Jakarta,- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama dengan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Komdigi, dan Kemenpppa mengadakan konferensi pers pada Jumat (10/01/2025) terkait pengungkapan kasus eksploitasi seksual anak di ruang digital. Konferensi ini diselenggarakan di Polda Metro Jaya.
Menurut informasi resmi, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah berhasil menindak penyebaran dokumen elektronik yang mengandung pornografi, menemukan sebanyak 1237 konten, termasuk 689 di antaranya berisi pornografi anak dengan rentang usia antara 5 hingga 12 tahun.
Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Gomgom Manorang Pasaribu, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial RYS (29) menggunakan aplikasi Telegram untuk menjajakan konten-konten tersebut, menawarkan paket berlangganan dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk durasi tiga bulan.
Pelaku diancam hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kepolisian terus berkomitmen untuk memberantas kejahatan eksploitasi seksual, terutama terhadap anak-anak di dunia digital, dan mengimbau orang tua untuk lebih waspada terhadap aktivitas online anak-anak, terutama dalam penggunaan media sosial dan aplikasi chat. Orang tua juga disarankan untuk segera melaporkan ke polisi jika mengetahui adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana.
KPAI, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut, memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas pengungkapan kasus ini dan mendesak agar tindakan hukum tegas diambil terhadap pelaku. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap platform yang rentan menampilkan konten pornografi atau eksploitasi seksual anak.
Ai juga mengingatkan bahwa perlindungan anak-anak di dunia digital harus menjadi prioritas utama, mengingat anak-anak kini semakin terhubung dengan internet dan teknologi. Untuk itu, tindakan pencegahan dan penanganan harus segera dilakukan oleh semua pihak agar anak-anak dapat terlindungi dari eksploitasi seksual dan dampak negatif lainnya.
Deputi Perlindungan Khusus Anak, Nahar, juga menyampaikan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi korban pornografi serta mengingatkan orang tua agar selalu memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, sehingga anak merasa dihargai dan dilindungi. (Ed:Kn)
Media Kontak Humas KPAI,
Email : humas@kpai.go.id
WA. 0811 1002 7727
