JAKARTA-KOmisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mengkritisi kurang proaktifnya pemerintah daerah dalam menjalankan program pusat dalam perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga. Ini dilihat dari masih banyaknya anak jalanan dan keluarga yang jadi pengemis.
“Sebenarnya program penguatan dan permbedayaan keluarga sudah banyak dikeluarkan pemerintah pusat. Demikian juga program perlindungan anak dari tindakan eksploitasi. Namun semua program pusat yang sudah bagus, ujung-ujungnya tumpul di level bupati dan walikota,” kata Erlinda di Jakarta, Selasa (29/3).
Sebagai pengawas program perlindungan anak dan perempuan, menurut Erlinda, KPAI banyak menemukan tindakan eksploitasi yang justru dilakukan keluarga sendiri. Dia mencontohkan, anak usia sekolah yang dipaksa orangtuanya ikut mengamen, jualan tisue, dan mengemis di jalanan.
Padahal, ada program yang dikhususkan bagi keluarga berupa pemberian ketrampilan untuk usaha kecil-kecilan.
“KPAI sangat menyayangkan sikap lurah dan camat yang sengaja membiarkan pengemis dan anak jalanan di wilayahnya. Ini bisa ditindak bila bupati/walikotanya juga tegas. Untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan pengemis butuh keseriusan pemda. Jangan di atasnya yang bagus, di bawahnya amburadul,” tandasnya.
