Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan apresiasi terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy atas pernyataannya melarang siswa SD dan SMP menonton film Pengkhianatan G 30 S/PKI.
Mendikbud melarang dengan alasan batasan usia dalam film tersebut dan banyaknya adegan sadis dan kekerasan di dalam film tersebut, sehingga tak patut disaksikan anak-anak usia SD dan SMP.
Batasan usia film Pengkhianatan G 30 S/PKI juga sudah dilakukan oleh badan sensor film sebagaimana dikemukakan oleh Ketuanya, Ahmad Yani Basuki, yaitu 13 tahun ke atas.
Namun, KPAI sepakat dengan Mendikbud, meski batasan usianya 13 tahun ke atas, namun sebaiknya film ini hanya bisa disaksikan oleh siswa SMA/SMK. Alasanya siswa SMA/SMK dinilai sudah lebih matang dalam menyaksikan adegan kekerasan dan dapat memahami diksi-diksi yang muncul dalam film tersebut. Di SMA/SMK pun sebaiknya ada pendampingan dengan para guru sebagai fasilitator.
Menurut Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, kekerasan dalam segala bentuk, baik di film, games, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya, tentu saja harus dicegah dan ditangani.
Oleh karena itu, salah satu upaya pencegahan kekerasan adalah melindungi anak-anak dari berbagai tayangan yang mengandung unsur kekerasan, sadistis dan pornografi.
“Apalagi kami membaca berita di media bahwa di salah satu lokasi nobar (nonton bareng) di Jakarta Timur, ada fakta anak-anak berteriak bunuh-bunuh saat menyaksikan film tersebut. Ini yang kami kira menjadi kekhawatiran kita bersama, termasuk Mendikbud RI yang sedang gencar melakukan penguatan pendidikan karakter,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 September 2017.
Menurutnya, KPAI sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewenangan pengawasan, tetapi tidak memiliki kewenangan melarang pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI di sekolah.
“Namun, Kemendikbud memiliki kewenangan tersebut, bahkan juga kewenangan memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang melanggar. Kami mendukung,” tutur Retno.