Mataram – Guna terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mendorong Presiden Jokowi untuk segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang zonasi pendidikan.
Dalam rapat nanti, lanjutnya, akan melibatkan sebanyak 33 Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan 10 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dimana pelaksanaan PPDB di daerahnya dilaporkan ke KPAI.
Dan Juga Kementerian/Lembaga Negara yang terkait dengan kebijakan Zonasi Pendidikan. Diantaranya, Ombudsman RI yang juga menerima pengaduan terkait PPDB tahun 2019, Kemendagri, Dukcapil, Kementerian Agama RI, Bappenas, Mendikbud dan jajarannya.
“Kita menindaklanjuti 95 pengaduan terkait sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019, untuk itu kami berharap kawan-kawan media bisa hadir,” ujar Susanto. (RU)