Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan penghargaan kepada Pemkab Banyuwangi yang dinilai telah melakukan langkah-langkah dalam melindungi hak anak. Penghargaan tersebut diberikan kepada masyarakat Banyuwangi yang diwakili Bupati Abdullah Azwar Anas di Jakarta akhir pekan lalu yang dihadiri berbagai tokoh nasional.
“Setelah melalui seleksi dan verifikasi, kami menilai Banyuwangi layak untuk diapresiasi. Program perlindungan hak anak seperti Lahir Procot Pulang Bawa Akta dan beragam beasiswa cukup bagus dijalankan,” ujar Ketua KPAI Dr Asrorun Niam. KPAI sendiri adalah komisi resmi negara yang bertugas mendorong perlindungan terhadap hak-hak anak.
Selain Banyuwangi, lembaga lain yang mendapat penghargaan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pendidikan politik ramah anak, Pemprov Riau, Pemkot Yogyakarta, dan sejumlah lembaga swasta serta komunitas.
Menurut Asrorun, keberpihakan terhadap hak anak harus terus didorong demi masa depan negeri. “Prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu diterapkan dalam setiap perencanaan dan kebijakan program pemerintah,” jelas Asrorun.
Sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak anak terdiri atas lima aspek, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Di Banyuwangi, lima aspek tersebut coba terus dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat. “Karena itu kami mengapresiasi,” ujarnya.
Untuk hak sipil dan kebebasan, salah satunya terdapat program “Lahir Procot Pulang Bawa Akte”. Program ini menggaransi anak untuk mendapat akte kelahiran dalam waktu singkat berbasis pada sistem dalam jaringan alias online. Layanan ini bisa didapatkan di seluruh Puskesmas, rumah sakit daerah dan swasta di Banyuwangi. Tidak hanya akte kelahiran, layanan ini juga menerbitkan kartu keluarga sehingga memudahkan warga tanpa harus mengurusnya sendiri ke kantor kecamatan dan dinas terkait.
Sebelumnya, program “Lahir Procot Pulang Bawa Akte” ini telah mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu inovasi pelayanan publik terbaik 2014 yang penghargaannya diserahkan Wapres Jusuf Kalla. Sejak diluncurkan pada Agustus 2013, lebih dari 15.000 bayi mendapat layanan ini.
Selain itu, hak pendidikan dan kegiatan budaya juga menonjol di Banyuwangi. Di bidang pendidikan, terdapat beasiswa “Banyuwangi Cerdas” yang hingga 2014 telah membiayai lebih dari 500 anak muda Banyuwangi untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan biaya lebih dari Rp 8 miliar. Di bidang pendidikan juga ada program Siswa Asuh Sebaya yang telah membantu 64.741 siswa dan menjadi salah satu program inovatif dalam MDGs Award yang digelar pemerintah pusat.
“Kami juga meningkatkan pendidikan inklusif dengan mendorong pembentukan lembaga penyelenggara pendidikan inklusif. Saat ini ada 161 sekolah pendidikan inklusif dengan 202 guru pendamping yang berkompeten dan 1.365 siswa berkemampuan khusus,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Untuk hak kegiatan budaya, imbuh Anas, anak-anak dilibatkan dalam berbagai festival budaya yang digelar rutin, seperti Festival Gandrung Sewu, Festival Perkusi, dan Festival Permainan Anak Tradisional. “Anak-anak bangga karena dulu mereka latihan di sanggar hanya ditonton sedikit orang, kini mereka ditonton ribuan wisatawan. Pengalaman kultural semacam itu tidak dapat dinilai dengan materi dan akan terus dikenang serta membentuk kecintaan mereka pada budaya lokal,” beber Anas.
