Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

    KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

    KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

    KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

    Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

    Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

    Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

    Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

    KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

    KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

    #NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan

    #NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan

    Konferensi Pers BNN–Bea Cukai: KPAI Soroti Dampak Kejahatan Narkotika terhadap Anak

    Konferensi Pers BNN–Bea Cukai: KPAI Soroti Dampak Kejahatan Narkotika terhadap Anak

    Audiensi KPAI dan Puspadaya Perindo Sepakati Sinergi Lindungi Anak dari Kekerasan

    Audiensi KPAI dan Puspadaya Perindo Sepakati Sinergi Lindungi Anak dari Kekerasan

    Landasan Hukum Tegas: KPAI Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Bawah 12 Tahun

    Landasan Hukum Tegas: KPAI Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Bawah 12 Tahun

    KPAI Kawal Pemulihan Anak Korban Penelantaran di Kebayoran, Ungkap Masih Banyak Anak Terlantar di Indonesia

    KPAI Kawal Pemulihan Anak Korban Penelantaran di Kebayoran, Ungkap Masih Banyak Anak Terlantar di Indonesia

    Anak Korban Kekerasan Fisik di Kebayoran: KPAI Serukan Perlindungan Menyeluruh dan Pemulihan Berkelanjutan

    Anak Korban Kekerasan Fisik di Kebayoran: KPAI Serukan Perlindungan Menyeluruh dan Pemulihan Berkelanjutan

    KPAI Dorong Ruang Digital Aman dan Ramah Anak Melalui Implementasi PP TUNAS

    KPAI Dorong Ruang Digital Aman dan Ramah Anak Melalui Implementasi PP TUNAS

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • PPID
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK :  ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK : ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

    Laporan Akhir Tahun KPAI 2023

    Laporan Akhir Tahun KPAI 2023

    MAKLUMAT PELAYANAN

    MAKLUMAT PELAYANAN

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) KPAI 2023

    STOP BULLYING DI SATUAN PENDIDIKAN

    STOP BULLYING DI SATUAN PENDIDIKAN

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

    KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

    KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

    KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

    Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

    Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

    Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

    Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

    KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

    KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

    #NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan

    #NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan

    Konferensi Pers BNN–Bea Cukai: KPAI Soroti Dampak Kejahatan Narkotika terhadap Anak

    Konferensi Pers BNN–Bea Cukai: KPAI Soroti Dampak Kejahatan Narkotika terhadap Anak

    Audiensi KPAI dan Puspadaya Perindo Sepakati Sinergi Lindungi Anak dari Kekerasan

    Audiensi KPAI dan Puspadaya Perindo Sepakati Sinergi Lindungi Anak dari Kekerasan

    Landasan Hukum Tegas: KPAI Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Bawah 12 Tahun

    Landasan Hukum Tegas: KPAI Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Bawah 12 Tahun

    KPAI Kawal Pemulihan Anak Korban Penelantaran di Kebayoran, Ungkap Masih Banyak Anak Terlantar di Indonesia

    KPAI Kawal Pemulihan Anak Korban Penelantaran di Kebayoran, Ungkap Masih Banyak Anak Terlantar di Indonesia

    Anak Korban Kekerasan Fisik di Kebayoran: KPAI Serukan Perlindungan Menyeluruh dan Pemulihan Berkelanjutan

    Anak Korban Kekerasan Fisik di Kebayoran: KPAI Serukan Perlindungan Menyeluruh dan Pemulihan Berkelanjutan

    KPAI Dorong Ruang Digital Aman dan Ramah Anak Melalui Implementasi PP TUNAS

    KPAI Dorong Ruang Digital Aman dan Ramah Anak Melalui Implementasi PP TUNAS

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • PPID
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    PEDOMAN KEMITRAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    KERTAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK :  ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK : ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    PENGUMUMAN RESMI PERUBAHAN JAM LAYANAN PENGADUAN LANGSUNG

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    Kertas Kebijakan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Anak Berhadapan Hukum adalah Korban

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIS 2024

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    POLICY BRIEF RESTITUSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI UNTUK ANAK KORBAN PIDANA

