Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
    • Semua
    • Siaran Pers
    • Berita KPAI
    • Artikel
    • Suara Kita
    • Tinjauan
    • Aksi
    • Buku
    • Video
    • Foto Galeri
    • infografis
    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    KPAI : Sinergitas Antar Lembaga menjadi Kunci Penanggulangan Paham Radikalisme di NTB

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    5 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    JUMLAH ANAK TERLANTAR DI KALTIM CUKUP TINGGI: KPAI LAKUKAN PENGAWASAN

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI LAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    KPAI GELAR FGD PENGUATAN EFEKTIVITAS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ANAK

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

    SELURUH SISWA, GURU DAN KELUARGA KORBAN SMPN JAKARTA BARAT HARUS SEGERA MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

  • Informasi Publik
    • Semua
    • Pengumuman
    • Laporan Tahunan
    • Renstra
    • LAKIP
    • Indikator Kinerja Utama
    • Perjanjian Kinerja
    • Magang
    • Himbauan
    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Optimalisasi Peran Tri Pusat Pendidikan untuk Akhiri Kekerasan Pada Anak

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    Siaran Pers Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) Tentang Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Sementara DKU wilayah Tengah

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    SIARAN PERS REFLEKSI SATU TAHUN KANJURUHAN

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    Rencana Strategis KPAI Tahun 2020-2024

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    SURVEY HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2023

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    Siaran Pers – Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    TELAAH PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PADA ORANG TUA TUNGGAL, ORANG TUA BERKONFLIK, DAN ORANG TUA BERCERAI

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    LINDUNGI ANAK INDONESIA – Jingle KPAI (Official)

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHUN 2022

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TAHAP AKHIR CALON ANGGOTA KPAI PERIODE 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ANGGOTA KPAI 2022-2027

  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian

Setiap anak berhak atas diperlakukan adil, termasuk AG

Ditayangkan oleh Humas KPAI
14 April 2023
di Publikasi, Siaran Pers
5 min read
2
Setiap anak berhak atas diperlakukan adil, termasuk AG
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppShare on Email

Anak berhadapan hukum diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak (Pasal 64 UU Perlindungan Anak)

Semangat sistem peradilan pidana adalah menjauhkan dampak buruk peradilan pidana terhadap anak. Sehingga digunakan pendekatan keadilan restoratif yang menganut prinsip proporsionalitas dan menghindarkan pembalasan sesuai amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana pada anak mendukung pemulihan dan perubahan perilaku anak, bukan dalam rangka memberikan efek jera. 

Oleh karenanya proses peradilan pidana anak bersifat khusus dan berfokus pada masa depan anak. KPAI sepakat dengan proses hukum sebagai aspek pendidikan  dan mendukung tanggung jawab anak atas kesalahannya. Namun proses hukum tersebut harus dipastikan tidak melanggar hak anak dan serius mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perkara pidana yang melibatkan anak marak beberapa bulan terakhir, salah satunya adalah anak AG yang tersangkut dalam kasus penganiayaan. Hari ini senin (10/4/2023) hakim di PN Jakarta Selatan telah membacakan putusan terhadap AG dengan pidana 3,5 tahun penjara di LPKA karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian KPAI terkait persidangan AG adalah sebagai berikut : 

