Jakarta, 18 Mei 2026 – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan perhatian serius terhadap dugaan kasus eksploitasi seksual anak yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Jepang. KPAI menekankan bahwa kasus ini harus ditangani secara cepat, tegas, dan tuntas guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh anak korban serta mencegah potensi munculnya korban lainnya.
KPAI menegaskan bahwa penanganan kasus eksploitasi seksual anak tidak boleh mengalami keterlambatan. Setiap penundaan berpotensi memperbesar dampak trauma pada korban membuka peluang adanya korban lain yang masih berada dalam situasi berisiko. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu didorong mengoptimalkan seluruh instrumen penanganan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan investigasi berbasis bukti elektronik untuk mengungkap jaringan pelaku secara menyeluruh.
Selain proses pidana, KPAI memandang penting pengembangkan penyidikan terhadap aliran transaksi keuangan pelaku beserta kemungkinan keterkaitan jaringannya. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, menelusuri potensi keterlibatan pihak lain, sekaligus memperkuat pemenuhan hak restitusi bagi anak korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota KPAI Pengampu Klaster Anak Korban Kejahatan Seksual, Dian Sasmita menegaskan bahwa penanganan kasus eksploitasi seksual anak harus dilakukan dengan pendekatan perlindungan korban secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penindakan pelaku semata.
“Kasus eksploitasi seksual anak memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis, rasa aman, dan tumbuh kembang anak. Karena itu, negara harus memastikan seluruh korban teridentifikasi, mendapatkan perlindungan, layanan pemulihan, pendampingan psikososial, serta jaminan keberlanjutan pendidikan dan lingkungan yang aman,” ujar Dian Sasmita.
Menurut Dian, percepatan proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses penanganan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya pelindungan identitas anak, khususnya di ruang digital.
“Tidak hanya identitas anak korban, tetapi juga anak yang berstatus saksi wajib dilindungi dari penyebarluasan informasi yang dapat membahayakan keselamatan, tumbuh kembang, maupun kondisi psikologis mereka. Penanganan perkara ini juga harus menjadi momentum penguatan sistem perlindungan anak dari eksploitasi seksual,” tambahnya.
KPAI juga mendorong dilakukannya penelusuran aktif terhadap seluruh korban anak korban melalui koordinasi lintas sektor, antara kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Setiap anak yang terdampak perlu segera diidentifikasi dan dijangkau agar memperoleh layanan perlindungan, pendampingan hukum,, serta pemulihan psikologis serta pemulihan sosial secara optimal.
Di sisi lain, KPAI menekankan pentingnya pelindungan identitas dan privasi anak dalam kasus ini, khususnya di ruang digital. Tidak hanya identitas anak korban, tetapi juga anak yang berstatus saksi wajib dijaga dari penyebarluasan informasi yang dapat membahayakan keselamatan, tumbuh kembang, maupun kondisi psikologis mereka.
KPAI akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara ini dan mendorong seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap proses hukum dan pemulihan korban.
