Di sejumlah negara, pencegahan aksi pedofilia dilakukan dengan memberikan akses informasi bagi publik untuk mengetahui para pelaku kejahatan seksual. Salah satu caranya dengan membuat situs khusus yang berisi daftar para pelaku kekerasan seks terhadap anak. Bagaimana di Indonesia?
Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak selalu menimbulkan keperihatinan mendalam. Namun, sejauh ini penanganannya terkesan seperti memadamkan kebakaran. Bila sudah timbul korban, maka pemerintah dan sejumlah lembaga perlindungan anak baru bergerak; menginvestigasi kasus dan memenjarakan pelaku.
Setelah menjalani masa hukuman, pelaku pun bebas berkeliaran. Publik pun tak menyadari keberadaan mereka, karena mungkin kasus sudah lama tenggelam. Padahal, pelaku pedofilia cenderung akan mengulangi perbuatan. Mereka sulit melepaskan diri dari perilaku menyimpang.
Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Australia memiliki website khusus yang berisi daftar pelaku pedofilia beserta foto. Dengan upaya itu, mereka berharap publik bisa segera mendeteksi para pelaku sehingga lebih awas terhadap lingkungan anak-anak mereka.
Sebagai contoh, situs Mako.org.au, yang dibuat oleh sebuah lembaga nonprofit di Australia menyediakan daftar nama-nama pelaku dari A—Z. Nama pelaku pencabulan terhadap anak di Jakarta pada 2006, Don Hanchock dan Peter William Smith juga tertera di sana.
“Memang kami sudah pikirkan untuk itu, dan kami selalu dorong,” ujar Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, kepada Metrotvnews.com, Rabu (30/4/2014).
Menurut Erlinda, KPAI belum bisa membuat situs khusus berisi profil para pelaku pedofilia di Indonesia karena terkendala dana. “Sebenarnya sudah punya rencana sejak satu tahun yang lalu. Namun masih terkendala, tidak ada budget,” jawab Erlinda.
Kasihan banget sih..
Kalo gitu sementara bikin BLOG aja, kan GRATIS tuh..
Dari situs KPAI bikin link aja ke BLOGnya.
Gimana..??
Sebagai lembaga yang dibentuk negara, tidak seharusnya KPAI tidak punya dana operasional. Perlindungan terhadap anak dan semua hal yang mendukung kinerja untuk itu harus didukung oleh negara. Kalau masih enggak ada, potong gaji dan dana-dana insentif dari semua pimpinan negara ini, dari anggota dewan legislatif sampai presiden. Kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan kelompok/pribadi.
Kalau buat daftar di situs tidak pake biaya. Kalau pun ada, tidak akan banyak karena cuma buat situs saja. Tinggal kerjasama dengan polisi.
Selama ini kpai ngapain aja? Uang rakyat buat bayar pajak kalian kemana kan?
KPAI apa kerjamu kok tidak nonggol kasus dukabumi emon. Tidak punya dana buat ke suka bumi. Minta no rekening kpai saya kirim dana. Buat ngurusi anak korban emon di suka bumi. Apa bubar saja jika gak bermanfaat bagi bangsa ini