Pemerintah Gagal Bangun Infrastruktur Pendidikan

Robohnya sebuah jembatan gantung di Lebak, Banten, Jawa Barat, sehingga mengakibatkan sedikitnya 45 orang pelajar tercebur ke sungai Ciberang saat berangkat sekolah menjadi cerminan bobroknya infrastruktur di Indonesia.

Tidak hanya itu, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat, hingga saat ini masih ada sebanyak 149.552 ruang kelas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang rusak dan tidak layak digunakan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Suparman, meminta pemerintah untuk tidak lagi mengumbar janji-janji manis perbaikan sistem pendidikan di Indonesia jika infrastruktur pendukungnya saja tidak memadai, sehingga pelajar harus mempertaruhkan nyawa untuk berangkat ke sekolah.

“Sudah semestinya hal ini harusnya direspon sejak lama. Respon yang dilakukan ketika sudah terjadi peristiwa yang memakan korban ini semakin membuktikan bahwa selama ini pemerintah pusat dan daerah belum serius dan komprehensif menangani masalah pendidikan,” ungkap Suparman kepada Harian Terbit, Jumat (13/3/2015).

Menurutnya, perlu ada perbaikan kebijakan yang sangat parsial dan reaktif guna mencegah peristiwa serupa terjadi. Pemerataan akses pendidikan juga harus menjadi prioritas utama pemerintah. Bahkan, perlu dipertimbangkan agar peserta didik bisa belajar dimana pun, dengan media dan lokasi yang lebih fleksibel.

“Di wilayah yang anak-anaknya sulit menjangkau sekolahan dan bahkan berbahaya, pemerintah pusat dan daerah mestinya menyediakan guru kunjungan saja agar anak-anak tidak harus bersusah susah dan bahaya ke sekolah. Anak-anak cukup menunggu di balai desa dan guru-guru yang dikirim oleh pemerintah,” jelasnya.

Tanggungjawab

Sementara itu, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Susanto, menyatakan, timbulnya korban jiwa merupakan indikasi lambannya penanganan perbaikan infrastruktur pendidikan. “Bisa dikatakan ini peristiwa ini indikasi telatnya penanganan infrastruktur pendidikan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah harus bertangungjawab atas terceburnya siswa ke sungai. “KPAI meminta bupati bertangungjawab atas terceburnya siswa ke sungai, karena akses ke sekolah via jembatan tersebut sudah berusia 27 tahun yang seharusnya sudah diperbaiki,” ujarnya.

Ia menilai, infrastruktur yang buruk tidak hanya terdapat di Lebak, Banten, tapi juga di wilayah lain. Sehingga, dibutuhkan keseriusan dan perhatian besar pemerintah pusat dan daerah untuk mendeteksi sebelum kasus serupa terjadi.

Susanto juga mendesak seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi akses transportasi ke sekolah yang berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi siswa dansegera dilakukan perbaikan. Selain itu, memastikan akses transportasi ke sekolah mudah dijangkau oleh seluruh anak usia sekolah. “Identifikasi sangat perlu dilakukan guna melihat karakteristik daerah dan permasalahannya, sehingga bisa dicarikan solusi,” katanya.

Prihatin

Merespons masalah tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, hanya bisa menyatakan rasa prihatin. Ia menyatakan, keselamatan anak-anak Indonesia, baik di sekolah maupun di perjalanan menuju ke sekolah dan pulang ke rumah harus menjadi prioritas.

“Kami membayangkan betapa beratnya hati orangtua yang menuntun anaknya melewati lintasan seperti itu, menempuh risiko demi masa depan yang lebih baik untuk anak kesayangannya. Kemendikbud ikut merasakan beratnya perasaan ini,” tutur Anies.

Untuk mencegah hal ini terulang, Anies meminta seluruh kepala sekolah, guru, orangtua, dan masyarakat untuk melaporkan lintasan-lintasan berbahaya. Jika ada lintasam yang penuh risiko dan harus diperbaiki. Ia mengatakan, bisa membuat laporan di situs yang telah disediakan Kemendikbud. “Laporan ini bisa disampaikan melalui kanal sahabat.kemdikbud.go.id,” tuturnya.

Anies berjanji, setelah adanya laporan, pemerintah akan melakukan tinjauan dan perbaikan pada infrastruktur yang rusak dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). “Kedua kementerian dan masyarakat akan bergandengan tangan melakukan ikhtiar bersama,” ungkapnya.

Exit mobile version