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

    KOMITMEN BERSAMA EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSPLOITASI DAN TPPO KEPULAUAN RIAU

    Laporan Akhir Tahun KPAI 2023

    Laporan Akhir Tahun KPAI 2023

    MAKLUMAT PELAYANAN

    MAKLUMAT PELAYANAN

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) KPAI 2023

    STOP BULLYING DI SATUAN PENDIDIKAN

    STOP BULLYING DI SATUAN PENDIDIKAN

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

RAKORNAS GUGUS TUGAS PPTPPO DAN KPAI; SOROTI ANAK KORBAN TPPO DAN EKSPLOITASI

Ditayangkan oleh Humas KPAI
8 Desember 2022
di Publikasi, Berita KPAI
4 min read
0
RAKORNAS GUGUS TUGAS PPTPPO DAN KPAI; SOROTI ANAK KORBAN TPPO DAN EKSPLOITASI

FGD tentang Koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO Berbasis Pengawasan Anak Korban TPPO dan Eksploitasi (08/12/2022)

Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Jakarta – Hasil pengawasan yang dilakukan KPAI menyebutkan bahwa masih banyak kasus anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. Data KPAI 2022 menyebutkan klastertertinggi kasus sepanjang Januari sampai dengan September sebanyak 732 kasus yakni Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual.

Angka tersebut meliputi 573 Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual, 53 Kasus Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual, 58 Kasus Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime, 35 Kasus Anak Korban Child Traficking, dan 3 Kasus Anak Korban Aborsi.

Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional yang marak terjadi, tindak kejahatannya sering dilakukan bukanhanya antar daerah, melainkan dengan melintasi batas Negara. Indonesia perlu terus meningkatkan kebijakan untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan anak dengan melibatkan seluruh komponen Kementerian dan Lembaga serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak agar tidak menjadi sasaran dalam eksploitasi perdagangan anak ini, tutur Ketua KPAI Susanto pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPAI, Kamis (08/12/2022) di Jakarta.

Dok:Humas_KPAI

FGD tentang Koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO Berbasis Pengawasan Anak Korban TPPO dan Eksploitasi dipimpin langsung oleh Ketua KPAI, Susanto. Hadir sebagaiNarasumber Anggota KPAI Ai Maryati Solihah, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Kombes Pol Imam Kabut Sariadi. Dan juga hadir peserta dari beberapa stakeholder terkait. FGD tersebut dimoderatori oleh Sander Dicky Zulkarnaen.

Dalam paparannya Ai menyampaikan, sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menegaskan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam mengusut tuntas TPPO. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala bagi APH dalam mengidentifikasi unsur pidana TPPO pada kasus anak. Selain itu, dalam konteks rehabilitasi Ai juga memaparkanmasih belum tersedianya Rumah Aman/shelter untukrehabilitasi anak korban TPPO dan Eksploitasi di berbagaidaerah, Sarpras yang belum terstandarisasi dan minimnyaSDM yang akan mendukung percepatan pemulihan korban.

Oleh karena itu penting dilakukan koordinasi nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) untuk menyampaikan hasil pengawasan kasus-kasus anak korban TPPO dan Eksploitasi serta memberikan masukan dan usulan terhadap ketua harian GT PP TPPO, ujar Ai.

Menurut Femmy, banyak tantangan dalam pencegahan dan penanganan TPPO seperti banyaknya pemalsuan paspor karena perbedaan data, selain itu fasilitas penanganan korban TPPO berbeda disetiap Negara, terutama terkait dengan anggaran dan kebijakan. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai TPPO dalam perjanjian bilateral dengan Negara penempatan, tambahnya.

Sementara menurut Ratna Susianawati Isu TPPO belum menjadi isu prioritas dan komitmen dalam perumusan program dan kebijakan. Data dan informasi TPPO juga belum terintegrasi antar semua Kementerian/Lembaga dan Daerah. Selain itu juga konvergensi program dan anggaran antara Kementerian/Lembaga dan Daerah yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri, tutur Ratna Susianawati dalam paparannya.

Upaya-upaya terkait pencegahan dan pemberantasan TPPO juga telah dilakukan POLRI baik melalui dukungan anggaran, SDM maupun infrastruktur. Selain itu juga advokasi, sosialisasi, pelatihan bagi penyidik TPPO di Pusdik Reskrim.

