Kasus dugaan ditolaknya pasien yang hendak berobat ke Rumah Sakit Bakti Timah pada Jumat (06/10/2017) kemarin, masih mendapatkan atensi khusus dari berbagai kalangan. Diantaranya Komisioner bidang Kesehatan KPAI Pusat, Sitti Hikmawatty.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Ia menyayangkan sekaligus prihatin sekali dengan kejadian berulang, yakni tidak tertanganinya pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat.
Karena berdasarkan laporan awal yang diterima, tadi disampaikan bahwa pasien sudah mengalami pendarahan saat datang ke RS, namun bukannya ditolong malah dicarikan rujukan pada RS lain.
“Semestinya persalinan di ruang UGD sekalipun akan lebih baik dari pada dilakukan di mobil, tidak sepantasnya pasien dalam kondisi itu ditolak. Ini menyangkut kemanusiaan sekaligus penyelamatan dua nyawa di dalamnya,” ucapnya, Sabtu (07/10).
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta KPAI Daerah (KPAD) untuk terus berkoordinasi terkait kasus ini. Dan dirasa sudah saatnya Menkes mengambil tindakan khusus, untuk meningkatkan kesigapan Direksi/Manajemen RS dalam menggawangi strategi pertolongan pada pasiennya.
” Di era Jaminan Kesehatan Nasional di galakkan, seharusnya kasus seperti ini tidak perlu terjadi. Apakah benar RS sudah sedemikian overload hingga tidak bisa menampung 1 pasien lagi?” cetusnya lagi.
Kemudian ditambahkannya, adakah upaya khusus untuk menangani kasus ini, jangan sampai petugas tidak faham dalam mengatasi kegawat daruratan, perlu di cek apakah kualitas petugas benar-benar sudah mumpuni, dan tersertifikasi? Seperti BTLS – ATLS, sebab, jika RS negeri sudah terlalu penuh DPRD tentunya perlu siapkan lagi untuk pengembangan RS.
” Jika memang ada bolong yang harus segera ditambal, maka segeralah lakukan. Termasuk di dalamnya menegakkan punishment pada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja,” timpal Sitti Rakhmawatty .
Pada intinya, mari kita sama-sama melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan kesehatan khususnya penanganan pasien anak. Bagaimanapun kualitas anak sangat terkait dengan proses persalinan, (prenatal, antenatal dan post natal — red).
” Demi kepentingan terbaik anak Indonesia, reformasi peraturan dalam bidang kesehatan sepertinya sudah menjadi keniscayaan,” tandasnya.
