Tawuran antara kelompok pemuda yang terjadi beberapa waktu lalu dan menewaskan dua orang di Tambora, menjadi perhatian banyak pihak.
Setelah Walikota Jakarta Barat yang mengancam akan mencabut dana bantuan para penerima KJP yang terlibat tawuran, kini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut bersuara.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Budiharjo meminta pihak sekolah untuk ikut bertanggung jawab atas siswanya yang terlibat tawuran. Sebab sekolah merupakan sebuah tempat dimana seorang anak mendapatkan bimbingan, arahan dan pembinaan.
“Oleh karena itu pihak sekolah justru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan anak-anak yang terdidik secara pemikiran, dan punya kapasitas yang terbilang baik untuk menghadapi masa depan,” katanya.
Ia menilai sekolah sama sekali tidak bisa angkat tangan mengenai pelajar atau siswanya yang terlibat tawuran, khususnya apabila para pelaku tawuran masih memakai seragam sekolah.
“Tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada sang anak yang menjadi pelaku tawuran semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab para instansi terkait di dunia pendidikan, untuk melakukan pembinaan kedepannya,” ujarnya.
Terkait bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, Budiharjo menekankan apabila pihak sekolah jangan sampai mengeluarkan sanksi yang terkesan mudah, dengan begitu saja mengeluarkan sang siswa yang terlibat tawuran.
Pihak sekolah harus mencari solusi-solusi terbaik, selain mengeluarkan siswanya, sehingga, memiliki efek jera yang lebih efektif kepada sang siswa agar tidak dilakukan lagi di hari kemudian.
“Jangan sampai yang bersangkutan begitu kena tawuran, langsung gampang saja dikeluarkan,” tandasnya.
