JAKARTA — Aksi persekusi terhadap remaja berinisial PMA (15), adalah hal yang tidak bisa dibenarkan menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am Sholeh. Namun komentar PMA di media sosial, juga harus jadi perhatian tersendiri.
Sampai seorang remaja di bawah umur yang belum punya hak pilih, ikut-ikutan berkomentar terkait dinamika yang terjadi saat ini, sehingga akhirnya memancing kemarahan dari kelompok Front Pembela Islam (FPI), yang kemduian melakukan aksi persekusi, adalah hal yang harus jadi perhatian semua orang.
Fenomena yang banyak terjadi saat ini, di mana banyak anak di bawah umur ikut-ikutan mengomentari dinamika politik saat ini, dan disampaikan dengan kalimat ujaran kebencian, adalah bukti dari kurangnnya orang-orang dewasa memberikan contoh kepada anak.
Bahkan banyak orang-orang dewasa yang dijadikan panutan oleh anak, justru melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Alhasil sang anak ikut-ikutan melakukan kejahatan yang sama, termasuk menyampaikan ujaran kebencian.
“Usia anak adalah usia imitatif, karenanya menjadi peniru ulung atas apa yang dia saksikan dan dia rasakan dan dia lihat, yang kemnudian direplikasi didlam kehidupannya,” ujarnya.
Padahal komentar bernada ujaran kebencian, fintah maupun berita bohong di media sosial, bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana, jika unsur-unsurnya terpenuhi. Seorang anak pun bisa ikut ditindak sesuai hukum yang berlaku, bila terlibat dalam aksi pelanggaran hukum.
PMA sampai saat ini masih didampingi oleh KPAI. Asrorun Ni’am Sholeh menyebut pihaknya akan terus memastikan bahwa hak-hak PMA sebagai korban kejahatan, akan terus terpenuhi, dan kejahatan yang sama tidak akan terulang.