JAKARTA– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemui Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Melalui Taufik, KPAI meminta DPR mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran KPAI setara dengan komisi-komisi lain.
“Saya mendorong dengan menyampaikan dengan Menkeu paling tidak disamakan dengan komisi-komisi lainnya sekitar Rp 50 miliaran. (Anggaran KPAI sekarang) ini kan hanya Rp 15 miliar, Rp 5 miliar yang riil kan sangat kecil, padahal sekarang ini banyak kasus-kasus kekerasan anak,” kata Taufik di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
“Anggaran KPAI ini hanya Rp 15 miliar, Rp 10 miliar untuk Kesekjenan dan Rp 5 miliar untuk operasional di 34 provinsi dengan 9 komisioner. Sehingga tadi disampaikan oleh KPAI hanya 9 provinsi yang ditangani dari 34 provinsi,” imbuh Waketum PAN itu.
Taufik pun meminta nomenklatur KPAI bisa dipisahkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hal itu bertujuan agar anggaran bagi KPAI dapat dipisahkan.
“Saya sampaikan agar nomenklatur KPAI bisa dipecah di luar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, seperti halnya dengan Komisi-komisi lainnya, seperti KPU, KPK, Komnas HAM. Nah, ini yang ketinggalan hanya KPAI,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, hadir tiga komisioner KPAI, yaitu Sitti Hikmawatty, Jasra Putra, dan Putu Elvina. Pertemuan berlangsung selama kurang-lebih 30 menit di ruang kerja Taufik.