Setelah mendalami pelaporan dan bukti yang terkait buku IPS kelas VI yang memuat Yerusalem sebagai ibukota Israel, selanjutnya KPAI bertemu dengan penerbit Yudistira pada Senin, 18 Desember 2017 jam 14.00 wib, bertempat di KPAI. Pihak Penerbit Yudistira diwakili oleh Djadja Subagdja. Berdasarkan data dan keterangan dari penerbit Yudistira, maka KPAI menyatakan sebagai berikut :
(1) Penerbit Yudistira meminta maaf dan mengakui bahwa buku yang dilaporkan ke KPAI adalah buku terbitan Yudistira dan telah memuat bahasan negara-negara di Benua Asia dan menampilkan tabel negara-negara di Benua Asia. Tabel tersebut terdiri atas 3 kolom yaitu kolom nomor, nama negara dan nama ibukota negara. Nama negara diurut sesuai abjad, negara Israel pada urutan nomor 7 dan dikolom ibukota tertulis Jerusalem. Sedangkan Negara Palestina di urutan no 12 dengan ibukotanya hanya diisi tanda strip (-) alias kosong.
(2) Buku tersebut diakui belum didaftarkan ke Pusat Buku dan Kurikulum (Pusbukkur Kemendikbud RI) , sehingga Penerbit Yudistira menyatakan bertanggungjawab penuh atas isi buku tersebut dan sudah melakukan revisi buku tersebut (KPAI diberikan 1 eksemplar sebagai bukti Revisi). Revisinya adalah Ibukota Israel adalah Tel Aviv dan ibukota Palestina adalah Yerusalem.
(3) Penerbit Yudistira ternyata sudah mengirimkan surat penjelasan resmi bernomor 12/Pnb-YGI/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang menyatakan, bahwa sumber data bahwa negara Israel ibukotanya Yerusalem dari world population sheet 2010. Sumber diakui oleh pihak Erlangga sebagai sumber yang tidak tepat digunakan sebagai referensi penulisan sebuah buku.
(4) Penerbit Yudistira menyatakan akan menarik buku-bukunya dan mengganti buku yang baru yang sudah direvisi. Namun, hal ini terkendala karena akhir tahun dan banyak sekolah sudah sibuk isi rapor dan akan pembagian rapor semester ganjil. Jadi kemungkinan besar, baru bisa menarik dan mendistribusi buku pengganti pada Januari 2018. Penerbit berjanji akan melaporkan proses tersebut ke KPAI sebagai lembaga pengawas.
(5) Terkait dengan buku yang dicetak oleh Intan Pariwara, KPAI mendapatkan penjelasan dari pihak Intan Pariwara melalui email, bahwa mereka hanya memperbanyak naskah buku bse dari pemerintah. Artinya, Intan Pariwara hanya mencetak bukan sebagai penerbit.
(6) Muhamad Nuh (saat itu namanya Kementerian Pendidikan Nasional, belum bernama Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Program buku Sekolah Elektronik (bse) adalah program yang diluncurkan pada era pemerintah Presiden SBY dengan Mendiknas). Dalam program bse kala itu, Kemendiknas melalui Pusat Perbukuan membeli naskah-naskah buku dari para penulis, kemudian diunggah di laman website Kemendiknas dan para penerbit diijinkan memperbanyak secara gratis. Maksud dan tujuan pembelian hak cipta nakah buku oleh pemerintah patut di apresiasi karena untuk menekan harga buku pelajaran agar murah. Sayangnya, proses seleksi dan penilaian bukunya diduga memiliki kelemahan pada penelaah isi dan editan.
Salam Hormat
RETNO LISTYARTI, Komisoner KPAI Bidang Pendidikan (HP 085894626212)