Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah belum menyosialisasikan UU Perlindungan Anak yang baru. “Jadi, dalam arti kata penegakan hukum sendiri belum tampak terlihat,” ujar dia.
Menurut Erlinda, yang perlu menjadi perhatian yakni mengapa banyak pelaku kejahatan seksual masih berusia anak-anak. Ia menduga hal tersebut karena mereka adalah korban yang belum tuntas atau belum direhabilitasi.
Erlinda menyebutkan, banyak hal yang dapat dimaksimalkan dalam pencegahan terjadinya kejahatan seksual. Salah satunya yakni memaksimalkan peran orang tua. “Kita belum bisa memaksimalkan peran orang tua, padahal mereka yang paling bertanggung jawab,” tutur dia.
Menurut diya, banyak orang tua yang tidak mempunyai keterampilan untuk melindungi anak di era globalisasi. Sehingga, menurut Erlinda, PR panjang tersebut harus menjadi gerakan nasional. Selain itu, para pendidik harus mengajarkan kepada para siswa bagaimana menjaga diri, tentang reproduksi, dan lain-lain. Sekolah harus membangun komunikasi yang ramah anak.
Erlinda menyebutkan, pencegahan merupakan hal paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah. Ia mengingatkan, Indonesia akan mempunyai bonus demografi beberapa tahun mendatang. Jangan sampai bonus tersebut justru menjadi petaka.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengajak masyarakat lebih proaktif melaporkan kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Yohana pun meminta pemerintah daerah membantu sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
“Saya pikir jika ada kekerasan kepada perempuan dan anak harus segera dilaporkan. Masyarakat harus lebih peduli, lebih proaktif. Kekerasan kepada anak bisa dilaporkan kapan saja, ke pihak-pihak terkait yang menangani,” ujar Yohana kepada Republika, di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menurut dia, pusat pelayanan perempuan dan anak serta satgas pemantau kekerasan terhadap anak sudah semakin banyak jumlahnya. Kalangan LSM pun semakin gencar melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan kepada anak.
Tindakan proaktif dari masyarakat ini, kata dia, dapat menekan potensi kekerasan terhadap anak. Selain kasus dapat tertangani, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dapat lebih dimaksimalkan.
Regulasi tersebut mengamanatkan pemberian sanksi pidana mati, seumur hidup, dan penjara maksimal 20 tahun bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, UU juga mengatur tentang pemberatan hukuman berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan alat pelacak elektronik.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau pemerintah daerah mau ikut aktif dalam upaya sosialisasi UU. Yohana berharap agar UU dapat segera diberlakukan untuk kasus kekerasan anak yang baru terjadi.
“Kami harap penanganan kasus kekerasan seksual di Sorong sudah dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya,” kata dia menambahkan.
Menurut dia, para pelaku di Sorong melakukan dua bentuk kejahatan, yakni kekerasan seksual dan pembunuhan. Dengan demikian, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016, pelaku berpeluang mendapatkan pemberatan hukuman, baik hukuman mati maupun sanksi kebiri.
Namun, jika ada pelaku yang masih berusia di bawah 17 tahun, pelaku tersebut akan mendapatkan hukuman maksimal selama 10 tahun. Pelaku juga akan menjalani proses rehabilitasi sosial. Yohana menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus ini.
“Mudah-mudahan putusan hakim tidak tumpul. Sebab, sudah ada aturan baru. Kami akan dorong hukuman maksimal,” tuturnya.