Dalam paparannya Kombes Pol Imam juga menyampaikan bentuk kerjasama yang telah dilakukan POLRI baik tingkat Nasional maupun Internasional sebagai upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Tentu dalam penanganan TPPO ini banyak ditemui kendala antara lain perbedaan persepsi diantara APH (saksi korban sebagai alat bukti, tentang delik formil atau materiil) juga lemahnya koordinasi Lintas Sektor (Riksa saat penjemputan, pengantaran). Saran dan masukan kami agar penegakan hukum menjadi upaya terakhir (Ultimum Remidium) dalam penanganan TPPO sehingga harus lebih mengutamakan fungsi pencegahan sebelum timbulnya korban, tutur Kombes Pol Imam.

Dalam FGD ini dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai usulan dan masukan terhadap Kementerian/Lembaga pelaksana GT PP TPPO yakni :

  1. Gugus Tugas PP TPPO Pusat melalui Kemendagrimendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang belum membentuk Gugus Tugas TPPO Provinsi/Kabupaten/Kota untuk segera membentuk sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas PP TPPO.
  2. ​Gugus Tugas PP TPPO Pusat melalui Kemendagrimendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas melalui alokasi anggaran khusus terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang digunakan untuk memperkuat SDM dan penguatan kelembagaan.
  3. ​Gugus Tugas PP TPPO melakukan peningkatan kapasitas bagi APH dan penyedia layanan bagi korban TPPO secara terpadu.
  4. ​APH membantu dan memfasilitasi terlaksananya permohonan hak restitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  5. ​Gugus Tugas PP TPPO khususnya sub-gugus tugas pengembangan norma hukum untuk mengkaji ulang terkait penerapan restitusi dan pelaksanaannya untuk mendorong revisi  UU Nomor 21 Tahun 2007.
  6. ​Gugus Tugas PP TPPO melibatkan mitra pembangunan dalam pencegahan TPPO.
  7. ​Gugus Tugas PP TPPO khususnya sub-gugus tugas koordinasi dan kerja sama mendorong kerja sama internasional baik di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memastikan program pencegahan dan penanganan TPPO.
  8. ​Gugus Tugas PP TPPO mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan,  monitoring kasus antar daerah dalam mengefektifkan perlindungan anak korban TPPO.
  9. ​APH mengintegrasikan proses hukum TPPO dan perlunya penambahan undang-undang berlapis Tindak Pidana Pencucian Uang.

Harapannya dengan FGD ini dapat meningkatkan efektifitaspenyelenggaraan pencegahan dan penanganan Anak Korban TPPPO dan Ekploitasi melalui sinergi dengan GT PP TPPO serta terbangunnya percepatan koordinasi dan advokasi, tutup Ai Maryati Solihah. (Kn/Ed:Am)

Sebelumnya

Pers Release : Pengawasan KPAI terhadap Anak Korban Bencana Di Kabupaten Cianjur

Berikutnya

KASUS SDN POCIN:KPAI RAKOR DENGAN PEMKOT DEPOK

TERKAIT

KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

11 Juli 2025
12
KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

10 Juli 2025
9
Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

7 Juli 2025
51
Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

4 Juli 2025
25
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
Focus Group Discusion (Partisipasi Anak Indonesia Bicara Kekerasan di Sekolah)

Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas

4 Januari 2016
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

134
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

26

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

11 Juli 2025
KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

10 Juli 2025
Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

7 Juli 2025
Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

4 Juli 2025
KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

2 Juli 2025

BERITA LAINNYA

KPAI DAN MITRA EVALUASI PENANGANAN TPKS SERTA LAYANAN ANAK DISABILITAS DI BANDAR LAMPUNG

KPAI Ingatkan: Stop Normalisasi Kekerasan dalam MPLS

Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung

Anak Kembali ke Pengasuhan Orang Tua Kandung, KPAI: Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran

KPAI Kawal Sekolah Rakyat Bebas Kekerasan Lewat Modul Perlindungan Anak

#NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
0
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Balas