  1. Identitas anak berhadapan hukum wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik. Yang termasuk identitas anak adalah nama, alamat, nama orang tua, nama sekolah, termasuk wajah anak. Berdasarkan hasil pemantauan media, terdapat beberapa media online dan televisi yang mencantumkan identitas anak secara jelas dan rinci terhadap anak dan keluarganya. Praktek ini telah melanggar Pasal 19 UU SPPA dan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda Rp 200.000.000,- (Pasal 97 UU SPPA).
  2. Pemeriksaan anak selama di kepolisian menyita perhatian publik. Tampak kerumunan media yang mencegat AG ketika hendak masuk ke mobil. Keterangan psikolog dan pekerja sosial pendamping AG menyebutkan kejadian tersebut membuat anak trauma. Selain itu, berdasarkan keterangan kuasa hukum, terdapat beberapa surat terdakwa Mario kepada AG yang difasilitasi oknum penyidik menjadi konsumsi publik. Setiap anak yang berhadapan hukum memiliki hak untuk dihindarkan dari publikasi identitasnya dan pemberian kehidupan pribadi (Pasal 7 PP no.78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak). 
  3. General Comment no 24 tahun 2019 dari Komite Hak-hak Anak  menyebutkan putusan di persidangan terbuka namun identitas anak harus tetap dirahasiakan. Pasal 61 UU SPPA mengimplementasikan prinsip tersebut pada anak. Perlindungan identitas anak dijaga serius untuk menghindarkan stigma dan labelling pada anak, karena fokus peradilan pidana adalah koreksi terhadap perbuatan anak bukan untuk balas dendam. Sehingga pembacaan identitas anak di sidang putusan cukup dengan inisial, tanpa perlu membacakan nama lengkap dan alamat anak.
  4. Pertimbangan hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka menyebutkan aktivitas seksual anak dengan Mario (terdakwa dewasa) cenderung rinci, bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni berperilaku arif dan bijaksana. Dimana hakim diharapkan memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi, hati-hati, dan memperhitungkan akibat dari tindakannya. Dampak dari pembacaan tersebut adalah meningkatnya  frekuensi labelling pada anak.
  5. Berdasarkan pengawasan KPAI pada saat persidangan dan dikonfirmasi oleh Kuasa Hukum AG bahwa bukti petunjuk berupa analisis pemeriksaan dari psikolog forensik terhadap AG tidak disampaikan di persidangan (nihil). Padahal sebelumnya AG telah diperiksa psikolog forensik sebanyak 3 (tiga) kali. Hasil telaah psikologis anak menjadi penting, selain hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) Bapas, karena dua dokumen tersebut membantu aparat penegak hukum melihat kondisi psikis dan sosial anak secara utuh. Perbuatan anak tidak pernah bebas dari pengaruh di luar dirinya. 
  6. Perampasan kemerdekaan anak adalah upaya terakhir dan sesingkat mungkin (Pasal 37 ayat B Konvensi Hak Anak). Data Mahkamah Agung tahun 2020, yang petik dari Peta Jalan Penguatan SPPA 2023-2027, menunjukan 88,61% anak mendapatkan vonis pidana penjara.  Umur kurang dari 18 tahun adalah periode perkembangan kepribadian, hubungan emosional dengan sesama, kecakapan sosial dan pendidikan, serta talenta anak. Oleh karenanya UU SPPA memberikan banyak pilihan lain dalam pidana pokok untuk perkara anak, dan menempatkan pidana penjara sebagai urutan terakhir. Artinya paradigma keadilan restoratif yang mendukung pemulihan anak harus digunakan dalam membuat putusan perkara. Penempatan AG di LPKS selama proses hukum telah tepat karena anak mendapatkan pendampingan psikososial oleh psikolog dan pekerja sosial. Namun vonis AG berupa pidana penjara di LPKA justru menghambat keberlanjutan rehabilitasi psikososial anak. Karena keterbatasan sarana kamar anak perempuan dan belum adanya psikolog di LPKA.
  7. Keterbatasan fasilitas LPKA/LPAS bagi anak perempuan berupa belum tersedia blok khusus, maupun petugas pengasuh serta ketiadaan psikolog anak berpotensi menambah beban mental anak. Anak perempuan, termasuk AG, memiliki kebutuhan khusus yang spesifik. Mereka juga membutuhkan role model positif dan ruang gerak yang aman sehingga perlu melibatkan berbagai profesi (konselor, pekerja sosial, psikolog) untuk menentukan tempat menjalani pidananya dan intervensi program rehabilitasinya.

Setiap anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana wajib mendapatkan pemenuhan hak-haknya dan jaminan pelaksanaan persidangan yang layak bagi anak (Pasal 40 ayat 2 Konvensi Hak Anak dan Pasal 3 UU SPPA). Anak yang berhadapan hukum wajib mendapatkan langkah-langkah perlindungan khusus, maka  KPAI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak berhadapan hukum, baik korban, saksi, dan pelaku, untuk mendukung pemulihan anak secara utuh dan berkelanjutan.
  2. Meminta Dewan Pers untuk dapat melakukan peringatan tegas terhadap media cetak dan elektronik yang telah melakukan pelanggaran UU SPPA. Eksploitasi identitas anak berhadapan hukum mengakibatkan dampak luar biasa dan berkepanjangan pada anak tumbuh kembang anak. Serta mengakibatkan trial by press yang jauh dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak.
  3. Meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim Sri Wahyudi Batubara (Hakim Anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) secara etik terkait proses persidangan terhadap anak AG yang melanggar beberapa prinsip dan hak dasar anak yang berkonflik dengan hukum.
  4. Meminta Komisi Kejaksaan agar memeriksa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara kasus AG karena tidak menyertakan hasil pemeriksaan psikolog forensik terhadap anak.
  5. Meminta Komisi Kepolisian Nasional untuk memeriksa dugaan pelanggaran hak anak selama proses penyidikan di Polres Jakarta Selatan yang mengakibatkan terpublikasinya identitas dan kehidupan pribadi anak sehingga menambah trauma pada anak. SPPA berusaha keras untuk menjauhkan anak dari dampak buruk peradilan pidana.
  6. Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat khusus karena mempertimbangkan kondisi anak dan hak-haknya. Paradigma keadilan restoratif wajib digunakan mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi termasuk tahap reintegrasi sosial. KPAI mendesak untuk dilakukan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum terkait UU SPPA dan hak anak agar dikemudian hari tidak ada lagi pelanggaran hak anak berhadapan hukum di semua tahapan proses pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan keadilan restoratif hadir sebagai bentuk komitmen serius negara untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Karena setiap anak berhak untuk kesempatan kedua.


