Surabaya, – Hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 program pemerintah daerah belum optimal. Contohnya, Di Provinsi DKI Jakarta masih banyak kita temui anak-anak yang ditelantarkan orangtuanya, kasus kekerasan seksual anak di lingkungan pendidikan. Dan belum lama ini juga kasus pemasungan anak yang terjadi di Bekasi.
Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama lintas sektor, Para aktivis perlindungan anak dan pemerhati anak untuk terus melakukan upaya advokasi. Media komunikasi saat ini dapat digunakan untuk pertemuan saling membangun serta melakukan advokasi pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia, Kota Surabaya khususnya tutur Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI dalam pertemuan dengan beberapa lembaga perlindungan dan pendamping anak di Kota Surabaya Selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Hotel Santika Surabaya.
Pertemuan diskusi dengan Aliansi perlindungan anak yang di inisiasi oleh Wahana Visi Indonesia dihadiri oleh ISCO Surabaya, PLATO Surabaya, GNI Surabaya, Tunas Hijau Surabaya, CCCM Surabaya, APSI Surabaya, Lentera Surabaya, Team Leader AMERTA KASIH FKM UNAIR dan SCCC Surabaya.
Aliansi perlindungan anak terbentuk dari berbagai lembaga perlindungan anak, pemerhati perlindungan anak, dan aktivis perlindungan anak. Terbentuknya aliansi ini diharapkan mampu menyalurkan advokasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Surabaya, serta menjadi pemantik pemerintah daerah untuk berbenah dalam mencapai Kota Layak Anak (KLA) yang ramah bagi anak.
Aliansi perlindungan anak yang telah dibentuk agar dapat menjadi corong untuk terus melakukan advokasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Diharapkan agar Pemerintah Kota Surabaya untuk terus berbenah, menjadi Kota Layak Anak yang ramah dan layak bagi anak – anak di Kota Surabaya tutup Rita. (Hh/Ed:Kn)