Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik visi dan misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Visi dan misi tersebut dianggap tak menunjukkan fokus terkait HAM, terutama jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia.
“Kami tidak lihat sama sekali dalam visi, misi, program terkait isu perempuan, padahal lebih dari 50 persen penduduk Indonesia perempuan,” kata Komisioner KPAI Saur Tumiur Situmorang di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/2).
Hal itu disampaikan dalam Bedah Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terkait HAM. Pandangan itu disampaikan usai mendengarkan sekitar 30 menit pemaparan visi, misi, serta program Prabowo-Sandi yang disampaikan Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Ansori Sinungan dan Habiburokhman.
Dalam diskusi ini, Ansori menyampaikan Prabowo-Sandi memiliki visi mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, religius, dan bermartabat dalam bingkai persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sementara misinya adalah membangun perekonomian nasional yang adil, membangung masyarakat yang sehat, cerdas, membangun keadilan dan HAM, membangun sistem keselamatan, serta memperkuat nilai luhur.
Menanggapi visi misi Prabowo-Sandi itu, Saur justru menyoroti banyak permasalahan HAM yang selama ini terjadi kepada perempuan. Contohnya perempuan kerap menjadi korban ketika terjadi alih fungsi lahan dan tanah adat serta korban kekerasan seksual di Papua.
Dalam konteks itu, Saur mempertanyakan komitmen kubu paslon nomor urut 02 terkait jaminan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan.
“Bagaimana paslon 02 melihat perlindungan dan pemenuhan ham perempuan Indonesia?” ujar Saur.
Saur juga menyoroti tak adanya pemaparan mengenai intoleransi serta upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Serupa, Komisioner KPAI Jasra Putra juga menyoroti absennya pemaparan BPN terhadap jaminan perlindungan HAM anak-anak. Padahal, kata dia, jumlah anak-anak Indonesia mencapai 1/3 dari seluruh penduduk.
“Sedih isu visi dan misi tim Prabowo-Sandi tidak ada perlindungan anak. Padahal UUD mengatur setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari diskriminasi,” ucap Jasra.
Mendengar itu, Ansori membela, bahwa pada dasarnya HAM terletak dalam segala sektor kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan. Visi dan misi yang disampaikan di awal, katanya, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berarti termasuk perempuan dan anak-anak.
“Coba lihat di dalamnya, detailnya ada permasalahan perempuan maupun anak, misalnya gerakan anak emas untuk mencegah stunting, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Insyaallah kalau Prabowo-Sandi terpilih mengetahui permasalahan ini,” tutur Ansori.