TTD

Ketua KPAI – Ai Maryati Solihah
Wakil Ketua – Jasra Putra
Anggota :
1. D
ian Sasmita
2. Diyah Puspitarini
3. Sylvana Maria
4. Aries Adi Leksono

Sebelumnya

JOINT PRESS RELEASE Idulfitri 2023: Ciptakan Mudik yang Aman, Nyaman dan Terbebas dari Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak

Berikutnya

Tiada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Anak

TERKAIT

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

29 November 2023
175
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

24 November 2023
64
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

1 November 2023
162
KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

27 Oktober 2023
283
Subscribe
Connect with
Notify of
Connect with
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kristiono Wibowo
19 April 2023 5:09 PM

Lhah kalian kemana ketika David Ozora sang korban di rawat ? Dan bukankah banyak pesakitan lain selain AG ? Dan kenapa baru dia yang kalian publish membela ? Karena media ya ? Dan kalian bisa ikut seakan-akan betul-betul jadi pembela anak….yang adil dong…kalian di gaji rakyat lho bukan uang pribadi AG.

1
0
Balas
AnYa
18 April 2023 9:42 PM

Trus David sebagai korban gimana nasibnya? David juga anak lho..kok gak ada perhatiannya dari KPAI?

0
0
Balas
  • TRENDING
  • TANGGAPAN
  • TERKINI
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1 November 2014
Anak Pekerja yang Di-PHK akibat Terdampak Covid-19 Kian Rentan, KPAI Bentuk Pokja Khusus

Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI

10 Februari 2020
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

12 September 2013
SEKOLAH RAMAH ANAK  BAGIAN KOMITMEN MEMBANGUN DUNIA RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

18 Juni 2014
Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2012 Tentang Anak

STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN “ANAK” HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

19 Februari 2014
Terima Award SSSG, Ketua KPAI: Ini Dedikasi untuk Perlindungan Anak

KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!

131
KOMISIONER KPAI : Susanto, MA

KPAI : Siapa Penyebar Video Kekerasan SD Bukittinggi?

60

Kondisi Bocah Iqbal Saputra Kritis

39
POTRET KESENJANGAN PERLINDUNGAN ANAK DARI REGULASI HINGGA IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

25

PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI CALON ANGGOTA KPAI PERIODE TAHUN 2017-2022

24
KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

29 November 2023
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

24 November 2023
SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

1 November 2023
KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

27 Oktober 2023
SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

26 Oktober 2023

BERITA LAINNYA

KPAI MENCATAT JANUARI-NOVEMBER 2023 SEJUMLAH 37 ANAK MENGAKHIRI HIDUP 

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2023

SEJUMLAH REKOMENDASI DISEPAKATI DALAM RAKORNAS EKSPOSE HASIL PENGAWASAN STUNTING DAN PPDB 2023

KPAI GELAR RAKORDA MEMBAHAS HASIL PENGAWASAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

SEPULUH REKOMENDASI KPAI UNTUK INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

RAKORDA KPAI: Konsinyering Hasil Temuan Dalam Pengawasan PPDB 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:
(+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan:
(+62) 021 31901556

Fax:
(+62) 021 3900833

Email:
info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id
pengaduan@kpai.go.id

©2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil pencarian
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Logo KPAI
    • Komisioner
    • Struktur Organisasi
  • Publikasi
  • Informasi Publik
  • Data
    • Data Perlindungan Anak
    • Regulasi
  • Layanan Publik
    • Pengaduan Online
    • KPAD
    • Layanan Persuratan
    • Layanan Pengaduan
  • Hubungi Kami

© 2019 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz
2
0
Berpartisipai melalui Tanggapanx
()
x
| Balas