Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

RAKORNAS GUGUS TUGAS PPTPPO DAN KPAI; SOROTI ANAK KORBAN TPPO DAN EKSPLOITASI

Ditayangkan oleh Humas KPAI
8 Desember 2022
di Publikasi, Berita KPAI
4 min read
0
RAKORNAS GUGUS TUGAS PPTPPO DAN KPAI; SOROTI ANAK KORBAN TPPO DAN EKSPLOITASI

FGD tentang Koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO Berbasis Pengawasan Anak Korban TPPO dan Eksploitasi (08/12/2022)

Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Jakarta – Hasil pengawasan yang dilakukan KPAI menyebutkan bahwa masih banyak kasus anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. Data KPAI 2022 menyebutkan klastertertinggi kasus sepanjang Januari sampai dengan September sebanyak 732 kasus yakni Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual.

Angka tersebut meliputi 573 Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual, 53 Kasus Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual, 58 Kasus Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime, 35 Kasus Anak Korban Child Traficking, dan 3 Kasus Anak Korban Aborsi.

Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional yang marak terjadi, tindak kejahatannya sering dilakukan bukanhanya antar daerah, melainkan dengan melintasi batas Negara. Indonesia perlu terus meningkatkan kebijakan untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan anak dengan melibatkan seluruh komponen Kementerian dan Lembaga serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak agar tidak menjadi sasaran dalam eksploitasi perdagangan anak ini, tutur Ketua KPAI Susanto pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPAI, Kamis (08/12/2022) di Jakarta.

Dok:Humas_KPAI

FGD tentang Koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO Berbasis Pengawasan Anak Korban TPPO dan Eksploitasi dipimpin langsung oleh Ketua KPAI, Susanto. Hadir sebagaiNarasumber Anggota KPAI Ai Maryati Solihah, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Kombes Pol Imam Kabut Sariadi. Dan juga hadir peserta dari beberapa stakeholder terkait. FGD tersebut dimoderatori oleh Sander Dicky Zulkarnaen.

Dalam paparannya Ai menyampaikan, sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menegaskan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam mengusut tuntas TPPO. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala bagi APH dalam mengidentifikasi unsur pidana TPPO pada kasus anak. Selain itu, dalam konteks rehabilitasi Ai juga memaparkanmasih belum tersedianya Rumah Aman/shelter untukrehabilitasi anak korban TPPO dan Eksploitasi di berbagaidaerah, Sarpras yang belum terstandarisasi dan minimnyaSDM yang akan mendukung percepatan pemulihan korban.

Oleh karena itu penting dilakukan koordinasi nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) untuk menyampaikan hasil pengawasan kasus-kasus anak korban TPPO dan Eksploitasi serta memberikan masukan dan usulan terhadap ketua harian GT PP TPPO, ujar Ai.

Menurut Femmy, banyak tantangan dalam pencegahan dan penanganan TPPO seperti banyaknya pemalsuan paspor karena perbedaan data, selain itu fasilitas penanganan korban TPPO berbeda disetiap Negara, terutama terkait dengan anggaran dan kebijakan. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai TPPO dalam perjanjian bilateral dengan Negara penempatan, tambahnya.

Sementara menurut Ratna Susianawati Isu TPPO belum menjadi isu prioritas dan komitmen dalam perumusan program dan kebijakan. Data dan informasi TPPO juga belum terintegrasi antar semua Kementerian/Lembaga dan Daerah. Selain itu juga konvergensi program dan anggaran antara Kementerian/Lembaga dan Daerah yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri, tutur Ratna Susianawati dalam paparannya.

Upaya-upaya terkait pencegahan dan pemberantasan TPPO juga telah dilakukan POLRI baik melalui dukungan anggaran, SDM maupun infrastruktur. Selain itu juga advokasi, sosialisasi, pelatihan bagi penyidik TPPO di Pusdik Reskrim.

Dalam paparannya Kombes Pol Imam juga menyampaikan bentuk kerjasama yang telah dilakukan POLRI baik tingkat Nasional maupun Internasional sebagai upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Tentu dalam penanganan TPPO ini banyak ditemui kendala antara lain perbedaan persepsi diantara APH (saksi korban sebagai alat bukti, tentang delik formil atau materiil) juga lemahnya koordinasi Lintas Sektor (Riksa saat penjemputan, pengantaran). Saran dan masukan kami agar penegakan hukum menjadi upaya terakhir (Ultimum Remidium) dalam penanganan TPPO sehingga harus lebih mengutamakan fungsi pencegahan sebelum timbulnya korban, tutur Kombes Pol Imam.

Dalam FGD ini dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai usulan dan masukan terhadap Kementerian/Lembaga pelaksana GT PP TPPO yakni :

  1. Gugus Tugas PP TPPO Pusat melalui Kemendagrimendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang belum membentuk Gugus Tugas TPPO Provinsi/Kabupaten/Kota untuk segera membentuk sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas PP TPPO.
  2. ​Gugus Tugas PP TPPO Pusat melalui Kemendagrimendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas melalui alokasi anggaran khusus terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang digunakan untuk memperkuat SDM dan penguatan kelembagaan.
  3. ​Gugus Tugas PP TPPO melakukan peningkatan kapasitas bagi APH dan penyedia layanan bagi korban TPPO secara terpadu.
  4. ​APH membantu dan memfasilitasi terlaksananya permohonan hak restitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  5. ​Gugus Tugas PP TPPO khususnya sub-gugus tugas pengembangan norma hukum untuk mengkaji ulang terkait penerapan restitusi dan pelaksanaannya untuk mendorong revisi  UU Nomor 21 Tahun 2007.
  6. ​Gugus Tugas PP TPPO melibatkan mitra pembangunan dalam pencegahan TPPO.
  7. ​Gugus Tugas PP TPPO khususnya sub-gugus tugas koordinasi dan kerja sama mendorong kerja sama internasional baik di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memastikan program pencegahan dan penanganan TPPO.
  8. ​Gugus Tugas PP TPPO mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan,  monitoring kasus antar daerah dalam mengefektifkan perlindungan anak korban TPPO.
  9. ​APH mengintegrasikan proses hukum TPPO dan perlunya penambahan undang-undang berlapis Tindak Pidana Pencucian Uang.

Harapannya dengan FGD ini dapat meningkatkan efektifitaspenyelenggaraan pencegahan dan penanganan Anak Korban TPPPO dan Ekploitasi melalui sinergi dengan GT PP TPPO serta terbangunnya percepatan koordinasi dan advokasi, tutup Ai Maryati Solihah. (Kn/Ed:Am)

Sebelumnya

Pers Release : Pengawasan KPAI terhadap Anak Korban Bencana Di Kabupaten Cianjur

Berikutnya

KASUS SDN POCIN:KPAI RAKOR DENGAN PEMKOT DEPOK

TERKAIT

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

29 November 2023
177
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

24 November 2023
64
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

1 November 2023
162
KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

27 Oktober 2023
283
Subscribe
Connect with
Notify of
Connect with
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN “ANAK” HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

19 Februari 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

131
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

25

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

29 November 2023
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

24 November 2023
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

1 November 2023
KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

27 Oktober 2023
SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

26 Oktober 2023

BERITA LAINNYA

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
0
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Balas