masih usia anak, tentu ini sangat menyedihkan. Dan pergerakan aktivitas PSK, terdapat unsur dugaan trafiking. Lebih parah lagi, kultur PSK, menimbulkan kecenderungan berpikir permisif bagi anak-anak yang tinggal di sana,” kata Susanto
Susanto mengatakan, hal ini berpotensi menginspirasi anak untuk melakukan hal yang sama. Jika ada anak bekerja menjadi PSK, dan pemerintah membiarkan, bisa saja dipandang ada pembiaran kegiatan yang memenuhi unsur trafiking anak.
“Ini juga yang sebagian masyarakat mempertahankan Dolly, lebih karena alasan economy minded karena perputaran ekonomi di Dolly memang sangat besar,” ujarnya
Seharusnya, lanjut Susanto, masyarakat sekitar Dolly jangan hanya berpikir sebatas ekonomi saja, tetapi pentingnya berpikir hal yang lebih besar.
“Masa depan anak maupun pembangunan karakter masyarakat dan bangsa untuk tidak melakukan aktivitas free sex. Karena dari tinjauan apapun, free sex, tidak positif dan berbahaya,” kata Susanto.
